Oleh: Andreas Lako
DALAM menghadapi penyebaran Covid-19 yang semakin kritis, sejumlah pihak meminta Presiden Jokowi melakukan lockdownatau isolasi terbatas. Ini berarti, orang-orang asing tak boleh masuk ke Indonesia. Sebaliknya, orang-orang Indonesia tak boleh ke luar negeri.
Ada juga usulan kepada gubernur dan para bupati/wali kota untuk lockdown suatu provinsi atau kabupaten/kota.
Usulan tersebut sangat sembrono dan berisiko tinggi. Saya mengharapkan Presiden Jokowi maupun para gubernur dan bupati/wali kota jangan sekali-sekali mencoba menerapkan kebijakan tersebut.
Strategi yang hanya melihat dari sisi kepentingan pencegahan Covid-19 itu sangat berisiko tinggi dan bisa berakibat fatal bagi bangsa Indonesia dan juga bagi kelangsungan masyarakat di daerah.
Mengapa?
Alasannya, secara ekonomi, Indonesia atau provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten atau kota-kota di Indonesia sangat tergantung pada ekspor-impor dengan negara-negara lain.
Impor itu banyak dipakai untuk konsumsi rumah tangga dan bahan baku industri. Selain itu, antarprovinsi dan antarkabupaten/kota juga saling tergantung karena saling memasok barang dan jasa.
Misalnya, kelangsungan hidup masyarakat dan industri Jawa Tengah (Jateng) sangat tergantung pada ekspor dan impor dari negara-negara yang saat ini terkena dampak Covid- 19. Kebutuhan masyarakat dan industri Jateng juga sangat tergantung pada pasokan barang/jasa dari provinsi Jabar, Jatim, DIY, Banten, DKI, dan lainnya.
Dari struktur ekonomi, antarkabupaten dan kota di Jateng juga saling tergantung dan tak ada satu kabupaten/kota pun yang mandiri atau tak tergantung pada kabupaten/ kota yang lain.
Karena itu, apabila dilakukan lockdown maka akan terputus pasokan barang/jasa antardaerah sehingga bisa terjadi kelangkaan barang/jasa.
Hal ini akan menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat atau kepanikan pasar.
Dalam kondisi kritis tersebut, sangat mungkin akan terjadi gejolak sosial dan radikalisme sosial seperti perampokan, penjarahan, dan aksiaksi anarkistis lainnya.
Jadi, saya berharap Presiden Jokowi, para gubernur, dan bupati/ wali kota sebaiknya menghindari kebijakan lockdown yang diusulkan sejumlah pihak karena risiko ekonomi dan risiko sosial serta risiko politiknya jauh lebih dahsyat dibanding risiko penularan Covid-19.
(Andreas Lako, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata-56)
►Suara Merdeka 17 Maret 2020 hal. 1, 7, https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/222112-hindari-lockdown
