Pemerintah sudah memiliki Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Aturan ini, dapat digunakan untuk menangkal muatan lebih di jalan bekerjasama dengan Kepolisian yang mempunyai wewenang menindak pelanggaran atau tilang di jalan raya.
“Manajemen kecepatan adalah tata cara mengelola kecepatan dalam rangka mewujudkan keseimbangan keselamatan dan efisiensi kecepatan kendaraan,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegiranoto Semarang Djoko Setijowarno, ST, MT kepada Beritatrans.com di Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Menurutnya, kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. “Batas kecepatan dapat dilakukan untuk jalan bebas hambatan, jalan antar kota, jalan pada kawasan perkotaan dan jalan pada kawasan permukiman,” jelas Djoko.
Dia menyebtukan, untuk jalan bebas hambatan (jalan tol) ditetapkan batas kecepatan paling rendah.
“Pasal 3 ayat 4 PM 111/2015, menetapkan batas kecepatan paling rendah 60 km/jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 km/jam untuk jalan bebas hambatan, paling tinggi 80 km/jam untuk jalan antarkota, paling tinggi 50 km/jam untuk kawasan perkotaan dan paling tinggi 30 km/jam untuk kawasan permukiman,” sebut Ketua MTI itu lagi.
Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagat ruang milik jalan.
Seperti diketahui, jalan bebas hambatan merupakan jalan nasional yang terdiri dari jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.
Dengan diterapkan aturan ini, UPPKB tidak perlu menyediakan gudang, karena harus menurunkan barang. “Dengan sendirinya, pengusaha truk akan menyesuaikan besar muatan yang diangkut dengan laju kendaraan di jalan raya,” tegas Djoko.
