Oleh: Aloys Budi Purnomo Pr, Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kevikepan SemarangSemarang
DIAKUI dengan jujur, pandemi Covid-19 telah menggoncang stabilitas (per)ekonomi(an) dunia, termasuk di Indonesia. Pada Maret 2020, penelitian Jeanet Sinding Bentzen, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengkajian Agama, Ekonomi, dan Budaya, menekankan bahwa pandemi mengintensifkan pencarian baru untuk doa. Namun, pandemi juga membuat kerusuhan rasial dan sipil serta ketidakpastian ekonomi meningkat. Kedamaian dan kegembiraan telah digantikan oleh kekhawatiran dan kemarahan.
Bagusnya adalah di samping pergumulan yang berorientasi ekonomis, sebagian besar warga masyarakat menjadi lebih sadar akan kerugian dan kesedihan secara keseluruhan. Keterasingan saat isoman yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri justru membuat kita lebih peka terhadap kesedihan orang lain. Lebih banyak orang merelakan sesuatu – meskipun dalam tingkat yang berbeda – dari kebutuhan akan tisu toilet hingga ketahanan pangan. Untuk kemaslahatan bersama, banyak orang telah memperoleh kesadaran yang meningkat akan kesedihan masyarakat akibat virus corona. Kesadaran baru diperoleh tentang efek generasi rasisme dan ketidakadilan ekonomi yang menimpa banyak orang di berbagai belahan dunia.
Paradigma Ekologi-Ekonomi
Di tengah wabah yang selalu bikin gelisah, kita masih menyaksikan ketidakadilan ekonomi(s). Kita sadari bahwa ketidakadilan ini tidak muncul dengan sendirinya. Ini menunjuk kembali ke model pembangunan yang mengabaikan pentingnya ekologi. Oleh karena itu pentinglah sejenak memeriksa secara singkat jenis bentuk masyarakat yang kita semua derita secara ekologis akibat ketidakadilan ekonomi(s).
Hal itu terutama berlaku bagi masyarakat modern karena ia dibangun di sekitar inti ekonomi, yang dipahami sebagai produksi kekayaan tanpa batas melalui eksploitasi sumber daya alam. Dalam masyarakat modern, ekonomi tidak lagi dipahami dalam pengertian aslinya sebagai pengelolaan kelangkaan yang rasional, melainkan sebagai Hasrat meraih pertumbuhan tanpa batas yang kerap kali mengabaikan aspek kemanusiaan.
Tak bisa dimungkiri, pertumbuhan ekonomi cenderung menghasilkan otomatisasi dan homogenisasi, melulu untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi biaya. Akibatnya, realitas alam dan heterogenitas yang saling terhubung diabaikan. Itulah sebabnya, kita memerlukan paradigma ekologi-ekonomi, yang mengharuskan untuk mempertimbangkan realitas secara lebih luas. Dalam paradigma itu, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pengembangan dan tidak dapat dipandang terpisah daripadanya.
Konsep dan upaya mengejar pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan kemanusiaan (humanism). Di era krisis ekologi yang menimpa Bumi saat ini, sangat dibutuhkan humanisme yang dari dirinya mampu menyatukan berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi, demi suatu visi yang lebih menyeluruh dan terpadu. Itulah sebabnya, kajian masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kajian konteks manusia, keluarga, pekerjaan, perkotaan, dan hubungan setiap orang dengan dirinya sendiri yang menghasilkan cara tertentu untuk berhubungan dengan orang lain dan dengan lingkungan.
Akan selalu ada interaksi antara ekosistem dan hubungan sosial. Kesadarannya adalah bahwa keseluruhan akan selalu lebih besar daripada bagian-bagian segelintir, apalagi dalam orientasi kekuasaan dan keuntungan. Karenanya, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan solidaritas demi keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan.
Pelanggaran Solidaritas
Setiap pelanggaran terhadap solidaritas dan persahabatan masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup menjadi noda besar pembangunan dan nafsu pertumbuhan ekonomi. Lebih parah dan menyakitkan masyarakat adalah ketika upaya-upaya itu juga disertai dengan perilaku yang mengabaikan bahkan melanggar hukum.
Cntohnya, negara-negara yang memiliki undang-undang yang jelas tentang perlindungan hutan, justru menjadi saksi bisu atas banyak pelanggaran terhadap hukum itu sendiri, bahkan secara kasat mata di depan rakyatnya sendiri.
Pengejaran pertumbuhan ekonomi daerah tidak boleh mengabaikan martabat masyarakat setempat (local wisdom). Para elite politik dan kekuasaan dituntut secara conditio sine qua non (tidak bisa tidak) untuk memberi perhatian kepada budaya local.
Hal yang sama berlaku dalam konflik kepentingan lingkungan yang terkait dengan isu-isu lingkungan hidup.
Sudah saatnya, para penguasa dan pengusaha dengan jujur dan rendah hati melakukan dialog yang memperjumpakan antara bahasa ilmiah teknis dan bahasa rakyat. Sayangnya, pencapaian pertumbuhan ekonomi kerap berkelindan dengan visi konsumeristis. Itu tampak dalam kecenderungan menyeragamkan budaya dan mengurangi keberagaman budaya, yang merupakan harta kekayaan umat manusia yang seharusnya dihormati.
Keprihatinan mendalam sekarang ini adalah bahwa eksploitasi dan degradasi lingkungan hidup tidak hanya dapat menguras sumber-sumber daya mata pencaharian setempat, tetapi juga melemahkan keterampilan sosial yang telah memungkinkan suatu cara hidup yang sejak lama membentuk identitas budaya serta makna hidup dan tinggal bersama.
Karena itu, pentinglah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat dan tradisi budaya mereka. Mereka bukan hanya suatu minoritas di antara yang lain, tetapi mereka harus menjadi mitra dialog utama, terutama ketika dikembangkan proyek-proyek besar yang mempengaruhi wilayah mereka (Paus Fransiskus, 2015, Ensiklik Laudato Si’, 145-146).
Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang memerhatikan masyarakat adat dan kekayaan alamnya tanpa sikap eksploitatif, akan menghadirkan kesejahteraan integral yang bermartabat.
►Tribun Jateng 26 Agustus 2021 hal. 2
