[Perigrinus H Sebong, Dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata Semarang; Peneliti Kesehatan Global — Kompas ID, Opini,
Turbulensi ekonomi bisa berimbas kepada kerawanan sektor kesehatan. Krisis moneter 1998 dan krisis akibat pandemi Covid-19 menunjukkan hal tersebut. Menghadapi global 2023, sistem kesehatan membutuhkan pendekatan baru.
Guncangan ‘resesi Covid-19’ memaksa sektor kesehatan untuk bertransformasi. Sekalipun kekuatan transformasi mampu mengubah sembari mengokohkan kinerja sistem kesehatan dalam situasi sulit, namun momok resesi global 2023 perlu kita waspadai.
Transformasi sistem kesehatan tidak seratus persen berarti bebas dari penyakit, kematian, termasuk konsekuensi kesehatan akibat resesi ekonomi. Banyak bukti melaporkan resesi berimbas kepada ketidakstabilan pelayanan kesehatan.
Kondisi tersebut terjadi dalam dua situasi. Pertama krisis ekonomi menyebabkan lonjakan poverty-related diseases atau penyakit akibat kemiskinan seperti TBC dan Malaria. Kedua, melemahnya ekonomi keluarga sehingga masyarakat tanpa asuransi tidak mampu mengakses perawatan ketika butuh pengobatan atau pertolongan medis.
Dalam catatan sejarah, gelombang resesi pernah menghantam kestabilan kesehatan nasional. Tahun 1998 krisis moneter menyebabkan pelayanan kesehatan esensial bagi masyarakat tersendat. Hanya sekitar 41,6 persen ibu yang mampu membawa anak balitanya ke posyandu.
Di level provider, krisis moneter juga membuat fasilitas kesehatan milik pemerintah tidak berfungsi optimal. Puskesmas menghadapi kelangkaan obat seperti golongan antibiotik dan perbekalan kesehatan lainnya seperti perban.
Kekosongan stok obat membuat utilisasi perawatan kesehatan di fasilitas swasta oleh masyarakat kelas atas naik drastis. Sedangkan sebagian besar masyarakat yang kurang mampu tidak bisa berbuat banyak. Puskesmas yang selalu menjadi sandaran utama mereka ketika sakit atau butuh pertolongan medis saat itu sedang kewalahan.
Pasca 22 tahun berselang, ancaman resesi global kembali menghantui dunia, termasuk Indonesia. Meski bertaraf global dan tidak berimbas secara langsung kepada sektor kesehatan, tetapi kemungkinan buruk akibat resesi tetap saja bisa terjadi.
Spekulasi para pakar tentang potensi guncangan pada arsitektur kesehatan akibat resesi tahun depan pun masih bertolak belakang. Pihak optimistik mengklaim bahwa belajar dari pandemi, mereka yakin sektor kesehatan cukup stabil ketika ekonomi bergejolak.
Sebaliknya yang pesimistik berdalil, meskipun kesehatan adalah urusan teknis, tetapi sangat terpengaruh dengan dinamika ekonomi dan politik global. Karena, baik atau tidaknya profil kesehatan di negara manapun adalah manifestasi dari interaksi sistemik berbagai dimensi di dalamnya.
Ada peran besar dari kekuasaan (negara dan kebijakan), pelayanan kesehatan berkualitas, kemampuan membayar termasuk politik ekonomi. Sehingga muncul kekuatiran negara-negara dengan sistem kesehatan yang tidak stabil atau lemah mungkin akan mengalami guncangan yang luar biasa.
Sejalan itu, Riset Cardona dkk (2022) baru-baru ini melaporkan berita yang merisaukan. Pasalnya, Indonesia bersama 10 negara lainnya diramal harus siap menanggung beban masalah kesehatan akibat melemahnya ekonomi. Isu utama yang paling disorot adalah sanitasi, nutrisi, dan akses pelayanan kesehatan primer. Kegiatan pelayanan kesehatan primer diprediksi anjlok 10-52 persen.
Cakupan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan diperkirakan terus merosot. Prevalensi wasting dan stunting (tengkes) naik sekitar 10-50 persen dan menyumbang porsi kematian anak sekitar 18-23 persen terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Beban lainnya adalah cakupan pengobatan dan pencegahan untuk eliminasi malaria merosot 25-70 persen sehingga akan semakin banyak jumlah penderita malaria yang tidak tertolong.
Menyikapi fenomena tersebut, menurut penulis, transformasi kesehatan yang sedang berlangsung tetap perlu dicermati secara seksama. Alasannya, karena proses transformasi belum sepenuhnya diikuti komitmen setiap aktor atau pemangku kepentingan yang terkait. Ini kemudian menyebabkan kasak-kusuk yang tidak perlu yang malah mengganggu kestabilan kinerja sistem kesehatan. Signal-signal ketidakstabilan bisa dilihat dari beberapa fakta.
Pertama, desas-desus adanya konflik kepentingan menciptakan pro kontra terkait RUU Kesehatan. Padahal demi hajat hidup sehat semua penduduk, kebijakan kesehatan harusnya steril dari kontaminan intrik-intrik kepentingan kelompok tertentu.
Kedua, kinerja tata kelola dan manajemen mutu obat dan vaksin masih jauh dari kondisi yang semestinya. Kasus kematian anak terus bertambah akibat dugaan kontaminasi produk obat yang beredar di masyarakat.
Di saat yang hampir bersamaan, terjadi kekosongan vaksin Covid-19 untuk booster di beberapa daerah. Padahal subvarian Omicron XBB sudah sampai ke Indonesia, sementara cakupan vaksin dosis penguat baru mencapai angka 24 persen (Kompas, 2022). Apabila tidak segera dibenahi maka bisa saja terjadi distrust terhadap mutu pengawasan produk farmasi. Yang akhirnya, transformasi sistem kesehatan malah bisa kehilangan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.
Ketiga, hampir semua kegiatan promosi kesehatan, surveilans, tata laksana, dan rehabilitasi program pengendalian penyakit prioritas nasional melibatkan sektor non kesehatan. Tetapi di lapangan, sektor-sektor tersebut sepertinya masih mencari jalan masing-masing. Sehingga, pencapaian beberapa program kesehatan bersifat cross cutting terfragmentasi karena koordinasi lintas sektor macet.
Signal-signal tersebut kemungkinan besar menaikkan status kerawanan sektor kesehatan terkena imbas resesi. Meskipun sudah ada penyangga risiko keuangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional, tetapi itu tidak secara otomatis berarti bebas dari konsekuensi resesi. Pengambilan keputusan jadi lebih susah karena ketidakpastian sulit dikontrol sehingga tetap membutuhkan penyangga dari subsistem kesehatan yang lain dan sektor non kesehatan terkait.
Spirit HKN
Menyadari variasi dari lanskap interest dan power sektor-sektor yang bersinggungan dengan kesehatan, maka sektor kesehatan membutuhkan kolaborasi real-time. Urusan sehat sakit tidak semata-mata patogenik melainkan bersifat salutogenik dan memuat hak kolektif. Dampak krisis bisa berlipat-lipat mulai dari siapa yang terdampak, subsistem mana yang jebol, layanan apa yang mogok termasuk cara meresponsnya.
Banyak sekali masalah kesehatan di luar tatanan sistem yang tidak dilaporkan padahal menyebabkan unmet need kesehatan di masyarakat terus menanjak. Oleh karena itu, sektor kesehatan membutuhkan ruang agar urusan kesehatan bisa digarap bersama dengan sektor lain, sesuai pesan tema Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun 2022. “Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku” mengajak seluruh insan bangsa untuk melangkah bersama. Memastikan tidak ada yang tertinggal adalah kewajiban kolektif dalam menghadapi resesi.
Kita patut menyambut baik chair summary dari pertemuan Presidensi G20 di Bandung (Kompas, 2022). Sistem kesehatan nasional yang tangguh, adil dan paripurna akan terwujud jika pembuat kebijakan, provider, masyarakat, profesional, dan sistem kesehatan disatukan dalam tujuan yang sama, sistematis dan terukur.
Meskipun menantang, tetapi sistem kesehatan membutuhkan fitur atau pendekatan baru dalam perencanaan kesehatan. Tujuannya agar pelayanan
kesehatan tetap berfungsi dan semua masyarakat memiliki akses obat-obatan esensial, alkes, dan vaksinasi ketika resesi.
Dengan demikian momentum HKN bisa memberi spirit bagi pembuat kebijakan mempertimbangkan cara untuk mempertahankan sistem kesehatan selama turbulensi ekonomi dan menyelaraskannya dengan kebutuhan kesehatan masyarakat di masa depan.
Selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional 2022.
Perigrinus H Sebong, Dosen Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata Semarang; Peneliti Kesehatan Global
