Energi pemerintah dinilai banyak tersita untuk kebijakan populis seperti mudik gratis. Sementara kinerja pembangunan transportasi massal nyaris tak terdengar alias sayup-sayup.
Demikian disampaikan pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah, Djoko Setijowarno, Senin (19/6/2017).
Menurut Djoko, mudik gratis bentuk kebijakan populis yang tak akan pernah menyelesaikan masalah.
“Kecuali kalau diimbangi dengan implementasi kebijakan-kebijakan mendasar transportasi secara konsisten dan komprehensif,” kata Djoko.
Djoko mengkritisi, energi aparat transportasi saat ini habis hanya untuk mengurus kebijakan-kebijakan populis, seperti taksi on line dan angkutan lebaran.
“Mungkin bila dihitung-hitung dalam setahun fokus kepada dua kebijakan itu memakan waktu 2/3 dari kerja secara keseluruhan. Sementara yang jelas-jelas diamanatkan Renstra Kemenhub, yaitu membangun transportasi umum massal, kinerjanya sayup-sayup,” ujar Djoko.
