Oleh: dr. Indra Adi Susianto, MSi.Med, SpOG, Dekan Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata.
INDONESIA sebagai negara kepulauan memiliki problem yang khas, yaitu pembangunan yang belum merata antar wilayah. Masalah ini juga berdampak pada pembangunan di bidang kesehatan.
Permasalahan distribusi tenaga kesehatan (terutama dokter) yang belum merata di semua pulau, berakibat pada terjadinya disparitas pelayanan kesehatan antar wilayah.
Di mana proses pembangunan kesehatan di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT)-yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara (termasuk Bali), Kepulauan Maluku, dan Papua- tidak secepat wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB), terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).
Data terakhir Kementerian Kesehatan RI mencatat, sebanyak 52,8 persen dokter spesialis berada di Jakarta, sementara di NTT dan provinsi di bagian Timur Indonesia lainnya hanya sekitar 1-3 persen saja.
Meskipun infrastruktur kesehatan tersedia, sejumlah besar fasilitas layanan kesehatan primer tidak memiliki dokter : sebagian besar di Papua (45,2 persen), Maluku (44,9 persen), Papua Barat (40 persen), Sulawesi Tenggara (29,5 persen), dan NTT (20,5 persen).
Berdasar data, tercatat juga rendahnya rasio jumlah dokter dengan pasien, yaitu, Jakarta (1 dokter melayani 350 orang dan 27.000 dokter terdaftar untuk 10.3 juta orang); Maluku dan Papua (1 dokter melayani 4.000 orang dan 1.700 dokter terdaftar untuk 6,5 juta orang).
Tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berfungsi dengan semestinya.
Kekurangan dan maldistribusi tenaga kesehatan merupakan masalah umum yang dihadapi banyak negara dan menjadi tantangan dalam peningkatan derajat kesehatan seperti yang ditetapkan World Health Organization (WHO).
Namun, hampir semua negara tanpa melihat tingkat perkembangan sosial-ekonomi, termasuk Indonesia, menghadapi masalah dalam distribusi tenaga kesehatan seperti kesulitan dalam pendidikan dan pelatihan, penempatan, retensi dan kinerjanya.
Pendayagunaan dan pemerataan sumber daya manusia (SDM) kesehatan berkualitas yang masih kurang, pengembangan karier, sistem penghargaan, dan sanksi yang belum tegas merupakan beberapa masalah strategis dalam subsistem SDM kesehatan yang dihadapi saat ini dan di masa depan.
Meski lebih dari 50 tahun pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan, masih saja investasi tenaga kesehatan di wilayah DTPK tetap rendah.
Hal ini menunjukkan bahwa tenaga dokter dan tenaga kesehatan lain terkonsentrasi di ibukota provinsi atau kota besar lainya di provinsi tersebut.
Secara nasional, rasio dokter/penduduk memang masih kurang oleh karena itu dokter memiliki opsi untuk memilih pekerjaan dan tinggal di wilayah urban (perkotaan).
Selain itu, ada kemungkinan alasan mengapa dokter memilih bekerja di daerah urban di antaranya infrastruktur fasilitas kesehatan, kondisi kerja dan kehidupan yang kurang layak di daerah pinggiran/ rural, dan kesempatan memperoleh tambahan penghasilan dari kerja sampingan di daerah perkotaan atau di daerah kaya.
Demikian pula wilayah dengan tingkat sosial ekonomi lebih baik seperti akses terhadap pendidikan layak untuk anak dan ketersediaan lapangan kerja untuk pasangan berpengaruh terhadap pilihan tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah tersebut.
Kurikulum Khusus Fakultas Kedokteran
Hingga saat ini, kebutuhan dokter di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan masih sangat krusial, mencapai angka 1.500 puskesmas yang belum memiliki dokter.
Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi dokter terutama saat mereka masih menimba ilmu di kampus.
Sistem pendidikan di fakultas kedokteran harus memiliki kurikulum khusus yang bisa mencetak dokter yang siap bekerja di DTPK.
Mengapa harus kurikulum khusus?
Karena tenaga kesehatan tersebut nantinya harus bekerja jauh dari teknologi, fasilitas yang belum memadai, kondisi geografis yang menantang, dan kultur lokal yang berbeda.
Dokter-dokter yang ditempatkan di DTPK memang semestinya didesain untuk ditempatkan di sana.
Dari 91 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, belum ada yang khusus mendesain calon dokter untuk bekerja di daerah terpencil.
Meski ada pelatihan dari pemerintah, namun diberikan setelah mereka lulus sekolah dokter dan khusus bagi mereka yang akan ditugaskan ke DTPK.
Hal ini berbeda dengan Australia, di mana rural doctor sudah dipersiapkan sejak menjalani pendidikan dan bahkan lokasi pendidikannya pun di kawasan terpencil.
Jadi, bisa dibayangkan, ketika pendidikan dokter diajarkan sesuai perkembangan teknologi terbaru tetapi ketika ditempatkan di daerah tidak ada teknologi tersebut.
Tentunya berbagai program pembangunan kesehatan dan upaya untuk mengurai masalah maldistribusi dokter di wilayah DTPK tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga harus melibatkan peran serta institusi pendidikan swasta.
Dan, sebagai wujud komitmen FK Unika Soegijapranata yang tahun ini menginjak usia tiga tahun terhadap pemerataan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia khususnya di DTPK, FK Unika memiliki kurikulum khusus berupa inisiasi dini (fast track) yang terwujud melalui program field lab di mana mahasiswa sejak awal dilatih terjun ke masyarakat sejak dini sehingga terbiasa untuk memecahkan masalah kesehatan secara menyeluruh.
Kurikulum khusus ini mendorong mahasiswa menjadi dokter yang kompeten, bisa bekerja dengan baik di area-area kepulauan khususnya DTPK.
FK Unika Soegijapranata mempunyai visi dan misi membantu pemerintah menyukseskan program ‘’Nusantara Sehat’’ yang berbasis kerjasama tim maupun individu.
Dengan adanya kurikulum khusus ini, harapan masalah pemerataan dan pembangunan khususnya di bidang kesehatan secara nasional dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan program pemerintah Sustainable Develoment Goals (SDGs) di tahun 2030.
—Opini ini dipersembahkan untuk Dies Natalis ke-3 Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata
#https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-042688198/kurikulum-khusus-solusi-disparitas-tenaga-kesehatan-daerah-tertinggal?page=all
#Suara Merdeka 18 Februari 2022 hal. 4
