Kajian Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kepemimpinan Lingkungan

Sebuah acara “Speak Up Academic Forum” dan dilanjutkan diskusi panel telah diselenggarakan oleh Forum Doktor LPPM dan Program Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata, pada hari Rabu (12/7) bertempat di ruang Seminar LPPM, gedung Mikael Unika Soegijapraata.
Dengan tema “Membangun dasar yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan melalui kepemimpinan lingkungan” hadir sebagai keynote speaker Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc darl sekretaris 2 Tim Pelaksana TPB/SDGs (BAPPENNAS) dan Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si selaku Ketua BAPPEDA Prov. Jateng.
Dalam paparannya, Ir. Sujarwanto mengemukakan tentang adanya upaya-upaya  yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi jumlah angka kemiskinan  di Provinsi Jateng.
“Angka kemiskinan di Jateng masih cukup tinggi karena masih diatas rata-rata nasional yaitu 12,23 % atau kalau jumlah orangnya adalah sebesar 4.179.000 orang, maka kita terus bertekad menurunkan angka kemiskinan itu dengan cara mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberantas kemiskinan, melalui program-program untuk memenuhi “basic need “nya yaitu (1) papan sandang pangan (2) akses terhadap kesehatan (3) akses terhadap pendidikan (4) sustainbilitas program dengan membuka kesempatan orang miskin untuk berusaha dan bekerja serta akses permodalan yang murah seperti jika di Jateng lebih dikenal dengan kredit mitra 25,” terangnya.
“Kita harapkan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan terkoordinasi serta perencanaan yang baik maka harapannya tahun depan angka kemiskinan turun hingga 11 an %,” sambungnya.
Sementara narasumber kedua Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc dari Tim Pelaksana TPB/SDGs (BAPPENNAS) menegaskan kembali tentang beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa melakukan pembangunan.
“Untuk bisa melakukan pembangunan maka perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut, yang pertama adalah  ada komitmen tidak hanya dari sisi dana tetapi yang terpenting adalah sumber daya manusianya sebagai pelaku political  will maupun political action. Dan yang kedua adalah jelas ukuran pembangunannya baik lahir maupun batin,” tegasnya.
“Yang menjadi tantangan melakukan pembangunan selain indikator ukuran inklusif pembangunannya, juga sinkronisasi dari berbagai program aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah,” tandasnya. (fas)