The Java Institute (TJI) sebuah lembaga yang bernaung di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Soegijapranata Semarang selenggarakan Seminar online dengan tema Dampak Jalan Tol terhadap Pulau Jawa yang diselenggarakan pada Kamis dan Jumat, (4-5/6/2020).
Dalam seminar yang dilaksanakan selama dua hari itu menghadirkan beberapa narasumber dan pemakalah dari berbagai tema mengenai dampak jalan tol.
Pembicara tersebut di antaranya Ir Djoko Setijowarno Pengajar sekaligus Pengamat Transportasi Indonesia, Dr Retno Susilorini Ketua Program Studi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan Unika Soegijapranata, dan sebagainya.
Dalam paparannya, Djoko Setijowarno menyampaikan mengenai potret jalan tol di Indonesia.
Dia mencatat, sejarah jalan tol di Indonesia dimulai sejak tahun 1978 yakni dengan dioperasikannya jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) dengan panjang 59 kilometer.
Jalan yang diresmikan Presiden Soeharto pada 14 Agustus 1979 itu setiap pemakai dikenai biaya retribusi sebesar Rp 13 per kilometer untuk mobil sedan dan sejenisnya.
Lalu, untuk jenis truck dan semacamnya dikenai biaya Rp 20 per kilometer.
"Jadi, sejarah tol pertama di Indonesia ini mulai dibangun pada 1975.
Anggaran pembangunan tol Jagorawi ini merupakan anggaran dari pemerintah pusat dan pinjaman dari Jepang, lalu untuk pemanfaatan diserahkan pada PT Jasa Marga (persero) Tbk sebagai penyertaan modal," ucap aggota Masyarakat Transportasi Indonesia itu kepada Tribun Jateng, Kamis (4/6/2020)
Dia menyampaikan, mulai tahun 1987 pihak swasta yakni PT Citra Marga Nusa Persada mulai mengoperasikan ruas tol Cawang-Tanjung Priok sepanjang 16 kilometer, dengan rincian sepanjang 12 kilometer merupakan jalan layang atau flyover.
"Jadi, ruas tol Cawang-Tanjung merupakan jalan tol layang atau flyover pertama di Indonesia.
Jadi, merujuk data Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) hingga tahun 2007 sepanjang 553 kilometer jalan tol dibangun dan dioperasikan.
Dari total panjang tersebut 418 kilometer jalan tol tersebut dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan 135 kilometer sisanya dioperasikan oleh swasta lain," tuturnya.
Djoko Setijowarno menuturkan, pada periode tahun 1995 hingga 1997 Pemerintah Indonesia melakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol melalui tender 19 ruas sepanjang 762 kilometer.
"Namun, pembangunan itu terhenti akibat adanya krisis moneter yang terjadi pada Juli 1997.
Adanya krisis moneter tersebut pemerintah harus menunda program pembangunan jalan tol dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1997," ungkapnya.
Akibat adanya penundaan tersebut, lanjut Djoko pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami stagnasi.
Hal itu terbukti dengan dengan hanya terbangunnya jalan tol sepanjang 13,3 kilometer pada periode 1997 hingga 2001.
Dengan adanya pergantian rezim dan pemerintah dari Orde Baru ke Reformasi, pembangunan jalan tol di Indonesia mulai dilakukan kembali.
Maka, tutur Djoko, pada tahun 2002 pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 15 Tahun 2002 tentang penerusan proyek infrastruktur.
"Pemerintah juga melakukan evaluasi dan penerusan terhadap pengusahaan proyek-proyek jalan tol yang tertunda.
Mulai tahun 2001 sampai 2004 terbangun 4 ruas jalan dengan panjang total 41,8 kilometer," ungkapnya.
Selanjutnya, pada tahun 2004 terbit Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengamanatkan badan pembentukan BPJT sebagai pengganti peran regulator yang selama ini dipegang oleh PT Jasa Marga.
"Maka, di masa mendatang pemerintah akan mendanai pembangunan jalan tol dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, program kerjasama swasta-publik (public private partnership) atau PPP, dan serta pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dengan operasi pemeliharaan oleh swasta," tuturnya.
