JAKARTA (HN) -Rencana peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan kereta cepat pada 21 Januari 2016 dinilai terburu-buru. Pasalnya, studi kelayakan (feasibility study) pembangunan belum rampung.
Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, pembuatan studi kelayakan perkeretaapian tidak semudah membalikkan telapak tangan. Studi pembangunan jaringan kereta Trans Papua saja, kata dia, membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai akhirnya dapat direalisasikan pembangunannya sekarang.
"Kalau mengikuti langkah prosedurnya 21 Januari itu agak mepet. Artinya itu kan baru. Papua yang tahunan saja lama, ini tahapannya masih panjang," kata dia kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (11/1).
Apalagi trase yang akan digunakan untuk jalur rel kereta cepat belum diserahkan kepada Kementerian Perhubungan. Trase yang sebelumnya diajukan kabarnya berhimpitan dengan trase Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan.
Untuk membuat trase jalur pun, kontraktor harus sudah memiliki kepastian mengenai lahan yang akan digunakan. Namun sebagian besar ruas lahan belum dibebaskan sehingga waktu menuju ground breaking masih cukup lama.
"Belum lagi mengatur tata ruang. Kalau lahannya milik negara sih tidak apa-apa. Kalau milik orang bagaimana? Kalau orangnya tidak mau lahannya dipakai bagaimana?" ujarnya.
Dia berharap pembangunan kereta cepat ini tidak mengulang kesalahan dan kegagalan pembangunan monorel di Jakarta. Saat itu Presiden Joko Widodo yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terburu-buru meresmikan ground breaking monorel namun akhirnya pembangunan mangkrak. "Jangan sampai kasus monorel terulang," ujar dia.
Djoko meminta penetapan ground breaking lebih baik diundur dibanding menghadapi kesulitan saat pembangunan. Menurut dia, butuh waktu bertahun-tahun proyek ini dinyatakan siap dan matang dalam pembangunan. "Lebih baik mundur dari pada buat malu Presiden. Setahun saja belum tentu siap," ujarnya.
Selain itu, kota-kota yang dilewati proyek kereta cepat ini perlu membenahi sistem transportasi. Pada saat kereta cepat dibangun namun tidak ada angkutan kota yang menjemput penumpang akan menjadi persoalan baru ke depan. Terlebih, kata dia, proyek ini akan dikembangkan hingga Surabaya.
"Kalau sampai Surabaya, kota-kota yang dilewati harus serius dulu menata transportasinya. Mulai Bandung, Cirebon sampai Surabaya harus dipaksa siapkan moda yang layak," kata dia.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, ground breaking pembangunan kereta cepat pesimistis dapat dilakukan 21 Januari 2016. Pasalnya revisi izin trase belum kembali diajukan lantaran trase yang diajukan sebelumnya berhimpitan dengan trase LRT.
Persoalan lainnya, penyertaan bukti permodalan yang dimiliki perusahaan untuk membangun proyek kereta cepat. Modal yang harus dibuktikan minimal Rp 1 triliun.
Namun Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom) Kemenhub JA Barata, Staf Khusus Kemenhub Hadi M Jurait, dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko tidak dapat dikonfirmasi terkait perkembangan studi kelayakan pembangunan kereta cepat. Upaya komunikasi yang dilakukan tidak direspons baik melalui telepon dan pesan pendek.
Reportase : Dian Riski Rosmayanti
Editor : Admin
sumber : www.harnas.co
