Ganjar Pranowo Tantang Masyarakat Berani jadi Saksi Pelapor

Unika Soegijapranata bekerja sama dengan Sindo Trijaya 89.8 FM menghadirkan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo, SH., M.IP dalam acara MAS GANJAR MENYAPA ON CAMPUS yang mengambil tema “BUDAYAKAN MALU KORUPSI”. Acara ini diselenggarakan pada hari Selasa (3/1) bertempat di Selasar Gedung Thomas Aquinas Unika Soegijapranata. Turut hadir dalam acara ini Rektor Unika Soegijapranata Prof. Dr. Y Budi Widianarko, M.Sc serta Dr. Marcella Elwina Simanjuntak sebagai Dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata dan Pakar Anti korupsi.
Acara ini dilatarbelakangi oleh adanya serangkaian berita mengenai pejabat publik yang tertangkap melalui OTT (Operasi Tangkap Tangan) melakukan pungli. “Tanpa berpikir panjang Unika Soegijapranata menerima tawaran untuk mengadakan acara diskusi ini karena selama liburan kita disentakkan dengan kasus OTT di Klaten, dan sebelumnya sebagian civitas Unika terlibat dalam proses assessment pejabat eselon II, III, dan IV di tingkat pemerintah provinsi. Sehingga yang cukup disesalkan, saat Pemprov Jawa Tengah sedang melakukan proses monitoring yang ketat, tetapi di tingkat kabupaten di lapangan terjadi proses yang tidak memenuhi syarat dan yang lebih menyedihkan berita tersebut menjadi headline nasional ” tutur Prof. Budi Widianarko
Tertangkapnya Bupati Klaten sendiri merupakan pukulan yang berat bagi jajaran Pemprov Jawa Tengah dikarenakan pada 9 Desember 2016, Pemprov Jawa Tengah mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam sistem pelaporan dan pengendalian gratifikasi oleh KPK. Untuk itu, menyikapi tertangkapnya Bupati Klaten, Ganjar Pranowo menyerukan untuk meneruskan OTT.  Sebelum dilantik, para walikota dan bupati se- Jawa tengah telah menandatangani pakta integritas dan telah dilatih ToT (Training of Trainers) mengenai cara pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
Mengenai kasus Bupati Klaten yang juga turut menandatangani dan mengikuti pelatihan tersebut, Ganjar juga meragukan apakah para pejabat yang hadir tersebut benar commit atau hanya sekedar komat-kamit. Baginya, masalah tersebut sudah cukup untuk memancing kemarahan Ganjar.  Ia pun menceritakan, peristiwa OTT di Kebumen tepat 2 minggu setelah dilaksanakan pelatihan ToT sedangkan peristiwa OTT di Klaten terkait jual beli jabatan.
Untuk mencegah pungli  terjadi kembali, Gubernur Ganjar Pranowo menerapkan seleksi terbuka yang melibatkan civitas akademika beberapa kampus di Jawa Tengah. Kebijakan seleksi terbuka sendiri belum banyak diterapkan di Indonesia termasuk di tingkat pemerintah pusat. Dalam UU Administrasi Pemerintahan, ketika regulasi tidak ada maka pengambil keputusan boleh mengambil diskresi termasuk ketika ada 2 keputusan yang rancu diperbolehkan melakukan diskresi. Apabila dalam ujicoba kebijakan seleksi terbuka cukup berhasil, Ganjar berharap agar kebijakan tersebut juga dapat diturunkan di lingkup pemerintah kota/ kabupaten.
“Ketika peradaban mulai berjalan dan kemudian uang menjadi alat yang paling ampuh untuk mendapatkan semuanya, maka yang terjadi adalah keuangan yang maha esa. Jadi yang terjadi saat ini pejabat yang melanggar pakta tersebut dikarenakan adanya fenomena nyolongan (suka mencuri) dan nggragas (rakus). Jadi ada kata-kata bijak, “Kalau mau menguji seseorang, berilah ia kekuasaan” maka dari situ akan terlihat bagaimana ia mengambil keputusan beserta argumen dalam pengambilan keputusan tersebut” tutur Ganjar.
Ganjar pun mengakui ia juga mendapat banyak laporan di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah mengenai kasus serupa di Klaten dan Kebumen. Menyikapi laporan tersebut, Ganjar pun menantang masyarakat untuk berani menjadi saksi dalam pelaporan mengenai kasus-kasus yang serupa. Saat ini, dari Inspektorat Pemprov Jawa Tengah, tengah membangun Whistle Blowing System (hampir sama dengan Waskat = Pengawasan Melekat). Dalam Whistle Blowing System, bawahan harus berani melaporkan ke atasan apabila mengetahui adanya pelanggaran,  tinggal sekarang berapa orang yang berani melaporkan seperti pepatah “Yen kowe wani aja wedi-wedi, yen kowe wedi aja wani-wani”.
“Secara sederhana, orang yang korupsi disebabkan 4 hal : By Need (kebutuhan yang tidak cukup), By Greed (banyak orang yang merasa sangat kurang karena sifat konsumerisme), By Chance (adanya kesempatan karena biaya politik terlalu tinggi dan hubungan yang rumit dengan partai pengusung), By System (dibangun system yang bisa memungkinkan untuk korupsi)” tutur Marcella (Cal)