TRIBUNJATENG .COM, SEMARANG – Peneliti Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai program jalur sepeda yang dibuat sejak lima tahun lalu, sekarang mubazir. Padahal tiap tahun Kota Semarang dapat penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN). Yaitu penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik.
Akan tetapi, ternyata tidak sesuai realitanya. Padahal, tak ada artinya membangun jalur transportasi umum tanpa membangun trotoar dan jalur sepeda yang baik.
Jalur sepeda yang dibuat di Jalan Pahlawan, Simpanglima, Pandanaran, Pemuda, Dr Cipto, sifatnya asal ada saja. Jika Pemkot Semarang serius, harusnya jalur sepeda dibuatkan pembatas khusus, sehingga tidak dijadikan lahan parkir di tepi jalan. Bahkan, anehnya yang di Simpanglima, diberi rambu boleh parkir pada jam tertentu.
Pembatas itu untuk memisahkan pesepeda dari kendaraan bermotor. Karena, jika dicampur maka akan sangat membahayakan keselamatan.
Pada Pasal 25 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat. Bagi yang tidak mematuhinya, ada sanksi yang akan didapat.
Sanksinya diatur pada Pasal 275 UU 22/2009 tentang LLAJ, yang disebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan yang dilengkapi fasilitas jalur sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat, dapat dipidana dengan pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
Tidak hanya itu saja, pada poin setelahnya juga disebutkan, setiap orang yang merusak fasilitas jalur sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dapat dipidana kurungan paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp 50 juta.
Sesungguhnya tidak sulit dan rumit untuk mewujudkan jalur khusus sepeda ini. Untuk mewujudkannya, tidak serumit dan sesulit memberi pemahaman pada pemimpin yang tidak peduli. Di negara berpaham komunis dan kapitalis saja, masih peduli dengan fasilitas pesepeda sebagai hal yang utama dalam membangun kota. Tapi, Indonesia sebagai negara yang berpaham Pancasila, justru kurang memerhatikannya.
Saat ini pengguna sepeda makin bertambah. Walaupun masih sebatas gemar atau hobi, tapi setidaknya sudah ada upaya menjaga kesehatan dan mengurangi polusi udara dengan cara bersepeda. Khususnya di akhir pekan.
Semarang merupakan kota dengan kontur berbukit, beda dengan kota metropolitan lain. Di sisi lain, memiliki wilayah pedesaan yang masih cukup luas di daerah selatan sebagai daerah resapan air.
Dengan potensi tersebut dapat dibuat jalur sepeda dan pedestrian mulai dari Bundaran Kalibanteng hingga Gunungpati. Jalur ini panjangnya sekitar 15 km. Lebar jalur sepeda dan pejalan kaki dibuat menyatu dengan lebar 3 meter – 5 meter di kiri dan kanan sepanjang jalan.
Dapat juga dibangun jalur sepeda gunung. Anggaran tidak harus dari APBD. Kemenhub juga akan membantu daerah yang sungguh-sungguh sudah punya DED (detail engineering design) jalur kendaraan bermotor. Peran serta swasta juga dapat dilibatkan.
Terlebih di daerah selatan sudah ada obyek wisata Gua Kreo dan Waduk Jatibarang, bisa menjadi daya tarik. Selain daerah pedesaan dengan alam yg masih asri turut mendukung pula. Tidak sekadar bagian sepeda untuk menuju kota dengan transportasi ramah lingkungan. Tetapi dapat menarik pelancong dari luar kota. Dapat menambah pelancong berarti menambah PAD (pendapatan asli daerah) pula.(tim)
sumber : jateng.tribunnews.com
