Surat Terbuka buat Presiden Jokowi “Segera Bersikap Tegas”

Bapak Presiden Jokowi yang terhormat. Mencermati sikap Bapak yang terkesan tidak jelas dan lamban dalam menyelesaikan konflik KPK vs Polri, sebagai rakyat Indonesia yang telah memilih Bapak menjadi Presiden dalam Pilpres 9 Juli 2014 saya sangat prihatin dan cemas.
Saya prihatin karena Bapak sepertinya tidak berdaya dalam bersikap dan mengambil keputusan yang tegas secara mandiri untuk menyelesaikan masalah itu. Padahal sebagai Kepala Negara, Bapak memiliki hak prerogatif atau otoritas yang luas untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan krusial dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan bangsa.
Bapak juga terkesan mulai mengingkari janji-janji dan komitmen pemberantasan korupsi kepada rakyat Indonesia dengan membiarkan para pimpinan KPK dikriminalisasi. Padahal dalam masa kampanye pilpres Juni- awal Juli 2014, Bapak getol menggelorakan semangat anti korupsi. Bapak juga berjanji akan memperkuat institusi KPK agar semakin kuat dan mandiri dalam upaya pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Janji-janji anti-korupsi itu telah memikat saya dan mungkin juga puluhan juta rakyat Indonesia memilih Bapak menjadi Presiden RI.
Ada apa pak Jokowi? Kenapa gaya kepemimpinan Bapak bisa berubah begitu cepat? Kenapa Bapak yang selama ini dikenal rakyat sebagai pribadi yang santun tapi pemberani, tegas, mandiri, cepat mengambil keputusan dan membuat hal yang ruwet menjadi simpel bisa berubah menjadi peragu, takut, tergantung, dan Sebenarnya, konflik dan kekisruhan antara KPK dan Polri tak kompromistis ? Sebegitu kuatkah pengaruh dan tekanan politik dari para petinggi PDI-P dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sehingga membuat menjadi “tersandera” dan tidak berdaya?
Yang membuat saya juga cemas adalah kalau Bapak terus bersikap seperti itu maka yang dikuatirkan banyak kalangan selama ini. Kondisi sosial, politik, keamanan dan perekonomian dalam negeri bisa makin Bapak terus bermanufer dan tidak tegas dalam mengambil keputusan menyelamatkan KPK isa tidak percaya lagi dan menganggap Bapak tidak mampu memimpin negara besar ini. kembali dukungan (mandat) yang telah mereka berikan kalau bersikeras tetap melantik menjadi Kapolri karena “takut” pada ancaman para petinggi Yang membuat Bapak akan dicap sebagai “presiden boneka-nya…” seperti sulit, ruwet, dan kacau kalau dan Polri. Saya kuatir, rakyat Rakyat bisa saja akan mencabut Bapak terus bersikap tidak jelas.
Patut diingat, apabila Bapak Komjen Budi Gunawan (BG) PDI-P, KIH dan anggota DPR, dan Bapak juga membiarkan KPK terus diobok-obok atau dikriminalisasi maka mayoritas rakyat Indonesia akan semakin marah dan tidak akan memaafkan Bapak. Saat ini bagi masyarakyat, pemberantasan korupsi KPK) merupakan harga mati yang harus Bapak perjuangkan. kampanye Bapak bahwa “hanya akan tunduk pada suara dan kehendak rakyat” agar benar-benar direalisasikan. dan menyelamatkan KPK (save Rakyat sedang menagih janji
Segera Bersikap Tegas
Bapak Presiden yang baik. perlu terjadi berlarut-larut seandainya Bapak bersikap tegas sejak awal. Seandainya Bapak bersikap tegas dan otonom dalam memilih calon Kapolri yang tidak memiliki “catatan merah” di KPK sebagaimana yang pernah Bapak lakukan dalam memilih para calon menteri Kabinet Kerja maka konflik KPK vs Polri tak perlu terjadi seperti sekarang ini. Konon, Bapak sebenarnya sudah tahu nilai dan catatan “rapor merah” Komjen BG tapi tetap nekad mengajukan BG sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR.
Demikian pula ketika KPK langsung menetapkan stutus Tersangka kepada BG untuk mengingatkan Bapak bahwa yang bersangkutan tidak layak dipilih menjadi pimpinan tertinggi Polri karena memiliki “rapor merah” di KPK yang harus diselesaikan secara hukum terlebih dahulu. Menanggapi penetapan itu, Bapak bukannya berterimakasih pada KPK dan menarik kembali pencalonan BG dari DPR tapi malah membiarkannya. Bapak terlihat sinis dan geram terhadap keputusaan para pimpinan KPK. Begitu juga pasca DPR menyetujui pencalonan BG menjadi Kapolri. Bapak bukannya membatalkan pelantikan BG dan menunjuk calon Kapolri yang baru, tapi malah menunda pelantikan BG menunggu hingga KPK bisa membuktikan sangkaannya. Bapak juga memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman yang seharusnya baru berakhir masa jabatannya pada Oktober 2014. Keputusan itu memberi peluang kepada sejumlah politisi dan koruptor “mengkriminalisasi” para pimpinan KPK dan memicu rivalitas Polri dan KPK kian meruncing.
Terus terang Bapak, saya dan puluhan juta rakyat Indonesia bingung dan prihatin mencermati sikap dan manufermanufer politik yang sedang Bapak lakukan. Sikap dan manufer Bapak telah memicu kasus BG yang sebenarnya cukup sederharna untuk diselesaikan malah berkembang menjadi kasus yang sulit dan ruwet serta menyeret KPK, Polri dan masyarakat dalam situasi rivalitas.
Karena itu, saya dan mungkin juga ratusan juta rakyat Indonesia sangat mengharapkan Bapak segera bersikap tegas mengambil keputusan untuk menyelesaikan kekisruhan KPK vs Polri. Tidak ada manfaatnya membiarkan polemik KPK vs Polri berlarut-larut karena hanya akan mendatangkan banyak mudaratnya.
Dalam mengambil keputusan tersebut, Bapak sebaiknya mendengarkan suara rakyat dan hanya patuh pada kehendak rakyat, yaitu fokus pada pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Abaikan permintaan atau desakan dari partai-partai pendukung Bapak yang justru bertentangan dengan suara rakyat karena mereka justru akan menjerumuskan Bapak.
Bapak sebaiknya segera kembali ke tabiat Bapak yang asli: pribadi yang santun dan sederhana tapi pemberani, tegas, jujur, mandiri dan sangat peduli pada kepentingan rakyat kecil dan negara. Tabiat asli itu telah menggoda saya dan lebih dari 70 juta rakyat Indonesia memilih Bapak dalam Pilpres 9 Juli 2014.
Singkatnya, kemandirian, ketegasan dan keberanian Bapak dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian konflik KPK vs Polri sedang ditunggu rakyat. Jangan ragu Bapak Presiden. Segera selamatkan KPK dan Polri dari bahaya adu domba dan kriminalisasi.
Penulis adalah Guru Besar Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang