Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) melarang warga yang ada diperantauan untuk tidak mudik lebaran 2020, guna mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19 dinilai gagal.
Hal ini disampaikan pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menyusul masih tingginya warga Jawa Tengah (Jateng) yang mudik lebaran.
Menurutnya, berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Jateng jumlah pemudik Lebaran 2020 tercatat sebanyak 897.713 orang mudik.
“Upaya pemerintah melarang warga perantauan di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) untuk tidak melakukan mudik mengalami kegagalan.” Kata Djoko kepada Gatra.com di Semarang, Rabu (27/5).
Padahal, Pemprov Jateng telah berupaya untuk mencegah warga di perantauan dengan memberikan bantuan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) bagi warga yang bekerja di sektor informal bermukim di Jabodetabek ber-KTP Jateng.
Langkah tersebut, lanjut Djoko, ternyata kurang bisa banyak membantu untuk menurunkan pergerakan mobilitas warga Jateng untuk tetap tidak melakukan aktivitas mudik.
“Pemudik ini didominasi kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal berpenghasilan harian karena tabungan semakin menipis sedangkan tempat mata pencaharian belum menunjukkan aktivitas nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut Djoko yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menyatakan, alasan pemudik terbanyak karena usaha sepi, yakni 399.812 orang (45%), alasan lain-lain 263.459 orang (29%), dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) 234.442 orang (26%).
Para pemudik kebanyakan menggunakan moda angkutan jalan raya mencapai 643.243 pemudik, kemudian kereta api 176.749 orang, pesawat udara 52.275 orang, kapal laut 7.299 orang.
Tujuan pemudik paling banyak ke Kabupaten Brebes sebanyak 103.516 orang, disusul Kabupaten Pemalang 97.009 orang, Kabupaten Banyumas 73.468 orang, Kabupaten Cilacap 65.738 orang, Kabupaten Tegal 60.228 orang, dan Kabupaten Wonogiri 56.333 orang.
“Dampak mudik dipaksakan sebagian warga yang kurang memahami kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya, bisa jadi potensi terjadi penyebaran virus corona ke daerah. Berharap semoga penyebaran virus corona tidak banyak beralih ke daerah,” harap Djoko.
