Selama berlangsung perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri, yaitu pasca-KPK menetapkan status Tersangka kepada calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan (BG), pada 12 Januari 2015 hingga saat ini, masyarakat disuguhi tontonan yang memprihatinkan. KPK yang selama ini dikira memiliki proteksi hukum dan kekuasaan yang besar (powerful) dalam menjerat dan menyeret para koruptor masuk penjara, ternyata begitu rapuh. KPK ternyata tak berdaya menghadapi serangan kilat dan sistematis dari pihak luar.
Begitu mudahnya Ketua dan Wakil Ketua KPK yang selama ini vokal dan berani menyeret para koruptor kelas kakap, yaitu Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW), diadukan masyarakat ke Polri, dijadikan tersangka dan dinonaktifkan oleh Presiden. Dua pimpinan KPK lainnya, yaitu Adnan Pandu Praja (APP) dan Zulkarnain, diperkirakan akan segera menyusul ditersangkakan oleh Polri. Tidak hanya itu. Kabareskrim Polri, Komjenpol Budi Waseso, bahkan juga sudah memberikan sinyal bahwa 21 penyidik KPK akan segera dijadikan tersangka karena memiliki senjata ilegal yang telah habis masa izinnya.
Saat ini, masyarakat juga mengkuatirkan nasib para Plt Komisioner KPK yang baru saja dilantik Presiden Jokowi, yaitu Taufiequrachman Ruki (TR), Indriyanto Seno Aji (ISA) dan Johan Budi (JB). Tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan segera menyusul diadukan masyarakat dan dijadikan Tersangka oleh Polri apabila Presiden Jokowi tidak segera mengambil langkah-langkah politik dan hukum yang tegas untuk memproteksi pimpinan KPK dari upaya-upaya kriminalisasi. Apabila Presiden Jokowi masih tetap bersikap abu-abu dan terus membiarkan KPK terus diserang dan dikriminalisasi maka sangat mungkin ketiga Plt Komisioner KPK tersebut akan mengalami nasib yang sama seperti dialami AS dan BW.
Memperkuat KPK
Dari aksi-aksi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat dan Polri yang terkesan “mengkriminalisasi” para pimpinan dan penyidik KPK pasca KPK menetapkan status tersangka kepada Komjenpol BG, maka sulit untuk tidak mencurigai bahwa saat ini sedang terbentuk gerakan-gerakan yang terstruktur dan sistematis yang saling bersinergi dari berbagai kelompok masyarakat anti-KPK dan sejumlah institusi penegak hukum untuk menyerang KPK. Tujuannya adalah memperlemah, menghancurkan dan bahkan menghilangkan KPK dari Bumi Pertiwi.
Keberanian KPK menyeret dan menjebloskan para koruptor kelas kakap dari Polri, Kejaksaan, pejabat negara, DPR, pimpinan partai dan politisi, pebisnis dan lainnya ke penjara serta menyita aset-aset hasil korupsi atau jarahan mereka kembali ke negara, tampaknya telah membuat kelompok-kelompok tersebut marah dan menaruh dendam untuk menghabisi KPK. Para pihak tersebut tampaknya mencermati bahwa momen yang tepat untuk menyerang dan menghabisi KPK adalah saat ini. Yaitu, ketika Presiden Jokowi masih baru belajar memimpin pemerintahan, masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan, dan masih bisa dipengaruhi oleh partai-partai pengusung dan pihak-pihak lain yang telah mendukungnya memenangkan Pilpres 9 Juli 2014.
Selain memanfaatkan momentum “kelemahan” Presiden Jokowi, mereka juga mau memanfaatkan “kelemahan” para anggota DPR. Mereka melihat celah yang masih terbuka lebar untuk dimainkan di lembaga legislatif DPR karena sebagian besar anggota DPR masih baru. Kebanyakan anggota DPR juga berasal dari partai-partai yang pernah disakiti KPK. Melalui lembaga DPR, para pihak tersebut mau mempreteli kewenangan dan bahkan membubarkan KPK.
Dengan demikian, upaya penyelamatan KPK dari bahaya diserang, dilemahkan atau dihabisi oleh sesama institusi penegak hukum negara dan kelompok-kelompok masyarakat anti-KPK mutlak harus segera dilakukan saat ini. Berbagai pihak yang masih menginginkan negara ini bebas dari praktik jahat korupsi harus bersatu padu melawan pihak-pihak yang berkonspirasi memperlemah dan membubarkan KPK.
Pihak yang sangat diharapkan berdiri digaris terdepan untuk melawan dan menyelamatkan KPK adalah Presiden Jokowi dan anggota DPR. Secara politik dan hukum, Presiden Jokowi memiliki kewenangan yang besar untuk segera menghentikan segala upaya konspirasi mengkriminalisasi KPK yang sedang gencar dilakukan sejumlah kelompok masyarakat dan Polri. Presiden Jokowi memiliki otoritas yang besar untuk meminta jajaran pimpinan Polri segera menghentikanproses hukum terhadap para pimpinan dan penyidik KPK.
Hal tersebut penting demi menjaga kondusivitas suasana politik dan sosial dalam masyarakat, serta menjaga marwah dan soliditas KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi yang harus dihormati semua pihak. Presiden perlu memberikan sanksi tegas apabila masih ada upaya-upaya dari oknum-oknum pejabat Polri yang ingin meneruskan perseteruan antara Polri dan KPK. Hal ini juga penting demi menjaga marwah Polri dan kewibawaan Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan pemimpin tertinggi dari institusi Polri dan KPK.
Selain itu, Presiden Jokowi juga memiliki kewenangan yang besar untuk memperkuat posisi dan peran institusi KPK dalam pemberantasan korupsi. Caranya, dengan merevisi UU dan regulasi lainnya yang dinilai belum memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat tentang kedudukan dan peran institusi KPK dalam pemberantasan korupsi, dan perlindungan hukum terhadap para pimpinan KPK dari upaya-upaya kriminalisasi.
Dalam urusan pemberantasan korupsi, KPK harus memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih tinggi dan lebih luas daripada Polri dan Kejaksaan. Posisi dan kewenangan KPK tidak boleh disejajarkan dengan Polri dan Kejaksaan karena hanya akan mengakibatkan pemberantasan korupsi di Tanah Air berjalan di tempat dan sesama lembaga tersebut bisa terus saling mengkriminalisasi. Seperti diketahui, selama ini sejumlah hasil survei selalu menempatkan Polri dan Kejaksaan dalam urutan teratas sebagai lembaga negara terkorup. Untuk membersihkan penyakit kronis di kedua lembaga negara tersebut maka kedudukan dan kewenangan KPK memang harus lebih tinggi dan luas.
Untuk memperkuat posisi dan peran KPK maka pimpinan KPK juga perlu diberi kewenangan yang luas dalam urusan merekrut dan mendidik para penyidik yang kompeten, berkualitas dan profesional. Dengan cara itu, KPK akan semakin kuat, kompeten, independen, mandiri dan profesional dalam urusan pemberantasan korupsi.
Untuk mewujudkan upaya memperkuat KPK tersebut, Presiden Jokowi mesti bersinergi dengan DPR. Namun apabila Presiden Jokowi masih bersikap abu-abu terhadap KPK maka DPR sangat diharapkan mengambil inisiasi merevisi atau melahirkan produk undang-undang yang semakin memperkuat posisi dan peran KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Tanah Air. Bagaimanapun juga tanggung jawab untuk memperkuat KPK juga berada pada pundak 560 orang anggota DPR terhormat karena mereka mengemban amanat rakyat. Hanya dengan memperkuat KPK maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, sejahtera dan bermartabat.
Andreas Lako – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang
