“Mas Ganjar Menyapa” Hadir di Unika

Semarang, (3/11) Unika Soegijapranata kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak H.Ganjar Pranowo S.H. yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah saat ini. Kedatangannya ke Unika adalah untuk menjadi narasumber di acara “Mas Ganjar Menyapa” yang dimiliki oleh stasiun Radio Sindotrijaya 89,8 FM Semarang.
Topik bahasan Mas Ganjar Menyapa kali ini adalah tentang bagaimana standarisasi UMK yang manusiawi.
Pada kegiatan kali ini juga diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi dan beberapa mahasiswa dari fakultas lain. Rektor, Wakil Rektor dan Dekan Unika Soegijapranata juga hadir di Ruang Theater Thomas Aquinas.
Acara talk show kali ini juga berlangsung sangat interaktif, terbukti dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa mahasiswa dan dosen Unika Soegijapranata. Salah satunya adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Hermawan Pancasiwi, “ Apa yang diharapkan pemerintah jawa tengah secara etis supaya kaum pengusaha itu jangan terlalu serakah, dan selalu berlaku untuk selalu mengejar nilai tambah, supaya hasil dari perusahan itu dilimpahkan sedikit ke buruh?”  ujar Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranta.
“Saya (Ganjar) sedang membuat perda tentang CSR, apabila anda memiliki CSR maka anda akan memiliki tanggung jawab. Sebenarnya buruh memiliki 4 persoalan besar. Yang pertama, terhadap nasib pendidikan keluarganya, padahal sudah ada wajib belajar pemerintah 9 tahun.Yang kedua, terhadap nasib diri dan keluarganya, padahal pemerintah sudah mengadakan program BPJS yang harusnya dapat di gunakan semaksimal mungkin. Yang ke tiga, masalah transportasi… nah untuk masalah yang satu ini maka di kabupaten dan kota semarang,  saya berencana untuk membuatkan rumah dan rusun khusus buruh. Saya juga sedang  mengadakan perencanaan supaya bis dapat melewati kawasan rumah dan rusun buruh tersebut, serta menghitung berapa biaya  yang harus dikeluarkan buruh untuk mengatasi masalah transportasi mereka. Dan yang terakhir adalah problem akomodasi. Maka jika keempat ini beres, komponen pengeluaran buruh akan tidak terlalu tinggi, jika komponen pengeluaran tidak terlalu tinggi, maka pendapatan mereka tidak perlu tinggi, tetapi kebutuhan yang lain dapat di subsitusi dari kebijakan kebijakan yang lain. Integerasi ini mungkin akan bisa kita dorong.” Jelas Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Ternyata timbul juga pertanyaan bagus dari pembawa acara “Mengapa inflasi yang dipakai adalah inflasi nasional dan bukan inflasi daerah?”
“Ketika suatu provinsi diminta untuk menentukan UMK, dan jika saya ingin  mengeneralisasikan seluruh Jawa Tengah sama rata,  maka yang senang adalah mereka yang di daerah minus.  Jika daerah kecil disamakan dengan daerah yang sudah berkembang seperti Semarang atau Solo itu adalah hal yang tidak mungkin, karena untuk investasi di daerah kecil, sulit, maka yang paling presisi aturan sebenarnya adalah untuk mendekati kondisi  kemampuan yang paling kecil.” Jelas Bapak Ganjar.
Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi juga tidak kalah kritis seputar kesejahteraan buruh di Indonesia.  “Apakah ada suatu forum yag kongkrit dari pemerintah sebagai mediator antara kaum ‘pengusaha dan kaum buruh?”, tanya Muhammad Ari, mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi.
“Forum yang kongkrit adalah kita buat suatu pertemuan, namanya tripartit, wakil buruh, wakil pengusaha dan wakil pemerintah. Maka tiga ini yang kemudian meluruskan, menegoisasikan, dan membuat konsensus, jadilah kemudian formula-formula yang diberikan kepada saya, kemudian saya pelajari. Jadi ada beberapa pergub yang saya buat dan itu adalah hasil terapan.” (St.Nar)