Oleh : H Sri Sulistyanto
TIDAK mengherankan jika besarnya pinjaman luar negeri Indonesia mudah digoreng menjadi komoditas politik dan menimbulkan polemik berkepanjangan. Betapa tidak, karena orang memakai ukuran kuantitatif saat melihat jumlahnya. Namun dengan pendekatan kualitatif ketika menilai benefit-nya, dengan indikator yang sama, semua itu tidak akan terjadi. Lho, memang bisa?
Value For Money
Bisa. Mestinya pemerintah menyajikan cost-benefit utang luar negeri dalam satuan rupiah sejalan dengan fenomena positivisme yang hidup di tengah masyarakat. Dimana angka atau ukuran kuantitatif dianggap makin penting untuk menilai sesuatu.
Sebagai contoh, juara Indonesian Idol atau X–Factor yang ditentukan dengan menggunakan jumlah SMS yang masuk. Atau ukuran kepopuleran seseorang yang dilihat dari followers akunistagram-nya. Sampai dengan akseptabilitas yang dinilai dari jumlah like di facebook. Bahkan, seperti latah, wartawan pun selalu menanyakan berapa jumlah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada orang yang habis diperiksa polisi atau KPK. Padahal tidak ada relevansinya antara jumlah pertanyaan dengan sebuah kasus.
Tapi mau bagaimana lagi, wong masyarakat memang harus dipuaskan dengan angka. Bahkan, demi angka pula, sampai membuat orang acap bertindak nyleneh. Seperti keluarga ajang pencarian bakat di televisi yang nekad ngebom SMS untuk kontestan tertentu. Maupun, untuk kepentingan tertentu, memesan like untuk akun facebook-nya dari click farm atau produsen like abal-abal.
Walau tampak tidak masuk akal, fenomena itu tidak bisa diabaikan. Termasuk ketika menjelaskan manfaat pinjaman luar negeri. Karena kini semua itu tidak bisa lagi hanya dengan menunjukkan seberapa banyak dan besar infrastruktur yang berhasil dibangun atau sekedar menyampaikan manfaat sosial, politik, dan ekonominya secara panjang lebar.
Pemerintah mesti bisa membuktikan manfaat pinjaman luar negeri tersebutsecara kuantitatif. Khususnya dalam satuan rupiah. Seperti dalam bisnis yang selalu menghitung return dari setiap rupiah yang dikeluarkannya. Sehingga cost-benefit dari setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski, berbeda dengan perusahaan, semua itu tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan finansial. Karena pemerintah mesti mengidentifikasi dan mengombinasikan dengan manfaat ekonomi (economic benefit) proyek bersangkutan. Sejalan dengan investasi pemerintah yang tidak selalu menghasilkan pendapatan tunai. Karena mereka biasanya memang berupa pusat biaya (cost center) atau investasi (investment centre).
Pendekatan ekonomi tersebut sebenarnya dikembangkan dengan menggunakan konsep value for money. Yang menekankan bahwa setiap aspek kehidupan mempunyai nilai uang yang bisa dikuantifikasi dalam satuan rupiah. Baik sebagai opportunity revenue maupun opportunity cost.
Ini sebabnya, misalnya, dalam proyek pembangunan jalan, pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan besarnya dana yang digunakan. Maupun dampak positif dan harapan atas keberadaan jalan tersebut. Namun mesti menyajikan manfaat ekonominya, seperti kenaikan harga pasar lahan sekitar jalan tersebut. Estimasi pendapatan dari usaha yang bisa dibuka saat jalan tersebut sudah beroperasi. Penghematan waktu tempuh para pemakai jalan. Lancarnya proses distribusi barang dan jasa. Sampai dengan menurunnya biaya transportasi masyarakat. Yang dikuantifikasi dalam rupiah sebagai opportunity income.
Agar fair, pemerintah juga mesti menghitung opportunity cost-nya.Atau pengorbanan dari proyek di atas. Seperti estimasi hilangnya pendapatan dari masyarakat yang lahannya dipakai untuk pembangunan prasarana transportasi yang bersangkutan. Juga dalam satuan rupiah.
Selanjutnya, dengan data opportunity income, opportunity cost, dan investasi tunai, dihitung fisibilitasnya. Dengan menggunakan ROI, net present value, benefit-cost ratio, dan payback period maupun indikator keuangan lainnya sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut.
Secara konseptual menetapkan kelayakan keuangan (financial feasibility) dengan menggunakan opportunity income dan opportunity cost seperti tersebut di atas bisa dilakukan dan diterima. Sejauh angkanya bisa dihitung dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
Kelayakan keuangan tersebut selanjutnya disajikan dengan analisis kualitatifnya secara seimbang agar masyarakat bisa menilai sendiri manfaat pembangunan yang dilakukan pemerintah dari berbagai aspek, baik sosial, politik, ekonomi, maupun keuangan. Dengan indikator yang jauh lebih terukur, bukan lagi dari penampakan fisiknya saja.
Harus diakui jika mengindentifikasi dan menghitung opportunity income dan opportunity costtidak mudah. Namun sepadan dengan hasilnya yang bisa menjadi pegangan pemerintah untuk menjelaskan hasil-hasil pembangunan, termasuk penggunaan dana pinjaman luar negeri. Selain untuk meyakinkan masyarakat bahwa semua keputusan telah dibuat dengan menggunakan metode, perhitungan, dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. Setuju? (*)
*) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unika Soegijapranata Semarang.
