Oleh: Dokter Sugeng Ibrahim M Biomed, mahasiswa Program Doktor Ilmu Kedokteran Undip, dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata, dan Direktur Kampanye Gerakan Pakai Masker.
PADA 16 September 2020, angka kasus harian penderita positif Covid-19 menyentuh rekor baru, 3.963 orang. Sejak kasus pertama diumumkan 2 Maret 2020 (6 bulan lalu), kasus harian 3.963 orang ini lebih besar dari total kasus komulatif negara Slovenia (3.677 kasus), Myanmar (3.502), dan Thailand (3.480 kasus ).
Hari ini pula, angka kematian Covid-19 di Indonesia mencapai 9.100. Itu dua kali lipat gabungan kematian sisa negara ASEAN lainnya. Populasi Indonesia 43% populasi ASEAN.
Jadi, 1 dari 1.241 warga Indonesia terpapar Covid-19. Warga Indonesia yang tergolong suspek (bergejala penyakit pernapasan dan riwayat kontak dengan pasien Covid-1) 100.236 orang.
Secara keseluruhan Indonesia berada di urutan 79 dari 100 negara paling aman dari Covid-19 (The deep knowledge group).
Apa yang salah dari penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia?
Hanya 1 kalimat yang dapat menggambarkannya, yakni tingkat kepatuhan dalam penggunaan masker warganya, di samping kepatuhan atas protokol jaga jarak.
Indonesia berada di luar kelompok negara-negara dengan tingkat kepatuhan penggunaan masker yang tinggi, seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Di negara-negara tersebut, angka kasus positif harian sudah menurun sejak dua bulan lalu.
Dari sisi pemerintah, Presiden telah mengeluarkan Inpres No 6/2020, suatu inpres bersejarah yang kali pertama sejak Indonesia merdeka, yang mengeluarkan instruksi sangat detail kepada para anggota kabinet, Kapolri, Panglima TNI, para gubernur, bupati/- wali kota, untuk bertindak menegakkan disiplin warga negara dalam mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selama pandemi Covid-19.
Sayangnya, sampai dua minggu sejak inpres tersebut diterbitkan, baru TNI-Polri dan Satpol PP yang bergerak bersama melaksanakannya.
Perlu Bertindak Cepat
Semestinya Kemendag bergerak cepat menyentuh pasarpasar tradisional dengan edukasi dan penegakan disiplin memakai masker dan jaga jarak, pun bisa dengan subsidi awal penyediaan masker yang terstandar. Semestinya Kemenparekraf bertindak cepat di destinasi wisata dengan menerbitkan protokol masker dan jaga jarak yang tersebar merata di tempat tujuan wisata se- Indonesia. Semestinya Kemenakertrans dan Kemenperind melakukan edukasi dan sosialisasi dan penegakan disiplin terus-menerus pada pabrikpabrik dan seluruh sarana industri di Indonesia.
Semestinya pula para gubernur, bupati, dan wali kota memfokuskan segala daya upayanya pada edukasi terus-menerus disertai upaya penegakan disiplin berkelanjutan atas kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak kepada warganya, di segala aspek kehidupannya.
Bahkan, Kemenkes sekalipun wajib bergerak ke semua lini pemerintahan untuk membantu menerbitkan dan melaksanakan protokol 3M (maskermenjaga jarak, dan mencuci tangan).
Pemerintah harus fokus pada upaya mencapai kepatuhan atas 3M ini tanpa henti, karena upaya inilah yang menjamin pemutusan mata rantai penularan Covid- 19.
Upaya lain dengan vaksinasi, membutuhkan waktu setidaktidaknya 18 bulan untuk menyentuh seluruh populasi yang dituju. Upaya terapi atas kesakitan Covid-19 pun pada akhirnya akan mencapai batas maksimal yang bisa dilayani sistem kesehatan nasional.
Dalam menghadapi pandemi Covid-19, hanya ada 3 cara yang bisa ditempuh: (1) membunuh virusnya, (2) mengobati kesakitan akibat infeksi virusnya, dan (3) memutus mata rantai penularan/- penyebaran.
Hanya upaya ketiga yang sangat mendasar dan dapat menekan angka kasus positif harian, angka suspek, dan terakhir dapat menghentikan pandemi ini. Segala daya upaya harus difokuskan pada upaya edukasi dan penegakan disiplin 3M. Tentu bukan upaya yang mudah.
Masyarakat harus terus digugah, diingatkan, disadarkan, dan bahkan diberi sanksi bila melanggar protokol. Masyarakat harus terlibat dan bergerak menyadarkan komunitas masingmasing, karena penanganan pandemi ini tak akan pernah tuntas dan berakhir tanpa pelibatan dan keterlibatan masyarakat. Semua institusi masyarakat, baik formal (RT/RW/PKK/dasa wisma) maupun LSM/ lembaga nonpemerintah/ CSR/institusi pendidikan, bahkan dua lembaga keagamaan terbesar di tanah air, NU dan Muhammadiyah, wajib terus bergerak dengan NU-care dan MCC untuk terutama mencapai dan menjaga kesadaran rakyat mematuhi protokol kesehatan: memakai masker-menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Inpres 6/2020 hanya akan menjadi inpres macan kertas, bila tidak seluruh kementerian/lembaga, TNI-Polri, masyarakat, dan LSM/- NGO, bergerak bersama mencapai kepatuhan protokol 3M.
Terakhir, pers sekali lagi juga berperan penting dalam menghentikan pandemi Covid-19 ini . Kritik harus makin konstruktif dan mendasar, solusi kreatif harus dimunculkan. Sekeras apa pun kritik pers, akan selalu menjadi sumbangsih bermakna dalam menyelesaikan masalah bangsa.
Pers tak boleh lelah mengkritik penangannan pandemi ini, tak boleh abai dalam mengedukasi masyarakat. Obat kadangkala pahit, tapi insya Allah menyembuhkan. (37)
►Suara Merdeka 18 September 2020 hal. 4, https://www.suaramerdeka.com/news/opini/240847-situasi-tidak-terkendali
