Oleh: Sugeng Ibrahim
Pelajarannya adalah, Trump mengolaborasikan seluruh potensi yang ada di AS, termasuk pihak swasta, berkebalikan dengan di Indonesia.
TANGGAL 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai wabah dunia. Hanya dalam 42 hari sesudahnya, Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi.
Memang benar angka kematian akibat penyakit ini ”hanya” 3,5 persen. Lebih kecil ketimbang SARS (9,5 persen), dan MERS (34 persen).
Angka kematian terbesar yakni 95 persen terjadi pada usia di atas 50 tahun, dengan penyakit penyerta paru obstruktif menahun, diabetes, jantung, dan hipertensi.
Akan tetapi satu hal yang harus diingat, pola transportasi, turisme dan perdagangan, sangatlah berbeda ketimbang tahun 2002 ketika SARS muncul atau 2012 ketika ada MERS.
Pola transportasi, turisme, dan perdagangan saat ini, menjadi alasan betapa cepatnya endemi di Wuhan, Hubei, Tiongkok, menjadi pandemi hanya dalam waktu tiga bulan .
Pada saat WHO menetapkan Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau darurat kesehatan global, Menteri Kesehatan RI menyikapinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian menetapkan kewenangan diagnosis atas spesimen penderita hanya pada Laboratorium Balitbangkes RI di Jakarta.
Konsekuensinya, dari seluruh 265 juta rakyat Indonesia, ratusan rumah sakit, puluhan Fakultas Kedokteran, beberapa institusi akademis seperti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Institute of Tropical Disease Unair, Tropical Disease Research UGM , tak ada satupun yang dilibatkan dalam mendeteksi keberadaan Covid-19 di Indonesia. Sungguh suatu langkah yang jemawa , sembari menyia-nyiakan sumber daya yang berlimpah dan tersebar di seluruh negeri.
Pada banyak kesempatan dan forum, Presiden Joko Widodo mengedepankan kolaborasi, namun Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memilih langkah yang berbeda. Nasi telah menjadi bubur. Kita telah kehilangan ”jendela peluang” dalam menghadapi penyebaran Covid-19.
Semenjak 14 Maret 2020, dari 96 sampel yang diperiksa dari terd u g a Covid- 1 9 , empat orang telah meninggal dunia. Artinya angka kematian Covid-19 di Indonesia mendekati empat persen.
Sebagai dokter, saya sangat prihatin atas kebijakan Kemenkes RI . Simulasinya sederhana, bila seorang pasien telah ditetapkan sebagai terduga Covid-19, maka terhadapnya tentu dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, dan penunjang.
Namun konsekuensi dari kebijakan Menkes atas Covid-19 adalah hilangnya kecepatan waktu respon dalam diagnosis dan terapi karena hanya satu laboratorium yang berwenang.
Belakangan saat akhirnya dinyatakan ditemukan positif Covid-19, barulah ditambahkan 10 laboratorium yang berwenang. Tetap saja kebijakan ini tidak bermakna, mengingat luasnya cakupan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Bagaimana mungkin, para dokter harus menunggu hasil laboratorium dikirim ke luar rumah sakit dan menunggu hasilnya, untuk merespon cepat. Mohon maaf Pak Presiden, urusan kesehatan dalam mengobati pasien Covid-19 dan diagnosisnya, haruslah didesentralisasi.
Termasuk juga urusan pemutusan penyebaran Covid-19. Agar para gubernur, bupati, dan walikota dapat bereaksi cepat melakukan tindakan-tindakan memutus penyebaran virus Covid-19. Bila alasannya adalah ketiadaan reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) dan kit reagen, maka tugas pemerintah menyediakan anggarannya.
Bila SDM terlatih dalam diagnosis Covid-19 adalah alasan pembenarnya, percayalah banyak ahli mikrobiologi dan virologi serta epidemiologi di berbagai Fakultas Kedokteran kita di seantero negeri.
Darurat Nasional
Pada hari yang sama WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan darurat nasional dalam menghadapi pandemi ini.
Yang istimewa, saat mengumumkan status darurat nasional, Trump didampingi para CEO industri kesehatan dan asuransi, bersama Menkes AS, serta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.
Pelajarannya adalah, Trump mengolaborasikan seluruh potensi yang ada di AS, termasuk pihak swasta, berkebalikan dengan di Indonesia.
Ringkasnya setelah Kepala BNPB Doni Monardo mengumumkan status bencana nasional nonalam atas Covid-19 , pemerintah selayaknya segera melakukan beberapa hal sangat mendesak sebagai berikut.
1) Segerakan operasionalisasi Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan, dan Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan di 10 kota , dari Batam sampai Ambon.
2) Menambah secara signifikan ruang isolasi pasien Covid-19 di 132 rumah sakit se-Indonesia yang ditunjuk.
3) Melibatkan Lembaga Biologi Molekular Eijkman, Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga, Tropical Disease Research Universitas Gadjah Mada, dan laboratorium mikrobiologi/virologi di seluruh Fakultas Kedokteran di Indonesia.
4) Surveilans massive yang melibatkan kampus dan mahasiswa.
5) Melibatkan swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan, laboratorium, dan farmasi.
6) Menambah pengadaan alat RT-PCR di berbagai Fakultas Kedokteran, dan rumah sakit yang ditunjuk.
Akhirnya, di tengah optimisme laporan kasus recovery atau pasien sembuh di Tiongkok yang mencapai lebih dari 50 persen, dan terus bertambahnya laporan kesembuhan di tanah air. Jika surveilance dan laboratorium diagnosis tidak segera didesentralisasikan, hanya butuh 10 hari sampai paling lama sebulan, untuk menjadi 5.000 kasus baru. Hal ini merujuk pendapat Dr dr Ceng Rizal, ahli epidemiologi Universitas Indonesia.
Sumonggo Bapak Presiden, kita belum sepenuhnya terlambat. Ini baru dimulai!
—dr Sugeng Ibrahim M Biomed, Dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata Semarang.
►Suara Merdeka 16 Maret 2020 hal. 6, https://www.suaramerdeka.com/news/opini/221956-cepat-pak-presiden-ini-baru-dimulai
