Oleh: Prof DrAndreas Lako, Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata Semarang.
Berbeda dari pengendalian pengangguran terbuka, pengendalian terhadap lonjakan kemiskinan sangat kompleks, karena faktor penyebabnya juga sangat kompleks. Karakteristik kemiskinan dan strata kemiskinannya juga beragam.
SETELAH merilis lonjakan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 396.000 orang per Agustus 2020 pada 5 November 2020 lalu, dalam waktu dekat ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan segera merilis jumlah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi Jateng per September 2020. Dapat dipastikan jumlah kemiskinan Jateng akan melonjak tajam dibandingkan dengan tahun 2019. Seperti diketahui, tren jumlah kemiskinan Jateng selama 2014- 2019 terus menurun. Pada September 2013 jumlah pendidik miskin adalah 4,81 juta orang (14,44%), sementara pada September 2019 jumlahnya menurun menjadi 3,68 juta orang (10,58%). Namun, seiring mulai merebaknya wabah Covid-19 mulai Maret 2020, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 pun meningkat menjadi 3,98 juta orang (11,41%) atau bertambah 300.000 orang.
Maka, bisa dipastikan jumlah penduduk miskin pada September 2020 kemungkinan akan melonjak sekitar 3-4 kali lipat dibandingkan dengan Maret 2020. Hal ini sangat mungkin terjadi karena selama April- September 2020 aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat dan dunia usaha sangat terpuruk akibat dibelit pandemik Covid-19. Selain menyebabkan pertumbuhan ekonomi terpuruk minus 5,97 persen pada Triwulan II 2020 dan minus 3,93 persen pada Triwulan III 2020, serta tingkat pengangguran terbuka (TPT) melonjak dari 4,25 persen (Februari 2020) menjadi 6,48 persen (Agustus 2020), wabah Covid-19 sangat mungkin juga telah mengakibatkan banyak masyarakat jatuh miskin. Karena itu, jumlah kemiskinan pada September 2020 sangat mungkin akan melonjak drastis. Lonjakan tersebut dan ditambah lagi lonjakan pengangguran terbuka, patut diwaspadai pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta para stakeholder terkait, karena bisa menimbulkan riak-riak gejolak sosial-ekonomi yang serius. Sama seperti lonjakan jumlah pengangguran terbuka yang kebanyakan terjadi pada semua wilayah perkotaan dan sejumlah kabupaten miskin dan kabupaten berbasis industri, lonjakan kemiskinan kemungkinan juga terjadi pada wilayah-wilayah tersebut.
Fokus APBD 2021
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/ kota harus segera mengalkulasi bahaya, risiko, dan konsekuensi- konsekuensi dari lonjakan tersebut secara sungguhsungguh dan cermat, lalu mempersiapkan program-program pengatasan kemiskinan dan pengangguran yang efektif serta teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Fokus APBD 2021 sebaiknya tidak hanya lagi tertuju pada pembangunan fisik dan pengendalian Covid-19, tapi juga berfokus pada pengendalian kemiskinan dan pengangguran karena potensi risiko dan konsekuensinya juga sangat besar, yang bisa mengganggu pemulihan ekonomi dan sosial. Untuk pengendalian lonjakan pengangguran terbuka yang kebanyakan terjadi pada semua wilayah perkotaan seperti Kota Semarang (9,6%), Kota Magelang (8,6%), Kota Tegal (8,4%), Kota Surakarta (7,9%), dan Kota Salatiga (7,4%) dan sejumlah kabupaten yang ekonominya berbasis industri seperti Brebes, Tegal, Cilacap, Jepara, Kudus, dan Kendal, Pemprov Jateng dan pemkab/kota bisa bekerja sama dengan para pelaku usaha untuk mengatasinya.
Seiring dengan mulai bergeraknya kembali aktivitas roda perekonomian (permintaan dan penawaran) sejak Juli 2020 hingga kini, walau belum bisa pulih sepenuhnya seperti tahun-tahun sebelumnya, namun penyerapan tenaga kerja diperkirakan akan terus meningkat.
Tata Kelola Kemiskinan
Namun, lonjakan jumlah pengangguran terbuka yang mencapai 1,21 juta orang hingga akhir Agustus 2020 dan kebanyakan dikontribusi oleh lulusan SMK (TPT 13,2%), SMU (8,41%), dan universitas (7%) tersebut sangat mungkin tidak semuanya akan terserap dalam dunia kerja, karena faktor kualitas SDM dan lainnya.
Karena itu, keberadaan program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan SDM yang relevan dan berkualitas di setiap kabupaten/ kota untuk mendidik para calon tenaga kerja dan para calon wirausahawan baru yang profesional menjadi sangat penting. Kemitraan strategis dengan dunia usaha untuk menghadirkan lembaga pelatihan dan pengembangan SDM tersebut sangat krusial dan strategis. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas SDM dan kualitas perekonomian daerah pada tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Bebeda dari pengendalian pengangguran terbuka, pengendalian terhadap lonjakan kemiskinan sangat kompleks, karena faktor penyebabnya juga sangat kompleks. Karakteristik kemiskinan dan strata kemiskinannya juga beragam. Karena itu, intervensi program-program pengatasan dan pengendalian kemiskinan antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara kabupaten dengan kota, atau antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan, bisa saja berbeda-beda.
Begitu pula besaran anggaran biaya dalam APBD yang diperlukan untuk program-program pengendalian dan pengatasan kemiskinan antardaerah bisa saja berbeda-beda. Karena itu, kajian akademis berkaitan dengan lonjakan kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan, strata dan karakteristik kemiskinan masyarakat serta strategi mengatasinya dalam jangka pendek dan menengah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah, sebelum mengambil keputusan dan menetapkan program-program pengendalian dan pengatasan kemiskinan di wilayah masing-masing. Hal ini penting, agar program-program tersebut bisa berjalan lancar dan mencapai tujuan atau sasarannya secara efektif alias tidak mubazir seperti yang selama ini sering terjadi di sejumlah daerah. Selain didasarkan atas hasil kajian akademis yang reliabel, faktor terpenting lainnya adalah efektivitas pengendalian dan pengatasan kemiskinan harus juga didasarkan atas tata kelola pengentasan kaum miskin yang baik (poverty governance). Tata kelola ini penting untuk mengarahkan dan menjadi kerangka acuan bagi semua pihak dalam pelaksanaannya. Tak jarang, dalam banyak kasus, program-program dan proyek-proyek pengentasan kaum miskin daerah justru sering dijadikan “proyek sapi perah” terhadap APBD dan masyarakat miskin, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan tidak signifikan. Berkenaan dengan hal itu, Pemprov Jateng bisa mengambil inisiatif untuk merumuskan “Tata Kelola Pengentasan Kaum Miskin Jawa Tengah” sebagai pedoman umum bagi pemerintah kabupaten/ kota dalam penyusunan tata kelola pengentasan kaum miskin di daerahnya masing-masing. Semoga Jateng kita bisa mengatasi potensi dan risiko akibat “ledakan kemiskinan dan pengangguran” pada tahun 2021. (37) (37)
►Suara Merdeka 3 Desember 2020 hal. 4
https://www.suaramerdeka.com/news/opini/248719-waspadai-lonjakan-kemiskinan
