Diskusi Serial ke-10 LPPM Unika Usung Tema Pembangunan Infrastruktur dan Perencanaan Kota Masa Pandemi Covid-19

Mengusung tema yang masih sekitar pandemi covid-19, diskusi serial ke-10 LPPM Unika Soegijapranata (Di Rumah Unika) menghadirkan dua narasumber yang kali ini disajikan oleh Fakultas Ilmu dan Teknologi lingkungan (FITL) pada hari Kamis (23/7) melalui ruang virtual Unika Soegijapranata.
Acara yang dipandu oleh moderator Dhiyan Krishna Wardani ST MUE selaku Sekretaris Program Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan (RIL) Unika Soegijapranata menyajikan paparan dua narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang mumpuni di bidangnya yaitu Dr Rr MI Retno Susilorini ST MT selaku Ketua Program Studi RIL Unika dengan topik “Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi Covid-19”, dan Dr Datuk Ary Adriansyah Samsura yang lebih menyoroti tentang “Peran Perencanaan Kota Dalam Menghadapi Covid-19” secara live atau daring dari Radboud University Nijmegen Netherlands karena salah satu narasumber ini selain merupakan dosen Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata juga menjadi salah satu pengajar yang saat ini masih aktif di Radboud University Nijmegen.
Mengawali paparannya, Dr Rr Retno Susilorini menjelaskan kondisi krisis pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia dan dunia.
“Dengan jumlah penderita covid-19 yang masih tinggi tentu mempengaruhi kehidupan kita di segala aspek, baik itu di Indonesia maupun di dunia secara umum dan ada kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang mestinya harus bersama-sama oleh seluruh umat manusia ini dicapai pada tahun 2030. Ini adalah tepat 10 tahun sebelum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut,” terang Dr Retno.
Dan tidak dipungkiri krisis pandemi covid-19 ini juga berpengaruh pada pembangunan infrastruktur di Indonesia, salah satunya adalah jalan tol tanggul laut Semarang-Demak yang masalahnya sudah hampir 10 tahun belum terselesaikan.
Pembangunan infrastruktur sendiri berkaitan dengan proyek-proyek konstruksi yang tengah berjalan. Dan dalam masa pandemi ini mengalami ‘shock’ karena tiba-tiba yang berpengaruh itu adalah supply dan demand. Jadi dalam masa pandemi mengalami kemandekan dalam proses pembangunannya, sebagai efek dari ‘lockdown’ atau ‘shutdown’ yang terjadi di beberapa negara di luar Indonesia.
Kemudian yang sekarang ini terjadi adalah masa ‘after shock’, yaitu masa yang memasuki era new normal. Hal tersebut karena di dunia konstruksi tidak bisa dilakukan secara 100% daring. Ini menjadi tantangan yang melibatkan sumber daya manusia, supply, manajemen, dan pasti melibatkan ranah hukum yaitu kontrak-kontrak yang berjalan, sambungnya.
“Masalah yang dihadapi pembangunan infrastruktur di masa pandemi covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan pekerja, keterlambatan maupun penundaan supply bahan bangunan dan peralatan konstruksi, kegelisahan klien dan pemberi pinjaman atas pendanaan proyek konstruksi, karantina dan pelarangan perjalanan material atau peralatan proyek, masalah hukum dan ketidakpastian global,” ucapnya.
Sehingga dengan demikian yang bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan adalah duduk bersama dan membahas kembali kontrak-kontraknya, kemudian keadaan kesehatan jelas harus dikelola dengan baik agar para pengaku kepentingan seperti pekerja maupun para pemegang keputusan dapat mendukung agar proyek itu jalan kembali.
“Maka muncullah Instruksi Menteri (Inmen) Nomor 02/IN/M/ 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Serta pemerintah memandang perlu adanya percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 / 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona Virus Disease 19 (Covid-19),” tandasnya.
Lima Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Perencanaan Kota 
Sedang Dr Datuk Ary lebih berbicara tentang dampak covid-19 terhadap prespektif perencanaan kota. “Ada beberapa wacana yang berkembang  bahwa semakin padat kota itu semakin tinggi untuk terdampak pandemi covid-19. Dan memang kantung-kantung pandemi covid-19 itu memang di kota-kota yang kita lihat saat ini. Namun apabila kita tinjau datanya lebih jauh, sebenarnya korelasi antara kepadatan penduduk dengan covid-19 itu tidak begitu kuat,’ papar Dr Ary.
Jadi bukan karena kepadatan yang menyebabkan sebaran covid-19 itu semakin tinggi tetapi adalah konektivitas manusia yang ada di dalamnya yang menyebabkan  sebaran covid-19 itu semakin tinggi, tegasnya.
Dan karena konektivitas ini yang menjadi permasalahan utamanya, maka dampak mobilitas dan pemanfaatan ruang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Apalagi dengan pembatasan pergerakan manusia melalui beberapa kebijakan yang dipilih oleh beberapa negara di Eropa (lockdown) telah menurunkan prosentase pergerakan manusia hingga sampai 90%.
Turunnya pergerakan manusia itu terbanyak dialami pada perjalanan jarak jauh, yang biasanya perjalanan jauh itu untuk berwisata. Sehingga karena hal tersebut berdampak pula pada penurunan angka wisata yang juga turun drastis.
“Karena adanya lockdown, work from home, dan adanya keterbatasan pergerakan ini, maka akhirnya banyak yang berubah, salah satu yang berubah adalah perusahaan-perusahaan mulai membuat kebijakan untuk tidak lagi fokus pada penyediaan ruang kerja,” tambahnya.
Dengan hal tersebut dapat merubah struktur ruang, karena kantor–kantor banyak yang kosong dan perusahaan-perusahaan bakal  mengurangi ruang kantornya, kemudian orang-orang juga semakin jarang berjalan jauh pada akhirnya ruang terbuka menjadi kebutuhan sebagai bentuk kompensasi orang-orang banyak yang berjalan, bersepeda atau yang seperti itu.
Hal lain, meskipun di beberapa kota yang terkena covid-19 ini adalah lebih banyak kalangan menengah ke atas, namun yang terkena dampak terbesar dari covid-19 sebenarnya adalah justru masyarakat menengah ke bawah.
Oleh karena perlu dipikirkan perencanaan kota ke depan sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, (1) perencanaan yang fokus pada penyediaan akses pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan terutama untuk masyarakat bawah, (2) memprioritaskan pembangunan perumahan yang terjangkau dan penyediaan ruang terbuka yang inklusif untuk semua masyarakat, (3) membangun fasilitas yang disebut sebagai active mobility seperti ruang pedestrian dan ruang bersepeda, (4) mendukung infrastruktur yang disebut sebagai tele activities, jadi internet ke depan bukan menjadi barang secondary atau tertiary tetapi menjadi barang yang primer, dan (5) data kesehatan masyarakat harus menjadi bagian sistem yang disebut dalam sistem informasi perencanaan pembangunan kota, pungkasnya. (FAS)