Wacana Ahok Jadi Bos Pertamina, Begini Pendapat PDIP

SEMARANG, suaramerdeka.com – Wacana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi bos PT Pertamina (Persero) menuai pro dan kontra. Bahkan, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak Ahok selaku kader PDIP ini jadi petinggi Pertamina. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya tidak dipolitisasi. Sebab, tolak ukurnya seseorang menjadi direksi atau komisaris BUMN itu jelas.
“Seharusnya pro dan kontra itu tidak perlu ada. Undang-Undang BUMN menyatakan siapa pun yang jadi direksi atau komisaris harus memenuhi aspek profesionalitas, integritas, kemampuan memimpin, serta memahami bisnis dan manajerialnya,” kata Hasto kepada suaramerdeka.com sebelum mengisi kuliah umum program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK) di gedung Thomas Aquinas, kampus Unika Soegijapranata Semarang, Selasa (19/11).
Menurut dia, kemampuan keuangan, kepemimpinan, dan membangun korporasi dibutuhkan sebagai syarat mengisi jabatan tersebut. Selain punya kemampuan dan kapabilitas, organ diluar BUMN dilarang campur tangan dalam pengisian jabatan. Terhadap kemunculan kontroversi, termasuk dari serikat pekerja Pertamina, hal itu dinilainya sebagai bentuk ketidakpahaman.
“Ini bukan lembaga politik, bukan pula lembaga negara. Syarat-syaratnya jelas, sehingga kami dukung sepenuhnya kebijakan dari Menteri BUMN untuk mencari orang terbaik,” ungkapnya.
Hasto menyoal masa lalu BUMN yang banyak dipakai kepentingan tertentu secara tidak sehat. Karenanya, jika Ahok dinilai jadi salah satu opsi untuk melakukan pembenahan, hal itu tidak menjadi persoalan. PDIP akan mendukung Ahok, sepanjang memenuhi syarat jadi bos BUMN melalui tahapan <I>fit and proper test<P>. Kuliah umum bertemakan “Pancasila sebagai Pesan/Isu Utama Komunikasi Politik Indonesia” juga diikuti Dekan FHK Unika Soegijapranata Semarang Dr Marcella Elwina Simandjuntak MHum.
Dalam hal ini, Hasto menilai Pancasila menjadi solusi atas berbagai perang ideologi. Kerja sama dengan universitas diperlukan, mengingat kampus sebagai wahana penggemblengan putra-putri bangsa untuk jadi pemimpin dibidangnya. Semua pihak memerlukan haluan negara, yang bernama Pancasila. Di sisi lain, Marcellla menegaskan, kuliah umum untuk memberikan pemahaman ideologi Pancasila. Ketidakpekaan terhadap Pancasila agar tidak terjadi, sehingga akan menangkal paham radikalisme masuk mempengaruhi mahasiswanya.
(Royce Wijaya/CN19/SM Network
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/207440/wacana-ahok-jadi-bos-pertamina-begini-pendapat-pdip