Komnas HAM bekerjasama dengan Unika Soegijapranata Semarang menyeleggarakan Diskusi Publik “Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu” pada Selasa, (24/7/2018) lalu, di Kampus Unika Soegijapranata, Semarang.
Benny D. Setianto, SH., L.LM., MIL sebagai Wakil Rektor IV bidang Kerjasama dan Pengembangan sekaligus sebagai salah satu dosen FHK Unika Soegijapranata menjelaskan, diskusi yang diselenggarakan di ruang Seminar LPPM Unika ini guna mencoba mengingatkan kembali ada problem-problem asasi manusia yang belum tertuntaskan. Mengingat bahwa proses yang terjadi sepertinya tersendat-sendat dan bahkan hampir hilang dari memory.
“Mencoba mengingatkan kembali, di media pun perhatiannya juga sudah mulai semakin luntur. Kayaknya perlu dimunculkan kembali upaya-upaya untuk mengingatkan bahwa persoalannya bukan sekedar kita tetap membangun atau tidak, tetapi ada persoalan-persoalan membangun jiwa yang lebih penting juga, itu konteksnya, “ papar Benny Selasa, (25/7/2018) di Semarang.
Saiful Huda Sodik dari Syarikat Indonesia yang selama ini concern dengan para korban peristiwa 65 – 66 juga menyampaikan bahwa rekonsiliasi perlu dilakukan mulai dari wilayah/region karena peristiwa tersebut terjadi dengan spektum yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Khusus untuk Peristiwa 65-66 ini aspek sosialnya berdampak lebih besar sehingga pendekatan judicial tidak akan menjangkau hak keadilan atas korban.
Lebih lanjut, Amiruddin yang menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM dan Koordinator Subkom Penegakan HAM juga mengungkap adanya sembilan berkas yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan undang-undang kepada Komnas HAM sebagai penyelidik.
“Ada sekitar sembilan berkas, artinya ada sembilan peristiwa, dan dari sembilan peristiwa ini sudah kita selesaikan di Komnas HAM selanjutnya berkas ini juga sudah kita serahkan ke Jaksa Agung. Berkas ini ada yang sudah berumur 15 tahun, ada yang 3 tahun. Nah proses hari ini kita dari Komnas HAM ingin mengajak juga banyak pihak terutama di kalangan universitas dan akademisi untuk memberikan pandangan atau pendapat tentang upaya kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia,” tuturnya.
“Kami berharap dengan diserahkannya berkas penyelidikan ini, pemerintah dapat menindaklanjuti masalah ini dengan segera agar secara bersama-sama dapat menyelesaikan beberapa luka lama bangsa ini. Sehingga melalui diskusi ini, kami mengajak banyak pihak untuk memberi perhatian pada kasus ini agar dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung” tandasnya .
Zainal Arifin Direktur LBH Semarang menyampaikan bahwa penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu harus memberikan prespektif kedepan bagi generasi muda dan sejarah bangsa.
