Aksi demonstrasi atau unjuk rasa adalah bagian dari gerakan sosial karena saluran melalui partai politik dianggap tidak efektif. Satu cara mekanisme lain, adalah dengan menggelar aksi-aksi turun ke jalan yang dilindungi dalam sistem demokrasi.
Dosen Hukum Hak Asasi Manusia, Lingkungan dan Governance Unika Soegijapranata Benediktus Danang Setianto menyatakan, melarang demonstrasi bertentangan dengan demokrasi tetapi memaksa orang melakukan demonstrasi juga merupakan benih kematian demokrasi.
"Demokrasi adalah sebuah sistem pengelolaan negara," kata pria yang akrab disapa Beni tersebut dalam Kuliah Umum Elemen Demokrasi ‘Menganalisis Gerakan Kritis Mahasiswa dari Perspektif Demokrasi’ di ruang 206 Gedung Antonius, Selasa (24/9) sore.
Demokrasi tidak pernah punya makna yang tunggal, masing-masing negara berdasarkan kesejarahannya menemukan sendiri model-model pengelolaan demokrasi menurut mereka. Amerika berbeda dengan Perancis, Inggris, Indonesia atau pun negara komunis sekalipun.
"Tetapi dalam perkembangannya bisa ditemukan elemen-elemen yang ada sebagai prasyarat namun juga elemen-elemen yang membutuhkan keseimbangan dalam pengelolaannya," tutur wakil Rektor Unika Soegijapranata Bidang Pengembangan dan Kerjasama itu.
Elemen tersebut di antaranya, market of ideas di mana ada kebebasan untuk bisa memunculkan alternatif-alternatif pemikiran dengan catatan tidak sekedar yang paling banyak pengikut yang harus dimenangkan tetapi sesuai dengan semangat masyarakat pada era tersebut. Maka kebebasan berpendapat, dan hak untuk tahu, serta kebebasan pers tidak boleh diabaikan.
"Untuk menjamin itu, pengakuan terhadap hak individu (HAM) juga harus ada," tambahnya.
Sistem demokrasi menjadi pilihan yang dinilai paling sesuai dengan jamannya saat ini, sampai saat ini masih banyak dianut oleh berbagai bangsa. Tetapi tetap demokrasi adalah pilihan bukan tujuan, yang menjadi tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
"Keseimbangan yang harus dijaga, misalnya antara hegemoni mayoritas dan tirani minoritas, kalau terlalu membela salah satunya pasti akan mengorbankan demokrasi," kata Beni.
Meski begitu demokrasi juga seolah-olah berbeda dengan oligarki atau pun monarki. Karena, elemen-elemen dua sistem tata kelola negara yang sudah banyak ditinggalkan oleh banyak negara masih ditemukan di dalam demokrasi.
Misalnya dalam sistem monarki sambungnya, raja/ratu dulu sering memperkuat legitimasi kekuasaannya melakukan afiliasi dengan kekuatan metafisis. Kaisar Jepang mengaku Keturunan Dewa Matahari, Firaun di Mesir mengatakan keturunan Dewa Iris atau raja-raja Mataram yang mendapat dukungan dari Nyi Roro Kidul, penguasa laut selatan Jawa.
"Dalam alam demokrasi, masih bisa juga ditemukan upaya untuk membentuk sistem pemerintahan dengan mengatakan ini adalah sistem yang diperintahkan Tuhan," tambah .
Oligarki juga elemennya masih ditemukan dalam sistem demokrasi, sistem penguasaan negara oleh elit-elit partai politik mirip seperti negara dikelola oleh para bangsawan.
Kuliah umum ini diadakan agar mahasiswa sebagai kaum intelektual dapat menganalisis dari segala aspek, agar tidak terjebak dalam euforia dan heroisme belaka tanpa melihat siapa yang bermain di balik aksi-aksi turun ke jalan. Selain untuk menjawab pertanyaan dari banyak mahasiswa, apakah harus turun ke jalan untuk ikut demonstrasi bersama mahasiswa lainnya atau tidak.
►https://www.suaramerdeka.com/news/baca/199462/beni-aksi-turun-ke-jalan-merupakan-gerakan-sosial
