Angka Kemiskinan di Kota Semarang Masih Cukup Besar, Ada Apa?

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan klasik  hampir seluruh kota besar  di Indonesia, tak terkecuali bagi kota Semarang. Permasalahan yang sering muncul adalah meningkatnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kemiskinan di Kota Semarang, Program Studi Ilmu Komunikasi bekerjasama dengan Sindo Trijaya 89,8 FM dan RDI 91,8 FM menyelenggarakan On Air Dialog Bersama DPRD Kota Semarang dengan tema “Mengentaskan Kemiskinan” di Selasar Thomas Aquinas pada Senin (21/10) dihadiri oleh 39 orang yang terdiri dari berbagai kalangan. Narasumber yang diundang adalah Anang Budi Utomo (Komisi D dari DPRD Kota Semarang), Didik Wibowo (Bappeda Kota Semarang), dan Andreas Pandiangan (Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Unika Soegijapranata) serta dimoderatori oleh Prasetyo Budi (Sindo Trijaya 89,8 FM).
Menurut Andreas Pandiangan, niat Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk pengentasan kemiskinan sudah ada sejak 8 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2008. Namun hasilnya angka kemiskinan di Kota Semarang saat ini cukup mengkhawatirkan yakni sekitar 20% dari jumlah penduduk
“Harusnya dikoreksi bagaimana tahap-tahap program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang, karena angka 20% cukup besar dan hampir mencakup seperlima dari penduduk kota. Perlunya mengetahui keterpaduan antar instansi-instansi yang menangani problem ini membuat kita dapat mengawasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri” jelas Andreas.
Adanya ketidakjelasan kriteria kemiskinan yang dimaksud oleh Pemkot Semarang ditambah lagi dengan tidak dipublikasikan kriterianya. Jika ini tidak ada, dari masyarakat sendiri akan timbul kecurigaan karena langsung berkaitan dengan bantuan serta pendampingan.
Dari pemerintah Kota Semarang yang diwakili oleh Bapak Didik menjelaskan bahwa target pemerintah kota untuk menurunkan angka kemiskinan hingga tahun 2021 sebesar 2% per tahunnya.
“Pemerintah Kota Semarang sedang berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang dengan berfokus pada kampung tematik yang nantinya masyarakat di kampung tersebut dapat memberdayakan masyarakat yang lain sehingga kemiskinan dapat teratasi. Namun dari target yang cukup besar, kami harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkannya“ tuturnya.
Lain lagi dengan pendapat Pak Anang selaku anggota DPRD Kota Semarang, ia menduga bahwa kemiskinan terlampau banyak akibat salah urus pemkot. Salah urus yang dimaksud sering berasal dari pihak yang dilibatkan pada perbaikan-perbaikan tersebut, yaitu dengan merubah prioritas yang sudah direncanakan.
“Mungkin saat ini data kemiskinan diperbaharui setiap 2 tahun sekali dan divalidasi setiap 4 bulan. Berarti jika memiliki target selama 5 tahun, seharusnya kemiskinan bisa menurun 10 %. Pada kenyataan di lapangan hal ini tidak berhasil akibat kejadian tak terduga sebelumnya seperti adanya PHK maupun bencana alam yang menambah permasalahan sosial ekonomi dapat terjadi kapan saja” ucap Anang.
Selain itu, para peserta diskusi juga diajak untuk memikirkan solusi yang tepat dalam penanganan kemiskinan.
“Lebih baik indikator orang miskin yang dimaksud oleh pemkot dapat disesuaikan dengan kriteria dari BPS agar tidak muncul kecurigaan masyarakat. Selama ini masyarakat dibuat bingung oleh pemkot mengenai bantuan yang seringkali tak tepat sasaran, diharapkan dengan adanya persamaan persepi kriteria kemiskinan antara pemkot dengan BPS, masyarakat menjadi lebih mengerti.”tutur salah satu peserta. (Ign)