“Tarif batas atas* untuk melindungi konsumen. Tarif batas bawah agar bisnis transportasi tersebut tetap terjaga keberlangsungannya.”
Mulai 1 April 2017, revisi Permemhub 32/2016 akan diterapkan setelah dilakukan revisi dengan menerima beberapa masukan. Istilah taksi konvensional harus diganti dengan taksi resmi (legal) sesuai UU 22/2209 LLAJ. Ada ”taksi resmi” di Semarang dan Solo Jawa Tengah sudah beraplikasi (TAKSI KOSTI), cukup banyak juga peminatnya. Namun kalah pamor dibanding taksi on line yang bermodal besar.
Permintaan pengelola transportasi on line ada jalur khusus saat ”KIR” agak berlebihan. Karena semua kendaraan di -KIR juga harus ikut antri. Artinya, sekarang jumlah kendaraan on line jumlahnya tidak terhingga. Jangan sampai ”KIR” dianggap sumber pendapatan bagi daerah. Tapi KIR adalah upaya melihat kelaikan kendaraan apakah masih dapat beroperasi dengan baik atau tidak, supaya jika membawa penumpang, kendaraan dijamin aman. Meski KIR tiap 6 bulan sekali, jika ada pool, setiap saat akan beroperasi dapat diperiksa lebih dulu.
-
Taksi resmi on line - ”Taksi KOSTI” dikelola oleh para sopir, merupakan koperasi taksi milik sopir. Pasti ada yg senang dan tidak senang dan itu hal wajar. Namun, negara ”wajib melindungi” pengusaha yang ada dan warga yang akan menggunakannya.
Pembatasan kuota itu penting untuk menjaga agar tidak over supply yang berujung keburukan pelayanan, rebutan penumpang, saling banting tarif. Jika dibebaskan, tidak mendukung keberadaan transportasi umum yang sedang proses pembenahan dan cenderung menambah kendaraan pribadi. Transportasi on line menginginkan sebanyak mungkin kendaraan ikut programnya, tapi tidak memikirkan keberlanjutannya. Bagaimana jika yang ikut program transportasi on line adalah mobil cicilan yang setiap bulan wajib mengangsur. Sumber pendapatan tiap bulan mencukupi. Akhirnya, kendaaran tersebut akan disita dan pemilik mobil bangkrut. Karena tidak ada jaminan.
Untuk dapatkan kuota adalah dimulai dengan kajian kebutuhan *demand.* Jika supply melebihi demand, tentunya akan berakhir dengan kerugian. Harus ada *keseimbangan supply dan demand*. Perusahaan aplikasi tidak menanggung itu, karena mereka tidak investasi kendaraan, beda dengan taksi resmi.
Jika selama ini ada permainan dalam hal kuota, hal itu harus diubah. Bentuk institusi yang terdiri dari unsur pemerintah, anggota dewan, lembaga konsumen, akademisi, praktisi bisnis transportasi yang akan membantu itu. (►http://www.wartosolo.com)
