Pandemi covid-19 membuat pembangunan infrastruktur terhambat. Beberapa proyek pembangunan mengalami penundaan.
Menurut Ketua Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Unika Soegijapranata, Dr Rr Retno Susilorini kondisi krisis pandemi covid-19 masih melanda Indonesia dan dunia.
Dia menuturkan, dengan jumlah penderita covid-19 yang masih tinggi tentu mempengaruhi kehidupan di segala aspek, baik itu di Indonesia maupun di dunia secara umum.
"Ada kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang mestinya harus bersama-sama oleh seluruh umat manusia ini dicapai pada tahun 2030. Ini adalah tepat 10 tahun sebelum tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut,” terang Dr Retno kepada Tribun Jateng, Sabtu (25/7/2020).
Tidak dipungkiri pula pandemi covid-19 ini juga berpengaruh pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Satu di antaranya adalah pembangunan jalan tol tanggul laut Semarang-Demak yang masalahnya sudah hampir 10 tahun belum terselesaikan.
"Pembangunan infrastruktur sendiri berkaitan dengan proyek-proyek konstruksi yang tengah berjalan. Dan dalam masa pandemi ini mengalami ‘shock’ karena tiba-tiba yang berpengaruh itu adalah supply dan demand," ungkapnya.
Jadi, lanjutnya dalam masa pandemi mengalami kemandekan dalam proses pembangunan. Hal itu sebagai efek dari ‘lockdown’ atau ‘shutdown’ yang terjadi di beberapa negara di luar Indonesia.
"Kemudian yang sekarang ini terjadi adalah masa ‘after shock’, yaitu masa yang memasuki era new normal. Hal tersebut karena di dunia konstruksi tidak bisa dilakukan secara 100 persen daring," terangnya.
Menurtnya, ini menjadi tantangan yang melibatkan sumber daya manusia, supply, manajemen, dan pasti melibatkan ranah hukum yaitu kontrak-kontrak yang berjalan.
“Masalah yang dihadapi pembangunan infrastruktur di masa pandemi covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan pekerja. Selain itu keterlambatan maupun penundaan supply bahan bangunan dan peralatan konstruksi, kegelisahan klien, dan pemberi pinjaman atas pendanaan proyek konstruksi. Karantina dan pelarangan perjalanan material atau peralatan proyek, masalah hukum dan ketidakpastian global juga menjadi kendala,” ucapnya.
Dengan demikian yang bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan adalah duduk bersama dan membahas kembali kontrak-kontraknya. Kemudian keadaan kesehatan jelas harus dikelola dengan baik agar para pengaku kepentingan seperti pekerja maupun para pemegang keputusan dapat mendukung agar proyek itu jalan kembali.
“Maka muncul Intruksi Menteri Nomor 02/IN/M/ 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Serta pemerintah memandang perlu adanya percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19),” tandasnya.
