Penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik dinilai sulit ketika mendapati kendaraan yang datanya tidak sinkron.
Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan ada kemungkinan nantinya surat konfirmasi yang ditujukan kepada pelanggar lalu lintas, ternyata salah alamat. Sebab pemilik kendaraan belum melakukan balik nama.
“Oleh karena itu, sebelum menerapkan hal tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi data terlebih dahulu,” katanya.
Menurut dia, sistem berbasis elektronik ini program jangka panjang, maka perlu terus dilakukan penyempurnaan.
Menurutnya, sistem E-TLE tersebut dibuat untuk menyempurnakan Electronic Registration and Identification (ERI). ERI ini berfungsi menyimpan database kendaraan dan pemiliknya. Penyimpanan elektronik akan lebih efektif karena hemat tempat.
Dia menilai sistem yang akan diberlakukan mulai Desember nanti lebih efektif daripada sebelumnya.
“Ya bagus. Jika pelaksanaannya bisa berjalan baik, sistem ini lebih efektif,” ujarnya saat dihubungi.
Dia menambahkan, seiring banyaknya volume kendaraan di ruas jalan Semarang, angka pelanggaran lalu lintas juga semakin meningkat. Jika pengawasan masih menggunakan sistem lama, diperlukan banyak petugas yang harus melakukan pemantauan atau penindakan.
Maka, imbuhnya, langkah pengembangan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan konsep tilang modern ini dipandang tepat. “Tidak memerlukan banyak petugas di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, tilang elektronik juga dapat menghindari potensi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas kepolisian . Sebab, ujar Djoko, prosesnya lebih transparan. Ada bukti berupa foto tangkapan CCTV jika melanggar dan pembayarannya bisa langsung melalui BRI.
Yang terpenting, lanjut Djoko, bagaimana rencana penerapan E-TLE yang tinggal menghitung hari ini bisa berjalan sukses. Hal-hal yang bersifat teknis seperti sosialisasi dan uji coba, perlu segera diterapkan.
