Semarang (24/05)— Kedeputian bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK pagi ini menggelar Rapat Koordinasi Program Pembangunan Science and Technopark (STP) di Semarang Jawa Tengah. Sambutan selamat datang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, sementara rakor dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, yang diwakili oleh Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK, Asril. Acara dilanjutkan dengan sesi paparan dan diskusi dengan moderator Rektor UNIKA Soegijapranata Semarang, Yohanes Budi Widianarko. Pemaparan materi disampaikan oleh empat narasumber yaitu Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah, Kemenko PMK, BPPT dan Bappeda Jawa Tengah. Peserta rakor merupakan perwakilan dari Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Terkait, Pengelola STP di Provinsi Jawa Tengah, akademisi dari Undip, Unisula, Unika, USM, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Bank Jateng.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa perkembangan Technopark di Jawa Tengah merupakan modal berharga dalam mendukung proses pembangunan. Technopark didirikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan terciptanya lebih banyak usahawan baru dan lapangan kerja. Asdep Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan IPTEK, Asril, menyampaikan posisi Kemenko PMK dalam program pembangunan STP. Pemerintah pusat berkomitmen untuk mewujudkan 22 STP sampai 2019. Di antara STP itu diharapkan menjadi STP unggulan Nasional dan bisa menjadi kebanggaan di dunia Internasional. Sebanyak 22 STP yang dibangun nantinya akan menjadi model bagi pembangunan STP lainnya. Asril menyambut baik inisiatif dan komitmen Pemerintah Daerah di Jawa Tengah dalam pembangunan STP dan mengharapkan diikuti oleh pemerintah daerah yang lain.
Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah bidang Kedaulatan Pangan, Warsito, menyampaikan bahwa koordinasi dan kerjasama anta institusi pemerintahan telah berada di arah yang konkret. Gubernur memiliki konsep Desa Berdikari: desa-desa di Jawa Tengah saling terkait dan terkoneksi. Tantangannya adalah mensinergikan potensi–potensi yang dimiliki oleh setiap desa (desa wisata, desa minapolitan, OVOP, desa tangguh bencana, desa vokasional). Gubernur juga menetapkan Jawa Tengah sebagai pusat produksi teknologi lingkungan yang bersifat mid-end hingga low-end. Teknologi lingkungan yang diproduksi sendiri akan mengarahkan kepada kemandirian dan berdikari.
Menurut Direktur Pusat Teknologi Inovasi Daerah BPPT, Atang S, sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membangun STP melalui penguatan inovasi merupakan proses yang tidak serta merta sehingga perlu komitmen kuat, konsistensi, kesinambungan; harus mampu menggali terobosan yang dapat memberikan dampak ungkitan bagi perekonomian daerah; dan memerlukan keberanian untuk berubah kepemimpinan, kepeloporan dan keteladanan.
Kepala Unit Pelayanan dan Pengoperasian Iptekin Bappeda Jawa Tengah mengungkapkan, data hasil monitoring 10 Technopark di Jawa Tengah. Kondisi Technopark di Jawa tengah masih beragam (pemahaman konsep, kelembagaan, infrastruktur, komitmen kepala daerah, partisipasi unsur ABGC, kinerja, proses inkubasi dan aktivitas pokok). Beberapa Technopark di Jawa Tengah sebenarnya layak untuk dilanjutkan pembangunannya tetapi K/L pendamping menghentikan anggarannya. Sebanyak lima Technopark di Jawa Tengah ditargetkan selesai dibangun sampai tahun 2019.