SEMARANG (KRjogja .com)– Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berharap, ada peningkatan dana penelitian (riset) untuk anggaran tahun 2016 yang sementara ini disetujui DPR sebesar Rp 1,365 triliun atau sama persis dengan anggaran tahun 2015.
Sejak digabungnya Ristek dan Dikti menjadi satu kementrian maka penelitian dan pengabdian masyarakat jadi core (bagian utama). Dan saat ini gairah para dosen meneliti semakin tinggi, dengan bukti proposal penelitian yang masuk ke Dikti yang rencananya didanai di tahun 2016 sebanyak 14.000 atau meningkat dari 12.000 tahun 2015 sementara dananya tetap Rp 1,365 T. Kami berharap DPR masih bisa menaikkan dana penelitian tahun 2016 lewat RAPBN Perubahan yang dalam waktu dekat akan menjadi pembahasan di DPR.
Demikian dikatakan Direktur Riset dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenristekdikti Prof Dr Ocky Karna Radjasa DEA, pada seminar nasional “Arah kebijakan Nasional Tentang Riset dan Pengabdian Masyarakat dan Implikasinya bagi PT” yang diselenggarakan Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Kamis (17/12/2015).
Seminar yang dibuka Rektor Unika Prof Dr Ir Y Budi Widianarko MSc dan dimoderatori Kepala LPPM Unika Soegijapranata Prof Dr Andreas Lako tersebut menampilkan nara sumber lain di antaranya Rektor ITB Prof Dr Ir Kadarsah Suryadi DEA, Rektor Unika Prof Dr Ir Y Budi Widianarko MSc dan Direktur Riset PT hartono Istana Teknology Ir Adi Susanto.
“Terkait penggunaan dana riset maka dana tersebut akan dibagi dua yaitu 30 persen untuk dana kompetitif nasional. Siapapun boleh terbuka maju mendapatkannya, biasanya untuk kalangan yang punya track rekord bagus, sedangkan 70 persen sisanya untuk desentralisasi. Saya tetap komitmen masih desentralisasi, karena sebagian besar Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia masih ada di level bawah kalau diukur pada basis kinerja penelitian” ujar Prof Dr Ocky yang juga dosen Undip ini.
Lebih lanjut menurutnya, saat ini Dikti mengelompokkan PT Indonesia sebanyak 3.294 buah menjadi 4 kelompok berbasis kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat yaitu kelompok Mandiri (14 PT), Utama (36 PT), Madya (79) dan Binaan (772) dan sisanya tidak masuk di 4 kelompok tersebut tetapi dimasukkan kategori binaan. Sehingga total yang dibina sebanyak 60 sampai 70 persen. Terjadi jomplang atau gap luar biasa antar PT di Indonesia sehingga pendanaan dipisah 70 persen untuk dana desentraliasi PT sesuai peringkat tersebut. Sgi)
Sumber : krjogja.com
