Unika Soegijapranata Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BPKN

Unika Soegijapranata pada hari Selasa (21/7) telah menyelenggarakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan tridharma perguruan tinggi di tengah masyarakat.
Upaya Unika dalam menjalin kemitraan dengan BKPN, dirasa semakin penting meskipun kerjasama sebelumnya sudah dijalin cukup lama dan dalam bentuk yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan Unika Soegijapranata Benny Danang Setianto SH LLM MIL, saat dijumpai di ruang kerjanya usai acara penandatanganan.
“Sebenarnya kerjasama dengan BPKN itu sudah berlangsung cukup lama, pertama-tama karena sebenarnya kita punya semangat yang sama yaitu untuk menciptakan kesadaran bagi konsumen di Indonesia bahwa mereka punya hak yang dilindungi, maka ketika kita melakukan penandatanganan nota kesepahaman ini, memang sudah menjadi hal yang layak dan sepantasnya,” papar Benny.
Khusus untuk penandatanganan kali ini, banyak gagasan yang dimunculkan terutama terkait pengembangan teknologi yang sudah dikuasai oleh Unika Soegijapranata saat ini. Hal tersebut tampak diantaranya pada sesi hasil tanya jawab usai acara penandatanganan, yaitu mengenai penyediaan fasilitas mobile bagi konsumen untuk bisa mengadu lewat aplikasi itu.
Ide lain muncul juga dari pihak BPKN yaitu mereka menawarkan komisionernya sebagai narasumber dalam kuliah umum di Unika Soegijapranata. Dan tadi sudah direspon secara positif oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr Octavianus Digdo Hartomo, bahwa FEB siap menjalankan itu, tegasnya.
Sedang Ketua BPKN Republik Indonesia Ir Ardiansyah Parman juga menyampaikan arti strategis nota kesepamahaman yang ditandatangani antara unika Soegijapranata dengan BPKN.
“Melalui kerjasama ini harapannya dapat membangun kebersamaan atau kesamaan persepsi dalam hal perlindungan konsumen sehingga terbangun perlindungan konsumen termasuk dengan undang-undang perlindungan konsumen yang akomodatif dan memberikan kepastian pada upaya perlindungan terhadap hak konsumen,” tutur Ardiansyah.
Melalui kerjasama yang akan menggunakan beberapa instrumen yang akan kita gunakan  nanti, akan mampu membawa kita pada politik hukum yang menciptakan keseimbangan dan keadilan. Peran dan dukungan perguruan tinggi dari dunia akademik sangat membantu mengembangkan diri dalam pengabdian ke masyarakat sebagaimana salah satu amanat tridharma perguruan tinggi.
“Ke depan, saya berbagi keyakinan bahwa kesepakatan kerjasama ini  dapat terselenggara berkesinambungan dan membangun manfaat bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang lebih baik di Indonesia. Peran dan  kontribusi akademik pada perlindungan konsumen merupakan upaya edukasi masyarakat khususnya bagi para milenial. Selain itu, harapannya perguruan tinggi dapat membuka layanan penerimaan pengaduan dengan tujuan menerima pengaduan atau memberikan konsultasi pengaduan konsumen dari masyarakat,” pungkasnya. (fas)