Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata
Tidak bisa disangkal, pandemi Covid-19 yang belum terkendali membuat jasa transportasi mati suri. Namun begitu, pandemi juga telah membuat kultur masyarakat pengguna transportasi mulai berubah. Kini, masyarakat menjadi lebih tertib dan teratur mengantre, disiplin menggunakan masker, tidak mengobrol saat berada di bus dan kereta KRL atau MRT, serta jaga jarak saat berada di bus atau kereta api.
Fenomena tersebut setidaknya menunjukkan bahwa jika transportasi publik dikelola dengan baik dan mendapat arahan yang jelas ternyata bisa mendorong perubahan kultur bertransportasi.
Itu artinya, pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum meningkatkan kualitas transportasi publik untuk menjaga mobilitas masyarakat sehingga bisa kembali menunjang perekonomian Indonesia.
Namun, semua langkah perbaikan tersebut tetap harus mengedepan kan penerapan protokol kesehatan. Peningkatan frekuensi dan kapasitas angkutan umum untuk mengurangi kepadatan penumpang juga perlu dilakukan.
Sedangkan untuk perjalanan di luar jam sibuk, perlu didorong dengan pemberian insentif. Seperti harga yang lebih murah untuk mendistribusikan ke padatan. Langkah memberikan insentif merupakan upaya mencari cara menghadapi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh penurunan penumpang yang kemungkinan akan bertahan selama beberapa tahun ke depan.
Aplikasi staggered hours, yaitu mengalihkan permintaan dari masa puncak, jam masuk kantor dibuat variasi jam masuk, sehingga beban peak hours bisa agak berkurang selain memungkinkan jarak fisik, tetapi juga membuat angkutan umum menjadi lebih menyenangkan.
Untuk sektor transportasi public di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), selama masa pandemic yang dibutuhkan tidak hanya integrasi fisik, integrasi penjadwalan dan integrasi pembayaran, tapi juga membutuhkan integrasi pemikiran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kerap pemeritah daerah meminta bantuan transportasi umum berupa sarana. Akan tetapi, daerah belum menyiapkan masterplan perencanaan jaringan dan masterplan pengelolaan atau operasional transportasi umum. Akibatnya, bantuan fasilitas transporttasi berupa sarana bus tidak dapat beroperasi secara maksimal di daerah. Bahkan ada beberapa daerah menunda atau tidak mengoperasikan bantuan sarana bus yang mereka minta.
Program Buy the Service
Di tengah keterbatasan layanan KRL Jabodetabek di masa pandemi, layanan transportasi regional seperti bus transportasi Jabodetabek Residence Connexion yang merambah masuk ke kawasan perumahan juga perlu ditambah.
Dengan tariff kisaran Rp 20 ribu–25 ribu tidak memberatkan warga. Rata-rata jika warga di kawasan perumahan di Bodetabek menggunakan kendaraan menghabiskan sekitar Rp 75 ribu dalam sehari. Jika menggunakan pengemudi dapat menghabiskan minimal Rp 7,5 juta sebulan.
Di samping itu, pembenahan transportasi umum lokal di kotako ta dalam wilayah Bodetabek harus segera dilakukan. Layanan transportasi umum, seperti Trans Patriot (Kota Bekasi), Trans Pakuan (Kota Bogor), Trans Anggrek (Kota Tangerang Selatan) dan Trans Tangerang (Kota Tangerang) masih dapat dibenahi dengan Program Pembelian Layanan (Buy the Service).
Pemerintah telah memberikan subsidi terhadap penyelenggara transportasi umum di daerah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan. Tahun 2020, terdapat lima kota mendapatkan program ini, yakni Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, dan Denpasar. Akan dilanjut tahun 2021 untuk Kota Bandung, Banjarmasin, Surabaya dan Makassar.
Sekarang tinggal sejauh mana pemda di Bodetabek merespons kebijakan itu untuk membenahi transportasi lokal di daerah masing-masing. Program ini menghilangkan sistem setoran dan pengemudi sudah mendapat gaji bulanan. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menganggarkan untuk mendukung kepala daerah di Bodetabek yang berminat merevitalisasi transportasi lokalnya dengan skema buy the service untuk mendapat bantuan operasional dari Kementerian Perhubungan.
Transportasi regional dan lokal di Bodetabek yang sehat akan menjadi model layanan baru transportasi umum. Political will kepala daerah di Bodetabek membenahi transportasi umum sangat dinanti dan diharapkan.
Delapan Prioritas
Rencana BPTJ Kementerian Perhubungan mendorong Jabodetabek Residence Connexion menyediakan bagasi gratis untuk pengguna sepeda lipat menjadi daya tarik tersendiri.
Seperti kita ketahui, sepeda menjadi salah satu alat transportasi yang digemari banyak orang di masa pandemi Covid-19. Kendaraan ramah lingkungan ini kini banyak digunakan untuk berolahraga di masa pandemi Covid-19, dan sebagai alternatif kendaraan atau alat transportasi jarak dekat. Namun hal ini perlu ditunjang dengan regulasi dan infrastruktur yang memadai.
Sepeda juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial, seperti berdagang atau sebagai alat pengangkut barang. Selain menunjang kesehatan pengguna, sepeda juga sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan.
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia mencatat, peningkatan signifikan pesepeda di DKI Jakarta saja hingga 1.000% atau 10 kali lipat selama pandemi corona virus. Bike to Work (B2W) mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2020, terdapat 29 peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pesepeda.
Akibat kecelakaan lalu lintas, 58% atau 17 pesepeda meninggal dunia. Memprioritaskan sepeda dalam kebijakan pascapendemi dapat berupa:
Pertama, penambahan pendanaan untuk infrastruktur sepeda seiring dengan pesepeda yang bertumbuh. Pendanaan infrastruktur sepeda sebanding dengan pendanaan yang disediakan untuk program transportasi lain.
Kedua, di Amerika Serikat pendanaan infrastruktur sepeda naik 40%.
Ketiga,di Inggris, pemerintah memprioritaskan pendanaan £2 miliar untuk infrastruktur sepeda, dan sudah digunakan £250 juta saat pandemi. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan once in generation, karena untuk pertama kalinya pemerintah memprioritaskan pendanaan untuk infrastruktur sepeda dalam jumlah besar.
Keempat, membuat program baru untuk mengembangkan infrastruktur sepeda yang terhubung di seluruh kota/daerah, untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kebijakan infrastruktur sepeda membantu kebijakan pengurangan emisi.
Kelima, investasi jalur sepeda sebagai jalur rekreasi.
Keenam, insentif komuter sepeda.
Ketujuh, skema kebijakan pemberian diskon bagi karyawan yang membeli sepeda untuk bekerja.
Kedelapan, di Inggris memperkenalkan skema kupon £50 per kepala untuk membeli sepeda. Skema yang sama juga dilakukan di Prancis
Kesembilan, mendorong pemerintah daerah untuk membuat perubahan signifikan pada tata ruang jalan untuk memberikan lebih banyak ruang bagi pengendara sepeda dan pejalan kaki.
►https://investor.id/opinion/urgensi-penataan-transportasi-di-kawasan-jabodetabek
