Komunikasi Politik Yang Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Menjadi Suatu Keniscayaan

Pancasila sering dipahami dengan tidak memahami filsafat dasar lahirnya Pancasila tersebut, demikian diungkapkan oleh Ir Hasto Kristiyanto MM selaku Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saat memberikan materi kuliah umum di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, pada Selasa (19/11) bertempat di ruang Teater gedung Thomas Aquinas.
Lebih lanjut Hasto juga menambahkan, bahwa Pancasila bukan hanya dasar dan tujuan bernegara tetapi juga the way of life , serta dasar dari seluruh kebijakan politik, dan posisi dalam hukum tata negara sebagai sumber dari segala sumber hukum.
“Pancasila kami yakini bisa menjadi ideologi dunia, karena didalamnya sebagai lahir dari sintesa ideologi besar dan dengan prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan Indonesia, Musyawarah serta berorientasi pada penciptaan Keadilan Sosial. Maka Pancasila menjadi solusi atas berbagai perang ideologi yang saat ini terjadi,” ucapnya.
“Setelah ditetapkannya tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila, maka implementasi Pancasila secara progressive dalam seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan itu harus kita lakukan. Dan karena itulah kami mendorong kerja sama dengan seluruh kampus, mengingat kampus itu merupakan wahana penggemblengan para putra-putri bangsa untuk menjadi pemimpin di dalam bidangnya, sesuai dengan profesionalitasnya, semua memerlukan sebuah haluan negara yang namanya Pancasila,” jelas Hasto.
“Kita harus mempunyai sebuah langkah komprehensif di luar pendekatan politik yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, adalah pendekatan hukum, kebudayaan serta ekonomi yang berkeadilan, itu sebagai langkah untuk membendung berbagai ancaman ideologi tadi,” imbuhnya.
Komunikasi politik, kalau kita lihat sekarang ini terlalu banyak ‘noise’-nya, ‘voice’-nya justru kurang padahal kehidupan itu berperikemanusiaan. Kalau kita melakukan komunikasi politik atas dasar Pancasila, maka prinsip kesetaraan, prinsip membangun peradaban, kemudian menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, ‘tepa selira’ harusnya dikembangkan. Namun selama ini, demokrasi kita hanya diwarnai sebagai sebuah kontestasi atau sekedar menang bukan kontestasi bagaimana kekuasaan itu dipakai untuk membangun peradaban sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat baru yang lebih berkeadilan, lebih makmur dan lebih sejahtera.
Karena orientasinya hanya sempit, kekuasaan jangka pendek, maka seringkali etika-etika di dalam komunikasi politik seringkali ditabrak, kalau kita memahami Pancasila sebagai jiwanya kehidupan berbangsa, harusnya komunikasi politik juga didasarkan pada nilai-nilai Pancasila itu, tandasnya.
Sementara itu Dekan Fakultas hukum dan Komunikasi Unika, Dr Marcella Elwina Simanjuntak SH Cn MHum juga menjelaskan kampus Unika Soegijapranata sebagai  kampus yang Pancasilais.
“Pancasila juga disebut-sebut dalam hymne Unika Soegijapranata, maka  bisa dikatakan Unika Soegijapranata adalah kampus yang Pancasilais. Disamping itu, meskipun termasuk universitas katolik, namun para mahasiswa yang studi di Unika berasal dari berbagai latar belakang agama, suku dan budaya. Jadi itu juga mengindikasikan Unika sebagai kampus Pancasilais,” pungkasnya. (fas)