Magister Hukum Kesehatan Diseminasikan Hasil KKL Mahasiswa di Korea Selatan

 
Program Studi (Prodi) Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata pada hari Minggu (3/2) bertempat di selasar gedung Thomas Aquinas telah mengadakan seminar KKL (Kuliah Kerja Lapangan) dengan tema “Pelayanan Kesehatan di negeri K-Pop”.
Seminar ini diselenggarakan oleh mahasiswa Prodi Magister Hukum Kesehatan Unika angkatan 27 yang beranggotakan 31 mahasiswa, dan dihadiri oleh  Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK) Unika Soegijapranata Dr Marcella Elwina Simandjuntak SH CN MHum, Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Dr Endang Wahyati SH MH, beberapa dosen Magister Hukum Kesehatan serta mengundang narasumber Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah Drs AB Rahman MSI.
Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Dr Endang Wahyati dalam wawancara menjelaskan bahwa Seminar KKL, merupakan diseminasi hasil kegiatan KKL yang merupakan salah satu bentuk kegiatan akademik. “Seminar KKL kali ini menghadirkan narasumber kepala BP3TKI, sebagai wujud realisasi dari hasil kunjungan kami ke KBRI Seoul. Bahwa ada angka yang cukup signifikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan yang mengalami stress bahkan depresi. Oleh karenanya perlu dikaji ulang bagaimana proses tes kesehatan para calon PMI sebelum diberangkatkan ke Korea Selatan, sehingga diharapkan pula dapat menghasilkan PMI yang sehat jasmani dan rohani serta terlindungi kepentingan hukumnya,” jelas Dr Endang.
Sementara narasumber yang dihadirkan yaitu Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah Drs AB Rahman MSI dalam paparannya membahas persoalan tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan. “Kondisi psikologis yang mempengaruhi para tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan adalah saat  mereka pulang kembali ke Indonesia, mereka tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan sementara uang yang mereka kumpulkan makin lama makin menipis untuk segala keperluan sehingga hal ini mendorong mereka untuk kembali lagi ke Korea Selatan dengan berbagai cara, hal ini secara  psikologis membuat mereka  belum siap menerima itu dan menimbulkan polemik. Dan sekarang,  kebanyakan tenaga kerja Indonesia lebih memilih tinggal  lama di Korea Selatan yang akhirnya berakibat over stay di negara tersebut,” jelas Rahman.
Lebih lanjut Rahman juga menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui departemen terkait untuk mengatasi problem yang muncul. “ Kita sudah bekerja sama dengan sektor-sektor terkait, seperti perdagangan, pertanian, peternakan namun sektor-sektor itu kurang menarik bagi mereka karena mereka selama di Korea Selatan banyak berkecimpung di industri, maka salah satu caranya adalah menginvestasikan dana mereka ke sektor-sektor tersebut yang kemudian penanganannya dilakukan oleh keluarga mereka di Indonesia. Sedangkan  untuk seluruh tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke Korea Selatan, awalnya selalu kita training dulu. Salah satunya kita bekali para tenaga kerja tersebut dengan pengetahuan budaya Korea Selatan dan ketrampilan lainnya. Selain itu kita bekali juga dengan pengetahuan terkait peluang-peluang apa yang bisa mereka ambil saat pulang kembali ke Indonesia dengan tabungan yang mereka dapat selama bekerja di Korea Selatan. Hal lain kita juga bentuk komunitas-komunitas yang menjadi wadah bagi mereka untuk bisa saling bertukar informasi perihal peluang usaha yang bisa dipilih setelah kembali ke Indonesia,” tambah Rahman.

 
Pelajari Perkembangan UHC
Dalam seminar ini dibahas pula hasil KKL ke Korea Selatan yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari  perkembangan UHC (Universal Health Coverage) di Korea Selatan yang sekarang ternyata berhasil melaksanakan program tersebut dalam kurun waktu kurang dari dua dekade.
Terkait regulasi dan pelayanan kesehatan, ternyata Korea Selatan tidak kalah unggul dengan negara-negara eropa lainnya. Dengan kecanggihan teknologi seperti adanya Robotic Surgery Korea Selatan sudah menangani 20.000 kasus di tahun 2018, sehingga layak dikategorikan sebagai negara dengan sistem kesehatan yang terintegrasi.
”Untuk kategori sistem jaminan kesehatan, Indonesia dan Korea Selatan cenderung mirip. Namun yang membedakan ialah sistem pengaturan yang disiplin dan jumlah penduduk. Mereka (pemerintah Korea Selatan :red) menyediakan pelayanan kesehatan yang sangat baik untuk warganya. Seperti misalnya kategori penyakit kanker serviks saja, pemerintah Korea Selatan tanggap sekali dalam penanganannya tanpa proses yang berbelit-belit,” jelas dr Patricia selaku ketua KKL angkatan 27 ini.
Dalam pelaksanaan KKL Magister Hukum Kesehatan tersebut juga dibentuk lima kelompok yang diarahkan untuk membuat laporan KKL terkait hukum kesehatan yang ada di Korea Selatan. Adapun judul laporan lima kelompok tersebut yaitu (Kelompok Satu)  Perkembangan bioetik & bio-law Korea Selatan dengan Indonesia, (Kelompok Dua)  Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan The Severance Hospital of Yonsei University Seoul, South Korea, (Kelompok Tiga) Perbandingan Sistem Jaminan Kesehatan Antara Korea Selatan  dan Indonesia. (Kelompok Empat) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia di Korea Selatan, (Kelompok Lima) Perbandingan Regulasi Praktik Kedokteran di Korea Selatan dan di Indonesia. (c.eliz)