Pameran tunggal seni rupa karya Muji Konde bertajuk ”Petrus” telah digelar selama sembilan hari, 1- 9 Desember di Pojok Kreatif kantor Biro Kota Suara Merdeka, Jalan Merak 11A, Semarang, komplek Kota Lama. Sebagai penutup, dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK) dan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan (PMLP) Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Benny D Setianto memberikan orasi budaya, Jumat (9/12).
Orasi budaya yang dipaparkan Benny dikemas dalam judul ”Peradaban Hidup: Melawan Kematian dan Lupa untuk Penegakan HAM”. Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pembahasan utama dalam berbagai kegiatan yang digelar selama pemeran berlangsung. Merujuk tentang tema yang diangkat oleh Muji Konde dalam karyanya yakni peristiwa penembak misterius (Petrus) yang terjadi pada 1980-an. ”Sejarah munculnya hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan munculnya demokrasi.
Perebutan kekuasaan yang dimiliki kaum aristrokasi (bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil, yang mendapat keistimewaan, atau kelas yang berkuasa) yang oligarkis (demokrasi mengacu pada berbagai jenis sistem yang berkuasa), oleh masyarakat membuat perpidahan yang tadinya dikuasai segelintir manusia berdasarkan keturunan saja, menjadi milik semua umat manusia,” kata Benny dalam pemaparannya.
Kehidupan Pribadi
Memberikan hak kepada semua orang, kata dia, mengandaikan bahwa semua orang menjadi sebuah pribadi yang layak dimaknai kehidupannya pribadi per-pribadi. Tidak masuk ke dalam gerombolan besar yang abstrak yang disebut warga negara ataupun rakyat. Akibatnya, setiap kebijakan negara yang mengatasnamakan rakyat atau warga negara memiliki tolok ukur tidak saja secara keseluruhan, tetapi kehidupan pribadi para anggotanya.
Kebebasan Berinteraksi
”Pada tahap inilah penegakan HAM adalah juga pemberian kehidupan pribadi kepada individu. Ketika masing-masing individu dihargai sebagai pribadi dan kebebasan untuk berinteraksi, maka akan memunculkan peradaban hidup,” tuturnya.
Menurutnya, pemahaman yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia selama ini adalah HAM dipahami sebagai hak yang secara universal melekat pada setiap manusia, sejak dia dilahirkan sebagai manusia.
Hal itu memunculkan keresahan tentang permasalahan HAM menyangkut perdebatan hak hidup yang dimiliki oleh janin. ”Jika hendak setia dengan pemahaman tersebut, semestinya perdebatan akan janin yang belum dilahirkan tidak akan muncul,” jelasnya. Kemudian, Benny menerangkan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak bisa ditawar lagi sebaga bagian dari HAM.
Ia menyebut Pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Isi pasal tersebut menurutnya, hukuman mati tidak bisa dilaksanakan jika merujuk kepada apa yang dipahami dalam konvensi internasional tentang hak sipil dan politik. ”Perjanjian tambahan kedua yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada 15 Desember 1989 menekankan kepada perlunya menghapus hukuman mati sebagai penerapan dari tidak dapat dikuranginya hak untuk hidup,” paparnya. ( http://berita.suaramerdeka.com , Suara Merdeka 13 Desember 2016 hal. 28 )
