Pemkot Semarang Dinilai Tak Serius Kelola Jalan Protokol

SEMARANG, KOMPAS .com – Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, dinilai tidak serius dalam mengatasi persoalan transportasi dan infrastruktur. Ketidakseriusan itu berimbas dengan mulai munculnya beberapa titik kantung parkir, hingga pedagang kaki lima yang berjualan di sejumlah jalan protokol.
“Mestinya tidak boleh begitu. Kalau memang sudah dilarang harus dilaksanakan, diawasi,” kata Pakar Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijawarno, Rabu (23/12/2015).
Di jalan protokol di Kota Semarang, di Jalan Pandanaran misalnya sejumlah titik parkir terlihat. Pedagang kaki lima juga kerap memajang dagangannya di trotoar sepanjang Jalan Pandanaran.
Menurut Djoko, hal tersebut membuktikan pemerintah tak pernah serius menangani masalah-masalah warganya. Pihaknya menuding bahwa pemerintah lebih sibuk hanya mempersiapkan peresmian, namun tidak disertai dengan perawatan dan pengawasan.
“Akibatnya setelah beberapa saat diresmikan, kondisinya berubah jadi seperti semula,” tambah Djoko.
Selain masalah tersebut, Djoko meminta masyarakat untuk lebih kritis pada kondisi jalan selama musim penghujan. Hujan yang mengguyur beberapa hari belakang berimbas pada jalanan di Semarang menjadi rusak dan berlubang.
Jalan berlubang bahkan sempat memakan korban jiwa di wilayah Kecamatan Gunung Pati. Atas hal itu, Joko minta Pemkot Semarang untuk ikut bertanggungjawab. Kerusakan jalan segera diperbaiki. Jika tidak, ia menyarankan masyarakat untuk menggugat pemerintah.
“Kemarin di Gunungpati ada yang meninggal karena jalan rusak. Sebenarnya warga bisa saja menuntut Pemkot Semarang sesuai amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” saran dia.
Sumber : regional.kompas.com