Atas dedikasinya menjalankan tugas pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk mewujudkan negara berdaya saing. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dianugerahi Soegijapranata Awards 2019.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Rektor Unika Ridwan Sanjaya pada acara Peringatan Dies Natalis Ke-37 Unika di Auditorium Unika Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/8) kemarin. Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mewakili Menteri Basuki.
Soegijapranata Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan Bangsa Indonesia. Penghargaan diberikan rutin setiap tahun bertepatan pada puncak rangkaian Peringatan Dies Natalis Unika.
Menurut Ridwan, Menteri Basuki memiliki optimisme dan tidak mengenal menyerah dalam membangun infrastruktur. Nama Basuki Hadimuljono sebagai penerima penghargaan pun merupakan usulan Fakultas Teknik selaku panitia Dies Natalis Unika yang kemudian dipertimbangkan melalui rapat pimpinan universitas dan Yayasan Sanjaya.
“Menteri Basuki memiliki komitmen, semangat, dan langkah-langkah konkrit dalam pembangunan infrastruktur untuk kemajuan Indonesia,” kata Ridwan.
Menteri Basuki melalui sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga menyampaikan terima kasih, rasa hormat dan bangganya untuk dapat mewakili Keluarga PUPR menerima penghargaan ini dengan penuh tanggung jawab.
“Saya mendedikasikan penghargaan ini untuk Kementerian PUPR, keluarga, dan generasi muda agar terus melanjutkan, menjaga, dan memelihara tren pembangunan infrastruktur yang telah kita upayakan selama ini,” ucap Menteri Basuki.
Bersamaan dengan acara tersebut, disampaikan pula orasi ilmiah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan tema Keadilan Ekologis Dalam Pembangunan Infrastruktur.
Selain aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan aspek ekologi yaitu kemampuan daya dukung lingkungan dan tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung pembangunan jangka pendek hingga jangka panjang.
Kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat harus mampu mendorong peningkatan kualitas ekologi dalam keseluruhan proses pembangunan yang meliputi Survey, Investigation dan Design, Land Acquisition, Operation dan Maintenance serta Construction (SIDLACOM).
Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan ekologis tampak pada konsep green infrastructure, seperti green construction yang mulai diterapkan di dunia konstruksi Indonesia.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga saat menyampaikan orasi ilmiah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan tema Keadilan Ekologis Dalam Pembangunan Infrastruktur. (dok. Kementerian PUPR)
Green infrastructure adalah sebuah gerakan berkelanjutan yang mencita-citakan terciptanya konstruksi infrastruktur yang ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta berbiaya rendah dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemakaian produk konstruksi.
Pemilihan material yang dapat diperbaharui, didaur ulang dan digunakan kembali dapat meminimalisir dampak pada lingkungan. Semua konsep keberpihakan terhadap lingkungan tersebut juga mempertimbangkan efektivitas biaya dan kemudahan pemeliharaan.
Sebagai contoh, berbagai terobosan baru dalam dunia konstruksi jalan memperkenalkan berbagai material struktur yang saat ini menggunakan limbah sebagai salah satu komponennya, seperti pemakaian limbah plastik, fly ash, silica fume pada beton siap pakai dan beton pracetak.
Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, perlu memperhatikan pemanfaatan material lokal dan mengadaptasikan kekayaan budaya setempat ke dalam desain infrastruktur.
►https://www.radarpena.id/nasional/2019/08/06/menteri-pupr-dianugerahi-soegijapranata-awards-2019/
