- Kapal Tenggelam, Delapan Tewas
JAKARTA– Kementerian Perhubungan perlu campur tangan membenahi transportasi perairan di daerah yang rawan kecelakaan hingga sekarang.
Saran itu disampaikan pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno terkait kecelakaan yang menimpa KM Anugerah Express di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (1/1). Djoko mengatakan, tahun lalu, tepatnya Selasa (25/7), speedboat Rezeki Baru Kharisma terbalik di perairan Tarakan.Speedboat terbalik, 200 meter dari Pelabuhan Tengkayu. Sepuluh penumpang tewas, 11 selamat, dan empat lainnya hilang. ”Awal 2018, terulang lagi kecelakaan perairan. Speedboat Anugerah Express, dengan data sementara delapan penumpang meninggal,” kata Djoko.
Dua speedboat tersebut melayani rute TarakanTanjung Selor. Rute ini sangat ramai dengan frekuensi penyeberangan tinggi. Namun kondisi pelabuhan tempat penumpang berangkat dan tiba, masih minim pelayanan yang menyangkut aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. ”Dermaga tidak steril. Semua orang dan ragam kendaraan bisa masuk tanpa pengawasan yang ketat dari petugas,” ujarnya.
Meskipun pelabuhan ini dikelola pemda, namun standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan tidak boleh diabaikan. ”Kementerian Perhubungan perlu campur tangan membenahi transportasi perairan di daerah yang masih banyak masalah, agar publik yang menggunakan speedboat tidak menjadi korban sia-sia berikut,” kata Djoko. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh korban kapal cepat Anugrah Express di perairan Sungai Sesayap, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Senin (1/1/2018) pukul 08.30 WIB.
Dirjen Hubla menyatakan telah mendapat laporan soal kecelakaan kapal cepat Anugrah Express yang berangkat dari Tanjung Selor menuju Tarakan. Dia juga memerintahkan jajarannya, dalam hal ini Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Tanjung Selor, dan Kepala UPT di sekitarnya untuk mengerahkan bantuan dalam mengevakuasi para korban yang belum ditemukan. ”Saya menyampaikan bela sungkawa kepada korban musibah kecelakaan kapal cepat yang terjadi pagi tadi dan saya telah memerintahkan jajaran Ditjen Hubla untuk memberikan pertolongan kepada korban musibah kapal tersebut sebaik-baiknya,” kata Agus.
Sementara itu, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Capt Jhonny R Silalahi menyebutkan, kapal cepat dengan panjang 14 m, lebar 2,7 m berbobot 6 GT dengan nomor lambung No.028 KLU-3 itu, sesuai manifes mengangkut 43 penumpang dewasa, lima anakanak, dan tiga awak kapal, termasuk nakhoda. ”Dari jumlah tersebut, dilaporkan per sore ini (1/1), korban yang diselamatkan 43 penumpang, termasuk awak kapal. Delapan penumpang ditemukan meninggal,” kata Jhonny. Kapal buatan 2010 dan berbahan fiberglass itu dinyatakan laik laut dengan surat keselamatan kapal yang dikeluarkan Kepala UPPKelas III Tanjung Selor pada 20 November 2017. Surat masih berlaku sampai 19 Mei 2018. ”Saat kejadian, kondisi cuaca di perairan Sungai Sesayap normal,” ungkap Jhonny.
Tim SAR yang membantu evakuasi korban musibah kecelakaan kapal cepat Anugrah Express dimaksud, terdiri atas Syahbandar UPP Tanjung Selor, Basarnas Tarakan, KP3 Polres Bulungan, Pos AL Tanjung Selor, Dishub Kab. Bulungan, Dinas Kesehatan Kab. Bulungan dan dibantu kapal cepat reguler yang berada di pelabuhan Kayan 11 Tanjung Selor. ”Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Tim SAR terpadu yang telah berhasil mengevakuasi seluruh korban musibah kecelakaan kapal cepat Anugrah Express tadi pagi,” tutur Jhonny. Jauh sebelum kecelakaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Perkapalan dan Kepelautan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.003/13/16/DK.16 tentang Peningkatan Keselamatan Kapal, tertanggal 16 September 2016. Berdasar Surat Edaran tersebut seluruh UPT Perhubungan Laut untuk meningkatkan pengawasan keselamatan kapal, khususnya kapal kecepatan tinggi dengan mesin di dalam (inboard engine) maupun mesin tempel (outboard engine). UPT juga harus memastikan setiap pemilik, operator, dan nakhoda kapal melaksanakan dan melaporkan halhal yang menjadi persyaratan keselamatan sebelum kapal berangkat. Pemerintah menegaskan, keselamatan pelayaran sudah harus menjadi kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama.
Sumber : http://www.suaramerdeka.com, e-paper Suara Merdeka hal. 1, hal. 7
