Soegijapranata Catholic University (SCU) terus menggenjot peringkat Akreditasi Unggul program studinya. Melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), kampus tersebut mengajak sejumlah dosen untuk ikut terlibat berdiskusi mempersiapkan Akreditasi Unggul program studi.
Mereka berkumpul dalam “Sharing dan Diskusi Strategi Memenuhi Peringkat Unggul” yang diselenggarakan LPM SCU. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 23 Agustus 2024 di Mini Theater Albertus, Kampus 1 SCU Bendan.
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi SCU, Fidelis Aggiornamento Saintio, MIKom berkesempatan membagikan kiatnya mempersiapkan akreditasi program studinya. Tidak sendiri, ia pun turut ditemani Ketua Program Magister Akuntansi SCU, Dr. Ranto Partomuan Sihombing. Kedua program studi tersebut telah menerima peringkat Akreditasi Unggul masing-masing pada April dan Juli 2024.
Dalam forum ini, seluruh perwakilan program studi termasuk dekan, ketua program studi, sekretaris program studi, hingga gugus penjaminan mutu turut terlibat.
Akreditasi Program Studi
Mereka bersama-sama berdiskusi merespons peraturan baru dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Permen tersebut merubah peringkat akreditasi program studi yang saat ini masih mengadaptasi peringkat “Baik,” “Baik Sekali,” dan “Unggul.” Nantinya, peringkat akreditasi program studi akan meliputi: 1) “Tidak Terakreditasi;” 2) “Terakreditasi Sementara” untuk program studi baru; 3) “Terakreditasi Unggul,” dan; 4) “Terakreditasi Internasional.”
Bukan lagi Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN – PT), akreditasi program studi nantinya akan dinilai oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
“Jadi masing-masing bidang keilmuan ada LAM-nya. Seperti yang sudah ada di antaranya ekonomi dan bisnis, kedokteran, dan hukum. Mereka pun punya indikatornya sendiri-sendiri,” sambung Kepala LPM SCU, Dr. A. Joko Purwoko.
Beliau menjelaskan presentase dosen berikut jabatan fungsional/akademiknya hingga jumlah publikasi menjadi indikator yang harus dipenuhi program studi. Di samping itu, waktu tunggu lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaannya juga menjadi instrumen penting yang dinilai.
“Memenuhi syarat-syarat tersebut tentunya tidak sebentar, makanya kami inisiatif untuk mengajak para dosen mempersiapkan capaian-capaian itu. Tidak bisa mendadak, karena pastinya butuh waktu bertahun-tahun,” lanjut Dr. Joko.
Adaptasi Perubahan
Menanggapi hal tersebut, Dr. Joko menilai perubahan aturan dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan standarisasi perguruan tinggi. Lebih lanjut, ia pun merespons baik hal ini sebagai bentuk dukungan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia.
“Maksudnya baik karena ingin mendorong perguruan tinggi maupun program studi yang heterogen. Pastinya ingin semuanya berkualitas, sehingga ditetapkan standar yang semakin ke sini semakin tinggi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, saat ini ada lebih dari 4.500 perguruan tinggi dengan 26.886 program studi yang tersebar di seluruh Indonesia.
