Diskusi Tentang Agama Asli Nenek Moyang Indonesia Dibahas di Unika

Sebuah kegiatan diskusi dan nonton bareng sebuah film dokumenter yang dibuat dari hasil kerjasama antara Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM Yogyakarta dengan Pardee School of Global Studies Boston University, telah diselenggarakan pada hari Jumat (17/1) di ruang Teater Unika Soegijapranata.
Adrianus Bintang Hanto Nugroho SE MA selaku ketua panitia acara sekaligus ketua pusat kajian Asia Tenggara Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, pada kesempatan wawancara mengemukakan latar belakang diselenggarakannya kegiatan yang mengupas film dokumenter berjudul “Atas Nama Percaya”.
“Film dokumenter yang merupakan salah satu bentuk hasil penelitian dari kedua lembaga tersebut  menggambarkan tentang masyarakat yang mempercayai suatu kepercayaan atau agama asli yang berasal dari nenek moyang di Indonesia,” jelasnya.
Yang menjadi topik bahasan dalam diskusi kali ini ada dua yaitu masyarakat Sumba yang menganut  agama asli Marapu dan masyarakat Sunda di Jawa Barat yang menganut agama asli Sunda Wiwitan tapi dalam sebuah organisasi perkumpulan yang namanya Perjalanan, lanjut Bintang.
Masyarakat juga harus mengetahui bahwa pemerintah setelah tahun 2017, sudah memperbolehkan melalui Mahkamah Konstitusi bahwa dalam kolom agama di KTP sudah diperbolehkan ditulis Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagi masyarakat apapun kepercayaan agama asli mereka baik Marapu, Pangestu atau agama asli lainnya.
Dengan demikian arah politik nasional terkait pengakuan agama sudah berubah dari yang sebelumnya. Disamping itu pada hakekatnya masyarakat Indonesia sendiri adalah masyarakat yang plural sejak zaman nenek moyang, tandasnya.
Sedang salah satu narasumber diskusi juga dosen Fakultas Bahasa dan Seni Unika Soegijapranata yang berasal dari penduduk asli Sumba, B Retang Wohangara SS MHum juga mengemukakan  bahwa Marapu adalah agama asli masyarakat Sumba. Dan dalam konteks kepercayaan Marapu, Allah tidak bisa didekati secara langsung dan tidak bisa disebutkan namaNya. Maka nenek moyang menjadi mediasi antara  keduanya, atau disebut Marapu, jelas Retang.
“Dalam agama Marapu juga banyak terdapat nilai-nilai kehidupan juga nilai-nilai sosial. Jadi kurang lebih sama seperti agama yang lain di Indonesia, seperti diantaranya adalah penghargaan pada lingkungan alam untuk selalu dijaga dan dipelihara,” ucapnya.
Harapan adanya kesadaran baru di masyarakat disampaikan Retang agar jangan meremehkan agama Marapu atau agama asli lainnya yang berasal dari nenek moyang mereka di Indonesia, tuturnya.
Sementara Ketua Perempuan Penghayat Indonesia (Puan Hayati) Jawa Tengah, Dwi Setiyani Utami menyatakan rasa syukurnya bahwa sampai sejauh ini ada tonggak-tonggak peraturan yang sudah diakui oleh pemerintah dan selanjutnya adalah upaya-upaya dalam rangka eksistensi penghayat kepercayaan.
Apa yang sudah diakui ini dikerjakan secara internal dan juga tentunya perlu adanya penguatan-penguatan untuk langkah selanjutnya terutama dalam mencapai keadilan dan kesetaraan hak penghayat sebagai warganegara Indonesia, tegasnya.
“Hal ini perlu, karena sampai saat ini masih banyak sekali peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan, terutama dalam hal perlindungan hukum dan juga untuk pendidikan, meskipun sudah diakui baru sebatas Permen (Peraturan Menteri), harapannya akan ada penguatan secara hukum dan legalitas serta layanan yang setara terhadap penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa,” jelas Dwi Setyani.
Lebih lanjut Dwi Setyani juga mengklaim bahwa terdapat kurang lebih 12000 penghayat, walaupun secara database masih belum valid, namun hingga sekarang masih terus diperbaiki secara internal, dan saat ini memang banyak sekali organisasi penghayat, ada sekitar 190 yang tercatat di Direktorat Kepercayaan dan Tradisi di bawah naungan Kemdikbud, paparnya.
“Harapan kami pemerintah sebagai pengayom masyarakat, bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang adil untuk para penghayat kepercayaan ini,”tutupnya. (fas)