Oleh: Aloys Budi Purnomo Pr, rohaniwan, ketua Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kevikepan Semarang.
“Tanpa memperhatikan hati nurani yang jujur, upaya penyelerasan konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam pembangungan, baik pusat maupun daerah, hanya akan menjadi bentuk-bentuk kebohongan dan tipu daya yang memuakkan.”
PENTINGLAH mengembangkan pembangunan ekonomi berbasis ekologi. Lima puluh tahun yang lalu, Paus Paulus VI menyebut masalah ekologi merupakan akibat tragis dari aktivitas manusia yang tak terkendali.
Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Ensiklik Rerum Novarum, 14 Mei 1971, Paus Paulus VI menerbitkan Surat Apostolik Octogesima Adveniens.
Di dalamnya, Paus Paulus VI menulis, ìKarena eksploitasi alam sembarangan, manusia menimbulkan risiko menghancurkannya dan pada gilirannya ia sendiri menjadi korban degradasi ini.î Setahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 16 November 1970, dalam rangka HUT Perak (ke-25) FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian, Perserikatan Bangsa-Bangsa), Paus Paulus VI telah berbicara tentang kemungkinan bencana ekologis nyata yang diakibatkan oleh pengaruh peradaban industri.
Dia menegaskan ìkebutuhan mendesak akan perubahan radikal dalam perilaku umat manusiaî, sebab ìkemajuan ilmiah yang sangat luar biasa, kemampuan teknis yang sangat menakjubkan, pertumbuhan ekonomi yang sangat mencengangkan, bila tidak disertai dengan perkembangan sosial dan moral autentik, akhirnya akan berbalik melawan manusia.î Saya sengaja mencetak miring kalimat terakhir tersebut, justru karena kalimat tersebut sangat signifikanrelevan, penting dan nyambung, dengan kondisi kita saat ini.
Masa pandemi Covid- 19 ini tak bisa dimungkiri telah menjadi indikator jelas dan terang-benderang (clara et distincta) betapa dampak perilaku eksploitatif terhadap alam semesta telah mendatangkan bencana bagi kemanusiaan. Semua dibuat panik dan gagap menghadapinya, dengan korban jiwa yang membuat rasa kemanusiaan siapa pun seharusnya menyadarinya.
Meski sebagian orang cenderung menolak, namun kebenaran tak bisa dikuburkan bahwa perusakan lingkungan dan sumber daya alam menjadi sumber penyakit baru (Paus Fransiskus, Ensiklik Laudato Sií/LS, 2015, artikel 79).
Bahkan, sumber daya bumi yang dijarah karena konsep ekonomi, perdagangan dan produksi jangka pendek saja membuat hilangnya rimba dan kawasan hutan lainnya membawa serta hilangnya spesies yang dapat menjadi sumber daya yang sangat penting pada masa depan, tidak hanya untuk pangan, tetapi juga untuk penyembuhan penyakit dan berbagai kegunaan lainnya (LS 32).
Degradasi paling mendatangkan penderitaan dan penyakit adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan makhluk lainnya akan air. Masalah yang sangat serius adalah kualitas air yang tersedia bagi orang miskin, yang menyebabkan banyak kematian setiap hari. Penyakit yang berhubungan dengan air banyak ditemukan di antara orang miskin, termasuk yang disebabkan oleh mikroorganisme dan zat kimia.
Disentri dan kolera, yang terkait dengan layanan higienis dan persediaan air yang tidak layak dikonsumsi, adalah penyebab signifikan penderitaan dan kematian bayi (LS 29). Lebih parah lagi, sumber air bawah tanah di banyak tempat terancam polusi akibat kegiatan pertambangan, pertanian, dan industri tertentu. Limbah industri, detergen, dan produk kimia, yang masih lazim digunakan oleh penduduk di banyak tempat di dunia, terus mengalir ke sungai, danau dan laut. Sungai, laut, dan danau pun tercemar dan mengancam kehidupan manusia, terutama yang paling rentan (LS 29).
Paradigma Ekonomi
Dalam kondisi seperti itu, sebagai sebagian kecil saja dari problem ekologis yang sangat banyak yang membuat krisis ekologi menimpa bumi kita, bagaimana kita bisa menyelaraskan konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pembangunan daerah?
Konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah bisa diselaraskan manakala kesalahan paradigma ekonomi eksploitatif terus dipertahankan! Mengacu gagasan Ernst M. Conradie, dalam bukunya The Earth in Godís Economy (2015), kesalahan terbesar paradigma ekonomi adalah paradigma tekno- ekonomi yang tidak jujur, mengeruk keuntungan sebanyakbanyaknya dan secepat-cepatnya, namun mengabaikan kelestarian lingkungan dan kaum miskin yang hanya menjadi tumbal pembangunan ekonomi.
Karenanya, sebagaimana ditegaskan pula oleh Paus Fransiskus dalam Ensiklik Laudato Sií. Pentinglah menciptakan sebuah kerangka hukum yang menetapkan batasbatas mutlak dan menjamin perlindungan ekosistem demi perawatan bumi ini.
Jika tidak, bentuk- bentuk kekuasaan baru yang berdasarkan paradigma teknoekonomi akan selalu menghancurkan bukan hanya politik kita, melainkan juga kebebasan dan keadilan (LS 53). Adalah sebuah kesalahan bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi terus membenarkan sistem global saat ini, dengan mendahulukan spekulasi dan pengejaran keuntungan finansial yang cenderung mengabaikan konteks apa pun, serta akibat-akibatnya pada martabat manusia dan lingkungan alam.
Secara moral, kerusakan lingkungan, degradasi kemanusiaan, dan etika saling terkait erat. Tanpa sadar siapa pun, terutama penguasa dan pengusaha, melakukan tindakan tidak bermoral karena distraksi terus-menerus menumpulkan kesadaran akan realitas dunia yang sangat terbatas.
Dalam konteks itulah, apa pun yang rapuh, seperti lingkungan hidup dan kaum miskin, tidak berdaya berhadapan dengan kepentingan pasar yang didewakan, yang menjadi aturan tunggal. Untuk itulah, dibutuhkan perhatian lebih besar dari politik kekuasaan untuk mencegah konflik baru dan mengatasi sebabsebab yang dapat menimbulkann y a terkait dengan konflik kepentingan lingkungan.
Merawat ekosistem mengandaikan pandangan yang jauh ke depan, karena jika kita hanya mencari keuntungan secara cepat dan mudah, tidak akan ada yang peduli pada pelestarian alam.
Biaya kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian egois jauh lebih tinggi daripada keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh.
Ketika terjadi kepunahan atau kerusakan serius beberapa spesies, nilainya tidak terhitung.
Kita dapat menjadi saksi-saksi bisu atas ketidakadilan mengerikan ketika ada orang menganggap mendapat keuntungan besar dengan membuat seluruh umat manusia, sekarang dan di masa depan, membayar biaya kerusakan lingkungan yang sangat tinggi. Yang paling menyedihkan adalah paradigma tekno-ekonomi yang salah menyebabkan matinya rasa hati nurani dan tertutupnya mata terhadap realitas dalam analisis-analisis yang melenceng.
Tak dapat tidak kita harus mengakui bahwa pendekatan ekologis yang sejati selalu menjadi pendekatan sosial, yang harus mengintegrasikan soal keadilan dalam diskusi lingkungan hidup, untuk mendengarkan baik jeritan bumi maupun jeritan kaum miskin.
Tanpa memperhatikan hati nurani yang jujur, upaya penyelerasan konflik kepentingan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam pembangungan, baik pusat maupun daerah, hanya akan menjadi bentukbentuk kebohongan dan tipu daya yang memuakkan. Generasi masa depan akan menanggung akibat semua perilaku tidak jujur yang menghancurkan lingkungan atas nama pertumbuhan ekonomi, sebagaimana generasi sekarang telah menanggung akibat perilaku salah di masa lalu! Keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, terlebih kita manusia!( 34)
— Suara Merdeka 28 Agustus 2021 hal. 4
https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-04987186/ekonomi-berbasis-ekologi?page=all
