JAKARTA – Pengamat transportasi menilai pemerintah perlu memberikan insentif kepada pengguna motor saat mudik untuk menggunakan kapal laut.
Tri Achmadi, pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya mengatakan langkah pemerintah untuk mengarahkan pemudik yang menggunakan motor untuk beralih dengan moda kapal laut.
”Memang perlu ada pengalihan dengan tegas namun juga mungkin perlu ada insentif, misal stimulus, untuk meningkatkan keterisian penumpang di kapal laut,” ujar Tri Achmad kepada Bisnis, Minggu (4/6/2017).
Dia menjelaskan mudik dengan kapal laut berpotensi mengurangi volume mudik melalui jalur darat. Selain itu, pengalihan pemudik menggunakan kapal laut akan meminimalisir potensi kecelakaan motor selama mudik. Oleh sebab itu insentif juga bisa diberikan tidak hanya subsidi tetapi mudik gratis menggunakan kapal laut.
“Pemudik dengan motor ini kan memang sangat berbahaya, perjalanan jarak jauh itu sangat tidak dianjurkan menggunakan motor, makanya kapal laut ini harus didorong,” tuturnya.
Sementara itu Djoko Setijowarno, pakar transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang mengatakan bahwa mudik gratis ternyata hanya mampu angkut sepeda motor 0,08%.
“Tidak banyak berpengaruh mengurangi penggunaan sepeda motor saat mudik Lebaran,” ungkapnya.
Djoko mengatakan, mudik sepeda motor sebanyak 48 ribu dengan kapal laut, truk, ataupun kereta api bisa menjadi solusi. Namun menurut prediksi sementara mudik menggunakan sepeda motor masih berjumlah sekitar 6 juta unit. Oleh sebab itu dibutuhkan alternatif lain mengatasi pemudik menggunakan sepeda motor.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan jajarannya untuk melakukan sejumlah langkah konkret sehingga persiapan menghadapi Lebaran 2017 lebih baik dari sebelumnya.
"Alangkah baiknya apabila kita memberikan perhatian bersama, terutama dalam rangka persiapan yang semakin baik dari tahun ke tahun," ulas Presiden dalam Rapat Kabinet Paripurna Persiapan menghadapi Idul Fitri 1438 Hijriah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5) lalu.
Ada tiga hal penting yang ditekankan oleh Kepala Negara. Pertama, soal ketersediaan barang pokok. Kedua, berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi. Ketiga, persiapan dari sisi keamanan.
