SEMARANG, suaramerdeka,com – Pemerintah harus memberikan pendampingan bagi masyarakat miskin untuk mendapat penghasilan sendiri tanpa menunggu bantuan. Diibaratkan diberi kail tanpa tau fungsi kegunaan kail untuk memancing.
Hal itu diutarakan Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang Shandy Jannifer Matitaputty SE MSi.
Dalam pandangannya, upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melibatkan masyarakat miskin dalam membangun infrastruktur menggunakan dana desa masih setengah jalan. Pemerintah tetap harus memberi pendampingan agar ‘tidak menjadi kail tanpa mengajarkan memancing’.
“Orang miskin itu, selain dia tidak punya pendapatan yang cukup untuk membeli raskin, dia juga tidak punya keberdayaan untuk bekerja. Sehingga, pembangunan infrastruktur tanpa pendampingan itu menjadi hal yang seperti memberikan kail tapi tidak pernah mengajarkan cara memancing. Kalau seperti itu, bantuan akan dibuat mainan oleh orang miskin atau itu terjadi karena disebabkan faktor dia tidak tahu untuk apa. Dia jual lagi,” terangnya.
Padahal lanjutnya, kail itu diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang agar keluarga miskin memperoleh penghasilan sendiri. Mengenai pendampingan, Shandy berpendapat butuh waktu yang lama antara tiga hingga empat tahun dengan cara menarik akar budaya mereka.
“Akar budaya tidak dihilangkan, tapi didekati secara personal, kemudian membuat mereka merasa aman. Karena orang miskin itu biasanya hidup secara komunitas, maka dientaskannya juga secara komunitas. Pendampingan secara komunitas itu sebenarnya dalam tanda kutip seperti mengajarkan memancing. Mulai dari penyediaan infrastruktur sampai dengan infrastruktur ini untuk apa dan akhirnya mereka kelola sendiri infrastruktur itu,” paparnya.
(Cipi Rifki/CN34/SM Network)
sumber : berita.suaramerdeka.com
