Pemerintah Pusat perlu melibatkan penuh pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota) dalam perancangan ibu kota negara baru Republik Indonesia. Ini sangat penting agar ada keselarasan dalam bentuk atau model pengembangan ibu kota baru tersebut.
Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, meminta agar Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menyusun rancangan dan pembahasan-pembahasannya, seyogyanya melibatkan penuh pemerintah daerah, baik itu provinsi/kabupaten/kota. Dalam hal ini Bappeda, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, agar bisa mendapatkan masukan dan pertimbangan yang pas.
“Jangan sampai kondisi daerah-daerah kabupaten/kota saat ini masih tetap seperti saat ini di kala ibu kota negara selesai dibangun. Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Paser Penajam Utara, dan Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah yang aktivitasnya nanti akan bersinggungan langsung dengan wilayah calon ibu kota baru itu,” kata Djoko saat dihubungi oleh Jokowi App, Kamis (10/10/2019).
Perlu ada insentif atau alokasi ekstra anggaran buat daerah untuk penyesuaian-penyesuaian tersebut. Hal yang tidak kalah penting adalah menyiapkan aspek sosial bagi masyarakat umum maupun masyarakat pelaku usaha bidang transportasi di Kalimantan Timur atas konsep yang dirumuskan. Juga penyegaran aparatur sipil negara (ASN) di daerah penyangga ibu kota baru, khususnya yang berkaitan dengan transportasi, supaya memiliki visi yang sama.
Cara pandang membangun transportasi di ibu kota RI sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan mobilitas manusia, bukan demi kepentingan kendaraan pribadi. Transportasi umum harus menjadi tulang punggung atau backbone sistem transportasi di ibu kota baru. Transportasi umum dengan pilihan moda bus maupun kereta harus terintegrasi dengan fasilitas kendaraan tidak bermotor, yakni pejalan kaki dan pesepeda.
“Kepentingan disabilitas, anak-anak, wanita hamil dan lanjut usia diakomodasi. Pembangunan transportasi umum dengan pilihan teknologinya dapat dilakukan bertahap, disesuaikan perkembangan dan kebutuhan,” ujar Djoko.
Di Kalimantan Timur terdapat beberapa aliran sungai. Sungai merupakan prasarana transportasi pertama yang dimanfaatkan masyarakat untuk mobilitas barang dan orang. Keberadaan transportasi sungai sebagai urat nadi perekonomian tetap dipertahankan.
Hingga sekarang sungai masih memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat sepanjang sungai tersebut. Aliran Sungai Mahakam yang terpanjang di Kalimantan (900 kilometer) melintasi Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda. Arus mobilitas barang dan penumpang yang menggunakan aliran Sungai Mahakam masih cukup tinggi.
Angkutan batubara porsinya banyak yang diangkut melewati Sungai Mahakam ini. Pemerintah agar ada perhatian besar kepada angkutan sungai yang masih ada saat ini. Sangat perlu modernisasi sarana dan prasarana, serta pemeliharaan alur, agar angkutan sungai tetap eksis dan berkelanjutan.
Bahkan sungai bisa menjadi daya tarik tujuan wisata. Pola subsidi dapat diterapkan untuk kapal-kapal yang mengangkut orang dan barang bagi keperluan hidup sehari-hari masyarakat sepanjang aliran sungai agar tetap terjaga keberlangsungannya.
Djoko mengingatkan agar jangan terulang pembangunan Jakarta sebagai ibu kota negara yang kurang melibatkan wilayah pendukungnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pembangunan fasilitas transportasi di Jakarta meningkat pesat, sementara kondisi transportasi di daerah pendukungnya tidak jauh berbeda dengan kota yang jauh dari Jakarta. Terkesan kurang diperhatikan, dampaknya muncul ketimpangan dalam banyak hal.
“Transportasi cerdas, terintegrasi dan berkelanjutan (smart, integrated and sustainable transportation) adalah pilihan yang tepat untuk ibu kota baru NKRI. Ibu kota baru NKRI dibangun dengan semangat baru bernegara,” tutur Djoko.
