TANGKAL KONFLIK DENGAN RELIGIUSITAS

Fakultas Hukum & Ilmu Komunikasi (FHK) Unika Soegijapranata mengadakan Seminar Nasional dengan tema “ Memahami dan Menangani Konflik Sosial Berbasis Agama dan Etnis Di Indonesia “ yang berlangsung pada hari Senin (28/11) di ruang teater, gedung  Thomas Aquinas lantai 3 serta dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi seperti : Undip, Unnes, Udinus, UIN Walisongo, USM, Unisbank, Universitas Wahid Hasyim, Unissula dan Unika Soegijapranata.
Seminar yang mengundang beberapa pembicara yaitu Benyamin Efraim, S.sn sebagai Ka. Dayakologi Institute-Pontianak, Eddy Supriyanto, SSTP., MPSDM sebagai Ka. Bid. Kewaspadaan Nasional Bangkesbangpol Provinsi Jawa Timur, kemudian Fatkhul Khoir, SH dari KontraS Surabaya, serta dari FHK Unika yaitu Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum.
Dalam penjelasannya tentang pengalamannya mendampingi korban konflik antar-inter agama Fatkhul Khoir memaparkan, “Sebenarnya sejak awal pemerintah dapat mencegah dan bisa menyelesaikan konflik ini. Pemerintah pusat maupun lokal Sampang yang mampu berinisiatif menyelesaikannya. Di awal, kontraS Surabaya berfokus pada advokasi HAM, kemudian belakangan, upaya itu tidak cukup mendorong rekonsiliasi karena butuh biaya yang besar. Di Sampang juga nyaris tidak ada hal yang bisa menjadi kekuatan untuk mendorong proses rekonsiliasi”.
Hal yang berbeda dilakukan oleh Dayakologi Institute Pontianak,“Dayakologi Institute Pontianak dalam menyelesaikan konflik tidak selalu dengan cara visual dan fisik.” jelas Benyamin membagikan pengalamannya. “Konflik etnis di Kalimantan Barat seperti di tahun 1999 konflik ini terjadi antara madura dan melayu kemudian yang terakhir di tahun 2000. Hampir semua melibatkan Madura dan Dayak, sehingga Dayaklah yang terlihat banyak konflik. Sementara dari 14 Kabupaten dan Kota yang ada, hanya 3 Kabupaten (Pontianak, Kubu Raya, Landak ) yang menjadi arena konflik sosial.  Oleh karena itu  Dayakologi Institute menawarkan 5 nilai dalam pemberdayaan (keadilan, cinta kasih, kejujuran, kedisplinan, percaya diri) dan 7 prinsip merawat kehidupan (keanekaragaman dan kesinambungan, kerjasama dan kolektivitas, organik dan naturalisasi, ritual dan spiritual, proses dan efektivitas, domestik dan subsistensi, hukum adat dan kearifan lokal) untuk menanggulangi dan mengantisipasi konflik” imbuhnya.
Sedangkan Eddy Supriyanto sebagai Ka. Bid. Kewaspadaan Nasional Bangkesbangpol Provinsi Jawa Timur menjelaskan tentang penanganan konflik antar inter Agama di Profinsi Jawa Timur. “Provinsi Jawa Timur harus seaman DKI Jaya, Karena kedua provinsi tersebut yang sangat sering menjadi kericuhan untuk konflik-konflik sosial yang berkepanjangan. Rasia-rasia yang dilakukan oleh Ormas membuat kekacauan yang meresahkan masyarakat. Apalagi di era IT sekarang ini, hasutan-hasutan di media sosial sangat mungkin menjadi hoax  dan menyulut kebencian pribadi/kelompok,” ungkapnya.
“Pengguna media sosial seharusnya mampu mengendalikan diri dan mau meredam hoax dengan menghapusnya. Jika kita terpancing hoax/tidak benar tersebut  maka keutuhan NKRI akan dirusakkan. Mari kita meminimalkan konflik-konflik sosial, baik yang terkait dengan politik/ekonomi/budaya” tandasnya.
Dr. Marcella Elwina dengan materi ‘Urgensi pembuatan kurikulum sebagai bentuk partisipasi perguruan tinggi dalam rangka mencegah dan menangani konflik’, menantang para peserta seminar untuk ambil bagian pada upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca konflik sosial. “Perguruan Tinggi memilih untuk menyampaikan Pendidikan Religiusitas ketimbang Pendidikan Agama, sehingga akan dihasilkan manusia yang mau/mampu mengutamakan kehidupan bersama antar dan inter umat. Dicontohkannya 2 mahasiswa peserta seminar yang duduk di deretan depan. Seorang mengenakan jilbab, yang satunya dengan rambut disemir warna-warni (highlight) atau yang seorang soleha duduk bersebelahan dengan seorang Kosmopolitan,”ujarnya. (Dsa)