SOAL BOBROKNYA LAYANI PEMUDIK
Musim mudik kali ini tak seperti yang digembor-gemborkan pemerintah. Jangankan menghilangkan macet, janji Presiden Jokowi mengurangi macet saja, nggak berhasil. Namun, alih-alih mengakui kegagapannya melayani para pemudik, para menteri terkait malah terkesan saling lempar tanggung jawab dan cari aman.
Ada dua menteri yang paling disorot publik terkait kemacetan di pintu keluar Tol Brebes Timur alias Brexit. Mereka adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kemarin, kedua menteri itu sudah ngantor seperti biasa.
Lalu apa tanggapan Menhub? Eks Dirut Kereta Api itu enggan berkomentar banyak. Dia bilang, soal kemacetan di jalan tol sebaiknya ditanyakan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), karena badan tersebut yang punya kewenangan. Badan ini ada di bawah Menteri PUPR. "Jadi tanya Menteri PUPR," kata Jonan, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Jonan mengungkapkan, kemacetan di Pintu Tol Brebes alias Brexit tak terelakkan karena pintu tol itu bukan pintu keluar utama. Karena itu, saat terjadi lonjakan ribuan mobil, pintu Brexit tidak mampu menampung volume kendaraan hingga terjadi stagnansi alias grid lock. Dia bilang, kasus seperti ini bisa dihindari jika ruas tol Cipali diteruskan pembangunannya hingga Semarang.
"Mudah-mudahan tahun depan kalau Pak Menteri PUPR menjelaskan itu bisa sampai Semarang mungkin kemacetannya akan sangat berkurang. Karena pintu tol di Semarang itu nanti bisa besar kayak di Cikarang Utama," ujarnya.
Lalu bagaimana tanggapan Menteri Basuki? Dia mengatakan, pemerintah akan segera menggelar evaluasi penanganan kemacetan selama arus mudik dan balik selama libur Lebaran tahun ini. Termasuk yang jadi poin evaluasi adalah insiden pemudik yang meninggal lantaran terjebak macet.
Kapan evaluasinya? Kata dia, ketika program mudik tahun ini selesai. "Karena namanya tim terpadu kan ada di Kemenhub. Setelah selesai mudik kami kumpul nanti evaluasinya di sana," kata Basuki, usai bersalaman dengan anak buahnya, di kantornya.
Soal kemacetan di Brexit, Basuki kembali bilang tak ingin membela diri atau mencari kambing hitam. "Yang jelas semua pihak harus kerja sama mengatasi kelancaran lalu lintas saat mudik maupun arus balik Lebaran," kata Basuki.
Dia bilang, kelancaran arus mudik dan balik dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu penyediaan prasarana, rekayasa lalu lintas dan terakhir perilaku pengemudi. Soal omongan Menhub bahwa kemacetan di Brexit adalah tanggung jawab Kementerian PUPR, Basuki berjanji akan mempercepat pembangunan infrastruktur tol TransJawa minimal sampai Pemalang, Jawa Tengah.
Jalurnya pun akan dibuat lebih lebar dari Brebes. Tidak hanya tol TransJawa, pemerintah juga akan fokus membenahi jalan nasional dan perlintasan. Bahan evaluasi lain adalah tempat peristirahatan di jalan tol yang memiliki kontribusi munculnya kemacetan di jalan tol.
Pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan kemacetan panjang arus mudik adalah bukti ketidaksiapan pemerintah mengantisipasi arus mudik.
Ada sejumlah masalah. Pertama, pemerintah terlalu mengandalkan jalan tol untuk jalur mudik. Sejak awal, pemerintah gembor-gembor bahwa mudik lewat tol akan lancar. Karenanya, para memudik akhirnya memilih jalur tol.
Ini berdampak luar biasa. Jadi bumerang dan bikin celaka. Semua pemudik memilih lewat tol sehingga semua menumpuk sehingga terjadi kemacetatan panjang.
"Pembangunan infrastruktur sudah benar, tapi jangan pernah mengandalkan tol untuk mudik," kata Djoko, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Dia bilang, jalan tol tak akan pernah cukup menampung volume kendaraan para pemudik. Karena itu, dia menyarankan untuk menghentikan propaganda bahwa mudik lewat tol akan lancar. Seiring itu, adalah perbaikan angkutan umum. Terminal-terminal di daerah untuk tujuan Jakarta harus diperbaiki.
"Saat jadi Walikota Solo, Presiden Jokowi begitu concern membenahi transportasi publik. Ini yang harus dilanjutkan," kata Djoko.
Dia bilang, kemacetan di Brexit harus jadi bahan evaluasi dan pembelajaran.
"Para menteri jangan saling menyalahkan. Tapi segera evaluasi bagaimana tahun depan tidak terjadi lagi. Percuma kalau saling menyalahkan. Karena tiap menteri punya tugas masing-masing," tuntasnya.
Pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, para menteri terkait lebih terlihat cuci tangan dari pada menunjukkan rasa tanggung jawab. Memang ada permintaan maaf dari Menkopolhukam terkait korban meninggal akibat kemacetan. Tapi, lanjut dia, permintaan maaf itu seperti formalitas karena menteri terkait malah sibuk ngeles dan cari aman.
"Padahal pernyataan maaf ini setidaknya dapat mengobati rasa luka di hati pemudik, utamanya keluarga korban atas pernyataan beberapa menteri yang kurang bijak dan berpotensi menimbulkan kegaduhan," kata Emrus, tadi malam.
Tautan : http://www.rmol.co
