Diskusi "Menguak Tabir Fenomena Prostitusi Online"

Diskusi Hukum dengan mengangkat Tema “ Menguak Tabir Fenomena Prostitusi Online” dengan menghadirkan pembicara Emanuel Boputra, I Nengah Wirta Darmayana, SH, MH, Wartawan Tribun Jateng dan seorang pelaku prostitusi online itu sendiri.
Diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli lalu bertempat di Ruang 107 E Gedung Antonius adalah kegiatan yang diadakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang. Peserta diskusi yang kebanyakan adalah mahasiswa Progdi Ilmu Hukum ini sangat antusias dalam mengikuti diskusi tersebut, dimana terdapat banyak pertanyaan yang terlontar dari para mahasiswa mengenai kasus prostuti online sendiri.
Pada awal sesi dibawakan langsung oleh Bapak Imanuel Boputra, beliau yang merupakan staf pengajar di FHK ini menjelaskan bagaimana Prostitusi itu terjadi seperti halnya ada permintaan pelayanan kebutuhan/pemenuhan hasrat sexual yang senantiasa ada dan cenderung tidak terkendali, terdapat ruang “bebas” untuk pemenuhan hasrat tersebut baik untuk pria maupun untuk wanita. Ruang “bebas” baik disadari (sengaja diciptakan) maupun sebaliknya dan pasar selalu merespon tuntutan kebutuhan dengan menyediakan berbagai kemudahan akses pemenuhan.
Selain itu kegiatan prostitusi ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi dan gaya hidup individu itu sendiri. Hal ini dikarenakan bekerja sebagai tuna asusila memudahkan mereka untuk memperoleh penghasilan yang tidak terbatas tanpa perlu bekerja keras, yang berujung pada dapat teratasinya kesulitan ekonomi yang dialami (meskipun sebagian tidak terbukti), kemudahan mendapatkan penghasilan tanpa perlu persyaratan formal yang tinggi sebagaimana lazimnya dalam dunia pekerjaan dan keterbatasan lapangan pekerjaan yang berbanding terbalik dengan pencari kerja.
Sedangkan pada jaman sekarang ini bekerja menjadi tuna asusila tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi saja, karena menjadikan mereka pekerja sex adalah untuk memenuhi gaya hidup yang Konsumerisme dan Hedonisme mereka terlebih semakin berkembangan teknologi membuat mereka tidak ingin merasa dibawah orang lain.
Meski demikian tetap saja tindakkan asusila tidaklah dibenarkan di negara Indonesia maupun di luar negeri. Seperti yang diungkapkan oleh I Nengah Wirta Darmayana, SH, MH selaku petugas berwajib bahwa dalam peraturan UU No 44 th 2008 menjelaskan bahwa yang mengandung pronografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan petunjuk dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Peraturan tersebut sudah jelas bahwa tindakkan prostitusi itu adalah tindakkan yang melanggar hukum yang berlaku masih saja banyak orang yang bekerja sebagai tuna asusila bahkan ada yang memjajakan diri melalui media sosial.
Hal inilah yang menjadi keprihatian masyarakat, sehingga diharapkan penegakan hukum yang dapat lebih cerdas, perlunya keterlibatan keluarga secara intens dalam membentuk karakter diri, partisipasi Guru, Ulama/Rohaniwan dalam berbagai bentuk pendidikan. (Molly)