WAWANCARA
MENGHADAPI permasalahan transportasi, pemerintah Republik Indonesia dituntut sigap dan jelas menemukan solusi sehingga tidak terkesan abai karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagaimana sebenarnya kondisi sistem transportasi Indonesia saat ini? Semakin baik atau justru semakin memburuk?
Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, Rabu (8/5).
Secara umum dalam lima tahun belakangan, pemerintah telah membangun infrastruktur yang amat masif, termasuk dalam hal transportasi. Bagaimana Anda melihatnya?
Memang kalau berbicara infrastruktur itu begitu dibangun tidak serta-merta langsung tumbuh, butuh waktu. Namun kalau dilihat perkembangannya, jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, saat ini ada kelebihannya. Pertama, yang saya lihat itu di luar Jawa yang selama ini infrastrukturnya kurang, sekarang sudah mulai digenjot, contohnya pembangunan Trans-Papua.
Hal itu memang cukup berat, dulu sudah ada sebenarnya, tetapi sekarang benar-benar digenjot habis-habisan agar semua jaringan itu bisa terhubung, meskipun kita tahu ada kendala juga di sana dan tidak semudah yang kita bayangkan. Kemudian pembangunan trans-perbatasan paralel di Kalimantan itu cukup panjang, lebih kurang 1.900 kilometer (km), yang mana dua kali jalur Anyer-Panarukan di Jawa, dan itu juga hampir selesai. Itu semua baru berupa prasarana, belum dibangun sarananya. Kemudian di beberapa titik juga ada pos lintas batas yang sudah terbangun ada tujuh dan kondisinya jauh lebih baik. Tol juga tidak hanya dibangun di Jawa, tapi juga luar Jawa. Namun, cenderungnya ada kebablasan juga dalam pembangunan tol tersebut, misalnya, pembangunan tol yang dulunya tidak jadi dibangun karena kondisi lingkungannya tidak layak.
Apakah pembangunan tol di Jawa sudah dirasa cukup?
Saya pikir untuk Jawa, Tol Trans-Jawa sudah cukup. Kalaupun mau diperpanjang sampai Banyuwangi, jangan mencari jaringan baru yang memang dulunya tidak disetujui karena masalah lingkungan.
Sejumlah pihak mengkritik sarana transportasi yang telah dibangun, seperti LRT Palembang yang masih sepi peminat, Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati) yang juga amat sepi, hingga Tol Trans-Jawa yang bertarif mahal. Menurut Anda, apa yang menyebabkan hal tersebut?
Kalau LRT Sumsel dan Bandara Kertajati ini merupakan usulan dari daerah, Palembang juga menginginkan LRT karena ada alasan Asian Games. Di Jawa Barat memang ada kesanggupan, tapi kemudian tidak sanggup. Akhirnya, pemerintah turun tangan, meskipun dua isu itu punya bahasan sendiri. Kalau LRT Palembang itu memang permintaan dan kalau saya bilang layak, tapi belum layak. Namun, kalau dilihat dari sisi keindonesiaan, kita harus lihat Sumatra Selatan itu cukup besar kontribusinya buat Indonesia, terutama dalam hal energi, sebagian dari mereka dan hal yang sudah terbangun jangan sampai terbengkalai. Di sana harus terintegrasi dengan angkutan umum, di sisi lain pada saat itu juga ada keinginan memindahkan kegiatan pusat pemerintahan di kota ke pinggiran.
Terkait dengan fenomena transportasi daring (online), pemerintah seakan-akan terlambat mengaturnya sampai sejumlah polemik terjadi.
Kalau saya bilang, online itu kan cuma cara. Kalau dulu, kita pesan angkutan itu menunggu di pinggir jalan dan melambaikan tangan. Sekarang dengan kebutuhan kita yang ingin semakin tepat waktu, kita berubah. Makanya, sistem online ini kalau di luar negeri itu tidak sebebas Indonesia, di Korea Selatan saja dibatasi, Jepang juga seperti itu. Kita itu sudah terlalu bebas dan salah sejak awal karena memberi kebebasan tanpa punya regulasi. Pemerintah sendiri kalau ditanya berapa jumlah driver online, pasti tidak tahu. Bagaimana bisa tahu kalau tidak diatur jumlahnya karena angkutan umum ada batasan-batasan tertentu, dari batasan tarif hingga batasan kuota, yang mana semua tujuannya untuk keberlangsungan usaha itu sendiri, tapi ini sudah telanjur.
Program pemerintah sebenarnya sudah ada, cuma belum dijalankan. Di dalam Renstra Perhubungan, ada 33 kota Indonesia punya angkutan umum, tapi nyatanya belum ada dan ini harus dikejar. Lalu dilematik masalah tarif karena ternyata yang gunakan ojek online ialah mayoritas menengah ke bawah dan sensitif sekali.
Beberapa minggu ke depan, ritual mudik akan kembali terjadi. Namun, yang menjadi perhatian ialah pengerjaan tiga proyek infrastruktur (lintas rel terpadu Jabodebek atau disingkat LRT Jabodebek, kereta cepat JKT-BDG, dan Tol Cikampek Elevated) yang berada di kawasan Tol Cikampek yang selama ini menjadi biang kemacetan di sana, bahkan hingga musim mudik nanti. Skema antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah?
Setiap musim Lebaran ada keunikan, khususnya di Jawa. Jadi, tol ini jelas. Yang pertama, Trans-Jawa sudah terhubung dan membuat kepolisian agak lega, tapi fenomenanya sekarang harga tiket pesawat meningkat sehingga pengguna transportasi udara akan bertambah dan ada indikasi masyarakat ingin mencoba barang baru (Tol Trans-Jawa).
Artinya, dulu potensi kemacetan di jalan nontol, sekarang mungkin berpindah ke tol. Tahun lalu sudah mulai terlihat hal itu yang mana sumbernya di rest area. Itu karena rest area kita dirancang untuk kondisi normal, sedangkan Lebaran ialah kondisi anomali sehingga diperlukan inovasi rest area di luar tol atau paling tidak dekat dengan gerbang tol. Pemda diajak untuk membuat rest area, memang beberapa rest area sudah ada yang tumbuh sendiri di lokasi dekat exit tol, contohnya di Salatiga, Pejagan, dan ini kerja sama dengan pemda. Pemda juga senang karena produk lokalnya laris karena dijual di rest area. Lalu, terkait dengan Tol Layang Cikampek ini tergetnya ialah 3 tahun.
Pendapat Anda soal harga tiket pesawat yang melambung dan kebijakan bagasi berbayar bagaimana? Banyak pihak mengeluhkan hal itu, bahkan harga tiket ke sejumlah kota di dalam negeri lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana seharusnya langkah yang diambil pemerintah? Mengingat dampaknya juga memukul industri pariwisata.
Ini sebenarnya kalau kita lihat di Jawa, imbasnya akan ke jalan darat, tapi di luar Jawa imbasnya ke angkutan laut. Jadi, Lebaran tahun ini, para perantau dari pulau Jawa yang akan ke Kalimantan, mereka akan memilih kapal laut meskipun kapal lautnya 24 jam. Kalau dulu karena pertimbangan 1 jam, mereka lebih memilih pesawat. Padahal, dulu pernah ada kapal-kapal cepat dari Jawa ke Kalimantan 8 jam, harganya seperti tiket pesawat pada saat itu. Sekarang hilang karena penumpangnya beralih (ke pesawat) dan itu mematikan industri kapal penyeberangan. Mungkin pada saat itu regulator lupa atau membuat tarif (pesawat) terlalu rendah menurut saya.
Lalu, kebijakan bagasi berbayar di mana-mana pesawat low cost carrier (penerbangan murah) di mana-mana memang berbayar, kebebasan tidak berbayar itu mungkin sudah terlalu lama tidak ditegur, dan masyarakat tahunya tidak berbayar. Kalau Kementerian Perhubungan hanya mengatur tarif batas atas dan batas bawah. Kalau harga tidak mau tinggi, tarif batas atasnya diturunkan saja dan tarif batas bawah dinaikkan. Saya merasakan juga di daerah-daerah wisata kasian juga mereka, produk lokalnya tidak laku kalau yang ringan-ringan masih okelah, tapi kalau yang berat-berat orang jadi berpikir. Kalau begini berarti bagaimana kita menggenjot pariwisata dari wisatawan asing agar mereka masuk sebanyak mungkin. Jangan mengandalkan wisatawan dalam negeri karena target kita kan wisatawan asing 2
0 juta dan pencapainnya masih kurang. Hal itu kita genjot besar-besaran untuk masuk ke Indonesia daripada tarif rendah, tapi menyampingkan faktor keselamatan.
Terkait dengan rencana pemindahan ibu kota, apa yang harus disiapkan pemerintah untuk membangun sistem transportasi yang baik dan matang agar tak terlambat mengatasinya seperti Jakarta?
Tampaknya memang pilihan Kalimantan itu sudah mulai mengerucut, tinggal letak kotanya saja yang masih dipilih. Di Kalimantan sebenarnya juga telah terjadi perubahan, yakni angkutan sungai sudah mulai berkurang. Maka, ini akan menjadi kesempatan bagaimana angkutan sungai bisa jadi lebih bagus lagi.
Kalau memang di Kalimantan, angkutan sungainya harus ada. Apakah akan mengatasi kemacetan Jakarta? Artinya, ibu kota sudah dipisah, ada kota ekonomi dan kota pemerintahan sama seperti Belanda dengan Amsterdan dan Den Hag atau Malaysia dengan Kuala Lumpur dan Putrajayanya. Namun, Indonesia berbeda, kotanya berada tidak satu daratan karena berbeda pulau.
Saran Anda apa yang harus dilakukan pemerintah terpilih nanti dalam hal sarana transportasi lima tahun ke depan?
Kita masih banyak PR, contohnya angkutan danau, sungai, dan penyeberangan itu masih minim perhatian. Kita masih ingat kasus Danau Toba yang mana antarpusat dan daerah lempar tanggung jawab. Angkutan sungai atau perairan itu juga kurang perhatian.
Saya sudah keliling beberapa tempat, sedih juga melihatnya, mereka jadi buruh kapal kan sudah turun-menurun dan sarananya pun itu tidak berkeselamatan. Misalnya, saat penumpang menggunakan pelampung dan terjadi kecelakaan speed boat yang meninggal justru yang pakai pelampung, yang tidak pakai malah hidup, kenapa? Karena desain pintu kapalnya kecil sehingga kalau pakai pelampung tidak bisa keluar. Jadi, desain sarananya harus diperhatikan. Artinya, perhatian pemerintah lima tahun ke depan harus lebih besar lagi.
Bagaimana dengan kesiapan SDM?
Namun, saya melihat belakangan ini sudah mulai ada peningkatan SDM bagi teman-teman yang mengelola angkutan sungai, jadi memang harus diawasi. Saya usulkan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) itu jangan hanya setingkat direktorat, itu setidaknya direktorat jenderal. Kereta api saja sudah direktorat jenderal, kenapa ASDP hanya direktorat? Padahal, pengaturannya se-Indonesia dan itu harus diatur direktorat jenderal jika ingin maju.
Lalu, untuk daerah-daerah perbatasan minimal punya bandara yang bisa dilalui jenis ATR. Artinya, ketika masayarakatnya sakit, lebih mudah menuju rumah sakit tipe A di ibu kota provinsi cukup 1 jam sampai dan itu sudah ada, misalnya di Rote, Miangas, Anambas. Bagaimana dengan transportasi elektrik, itu harusnya dikembangkan di daerah kepulauan kecil-kecil tadi, jangan dipaksakan mereka menggunakan bahan bakar karena kita harus bawa bahan bakar ke mereka dan itu mahal juga, lebih baik dikembangkan elektrik. Contohnya di Asmat, itu merupakan suatu daerah ibu kota kabupaten yang masyarakatnya 99% menggunakan kendaraan elektrik, entah itu sepeda elektirk, motor elektrik, maupun mobil elektrik. Di sana seperti itu. Artinya, bisa diterapkan untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau bahan bakar.
Lima tahun ke depan juga harus bereskan Trans-Papua, Trans-Perbatasan yang bukan hanya prasarananya, melainkan juga sarananya harus ada dan itu sering lupa, yaitu angkutan umum dan ini menjadi PR besar pemerintah. Munculnya ojek karena kita abai dalam mengembangkan angkutan umum. Angkutan umum itu memang harus disubsidi, tidak bisa tidak. Awalnya mungkin subsidi dari pemerintah, tapi nanti bisa kita lakukan perusahaan-perusahaan diambil CSR-nya untuk menyubsidi dan itu bisa. Yang penting serius karena ini program lama yang belum dilakukan.
