2,5 Tahun Kinerja Gubernur Ganjar Dapat Nilai A Plus

(Suaramerdeka) – SEMARANG,   Kinerja Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam 2,5 tahun kepemimpinannya mendapat nilai A+. Penilaian itu berdasarkan pencapaian keberhasilan 88,13 persen dari target indikator kinerja.
Guru Besar Akuntansi Unika Soegijapranata Prof Andreas Lako mengatakan, dirinya meneropong 455 target indikator kinerja pembangunan Pemprov Jateng tahun 2015. Dari 455 indikator itu; 88,13 persen tercapai, sedangkan 11,87 persen belum tercapai.
“Dibandingkan 2015, capaian target indikator pun meningkat. Kalau dari akademis, nilai 88,13 persen ini bisa dinilai A plus, sudah bisa naik kelas,” katanya, dalam Dialog Interaktif Gubernur dan Ketua Pansus LKPJ DPRD Jateng Fery Firmawan di Gedung Thomas Aquinas, Unika Soegijapranata, Senin (2/5).
Selama dipimpin Ganjar, menurut Andreas, tren pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2013-2015 selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2015 pertumbuhan ekonomi Jateng 5,67 persen, sedangkan nasional 4,73 persen.
“Dampaknya terlihat pada kesejahteraan masyarakat dan turunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kesenjangan sosial ekonomi di Jateng juga paling rendah dibanding provinsi lain di Jawa. Dua tahun Jateng bertahan di angka 0,38 lainnya di atas 0,40,” papar Kepala LPPM Unika Soegijapranata itu.
Dialog tersebut digelar, menyusul kritik Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPj) DPRD Jateng yang menilai gubernur gagal memenuhi target dan tidak konsisten menjalankan visi misinya.
Dialog interaktif yang memakan waktu hampir dua jam itu berlangsung menarik. Beberapa kali, Ganjar dan Ferry terlibat debat data dengan nada tinggi.
Menurut Andreas, LKPJ Gubernur sudah memaparkan outcome-nya. “Bagi saya DPRD kurang tepat menggunakan indikator pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi dan target. Karena target seringkali politis, ambisius dan tidak masuk akal, paling realistis ya mengukur menggunakan pertumbuhan kinerja antar waktu atau periode,” jelasnya.
Pakar ilmu pemerintahan dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menyatakan, debat interaktif merespon LKPJ Gubernur adalah warna baru dalam pendidikan politik masyarakat. Sebab pertanggungjawaban gubernur sebenarnya kepada rakyat bukan DPRD.
Ketua Pansus LKPJ Fery Firmawan mengakui banyak keberhasilan pembangunan di era Ganjar. Namun menurutnya harus diakui juga bahwa masih ada target yang belum tercapai. “Yang masih gagal mencapai target ini juga harus disampaikan. Ini sesuai fungsi pengawasan Dewan,” katanya.
Tautan : http://berita.suaramerdeka.com