Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memacu kesadaran membayar pajak dan memperkenalkan pajak sejak dini lewat kegiatan ‘Pajak Bertutur’, Jumat (9/11).
Kegiatan pajak bertutur itu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Jateng. Kegiatan itu digelar di berbagai jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
Kemarin, Pajak Bertutur di Semarang digelar di Unika Soegijapranata Semarang, serta SD dan SMA Nusaputera Semarang. Kegiatan serupa juga digelar di semua wilayah Jateng yang ada kantor pajak
Kepala Kanwil DJP Jateng 1, Irawan mengatakan, tujuan utama kegiatan Pajak Bertutur itu mengedukasi tentang perpajakan, yaitu bagaimana generasi muda mulai diperkenalkan tentang pajak, sehingga nantinya mereka menyadari kenapa membayar pajak itu merupakan hal penting.
"Terutama untuk mahasiswa, karena sebentar lagi mereka akan memasuki dunia kerja, dan mungkin ada yang menjadi pengusaha. Jadi paling tidak, mereka sudah mengetahui kalau seorang pengusaha harus membayar pajak," katanya.
Irawan menuturkan, target khusus dari Pajak Bertutur itu adalah supaya semakin banyak yang mengetahui dan paham tentang pajak.
Adapun, Plh Kepala KPP Pratama Semarang Tengah II, Farid Hidayat menyampaikan, para siswa sebagai generasi muda perlu mengenal apa itu pajak dan apa manfaat pajak.
Menurut dia, hal itu mengingat mereka-lah yang akan menjadi pembayar pajak masa depan, di mana mereka adalah Patriot Bangsa dan Pahlawan Masa Kini.
"Budaya sadar pajak harus ditanamkan sejak dini, melalui pendidikan untuk membentuk karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan bela negara, melalui kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan," ungkapnya.
Farid menyatakan, Pajak Bertutur merupakan rangkaian dari Kegiatan Program Pekan Inklusi 2018, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pajak, dan program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan kepada masyarakat.
Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sekaligus penanggung jawab kegiatan, Reni Aryanthi mengungkapkan, materi Pajak Bertutur antara lain menyampaikan bahwa 85 persen APBN Indonesia berasal dari pajak.
"Kita tidak bisa mengandalkan pengelolaan sumber daya alam (untuk memberikan pendapatan negara-Red), apalagi mengandalkan utang. Jangan sampai nanti generasi kita mendatang menanggung hutang negara," jelasnya.
