SEMARANG – Korupsi telah menjangkiti berbagai lapisan dan berbagai bidang kehidupan. Untuk memberantasnya, dibutuhkan pengenalan tempat, pelaku, serta modus operandi korupsi yang terus berkembang.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia” yang digelar di Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Kamis (16/4).
“Modusnya makin canggih sekarang ini. Untuk memberantas korupsi, harus mengetahui anatominya, dibedah,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto dalam diskusi kemarin.
Menurutnya, untuk membongkar sebuah kasus korupsi harus menjadikan salah satu pelaku sebagai saksi. Karenanya, KPK mengenal teknik whistleblower system.
“Karena, korupsi itu kejahatan yang tidak mungkin dilakukan satu orang. Pasti ada beberapa orang di situ. Harus dikenali betul polanya, tiap tempat berbeda,” lanjut Bambang.
Korupsi di bidang perpajakan, berbeda polanya dengan korupsi di bidang perbankan atau korupsi anggaran pemerintahan. Ada empat pilah pemberantasan korupsi yang dianut KPK, yakni penindakan, pencegahan, pendidikan, dan pengembangan budaya antikorupsi.
Bambang mencontohkan, suatu pola korupsi anggaran yang melibatkan pejabat partai. Untuk memberantasnya, harus menilik hulu partai dan menilik parlemen sebagai hilir. Harus ada penindakan, namun yang paling penting adalah pencegahan.
Mafia Hukum
“Pendidikan anti-korupsi juga penting. KPK sudah punya modul pendidikan anti-korupsi dari TK hingga perguruan tinggi. Pilar yang keempat adalah bagaimana membudayakan gerakan antikorupsi, ini untuk memerangi korupsi di semua lini masyarakat,” paparnya.
Dosen Ilmu Filsafat Hukum Unika Soegijapranata, Donny Danardono mengkhususkan pembahasan pemberantasan korupsi dalam penegakan hukum. Sebab, ada korupsi di dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Hal itu ditengarai dengan terungkapnya mafia-mafia hukum.
“Dahulu istilahnya mafia peradilan. Sebetulnya yang lebih luas lagi adalah mafia hukum, karena mereka tak hanya beroperasi di wilayah peradilan. Melainkan juga di partai-partai dan tubuh parlemen saat hukum dibuat,” terang Donny.
Korupsi tak melulu terkait langsung dengan uang. Donny mendefinisikan mafia sebagai segerombolan orang yang berkomplot untuk kerja kejahatan. “Motif mafia hukum tidak hanya uang, namun juga untuk melindungi jabatan,íí katanya. (H89-71)
